#penganggaran
Text
Penganggaran Pembinaan PSK di Situbondo Terbentur Perda
Penganggaran Pembinaan PSK di Situbondo Terbentur Perda
Narasinews.id, SITUBONDO – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo dalam satu tahun terakhir tidak mengalokasikan anggaran pembinaan dan pemberdayaan untuk pekerja seks komersial (PSK). Hal tersebut dikarenakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Selain itu juga terbentur Perda.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinsos Situbondo, Akhriat Syahada Alam, saat ditemui Jurnalis…
View On WordPress
0 notes
Photo
AG024. Ibu Bendahara kami. Kepada beliaunyalah kami setor #duit dan minta #uang . Tapi #bendahara bukan cuman urusan duit. Bendahara adalah urusan #inventaris Lucunya, bahasa kerennya bukan sekedar #inventory / #inventories Lebih dari itu: #treasury Semua duit & aset klub ada di bawah kekuasaan beliau. #penganggaran / #budgeting - #belanja & #pemasukan ada di bawah kendali bendahara. . Bendahara memang rnggak tampil di depan. Bendahara itu laksana ibu rumah tangga di dapur, namun paling paham urusan teras hingga halaman belakang. . Bendahara memang anak buahnya Lurah. Tapi bendahara lebih berkuasa ketimbang Lurah: salah buka dompet, klub bisa macet aktivitasnya. . Foto pada suatu ketika. #3series #e21 #e30 #SEW1NDU #bmwccikediri #bmwccikedirichapter #teambledhugkelud #joyishere #joyisalwayshere #4ever (at Indonesia) https://www.instagram.com/p/CjCKDaGJg8A/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#duit#uang#bendahara#inventaris#inventory#inventories#treasury#penganggaran#budgeting#belanja#pemasukan#3series#e21#e30#sew1ndu#bmwccikediri#bmwccikedirichapter#teambledhugkelud#joyishere#joyisalwayshere#4ever
1 note
·
View note
Text
Wujudkan Kesetaraan Gender, Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Mendorong serta mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, Pemkot Denpasar gelar bimbingan teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Auditor/P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) di lingkungan pemerintah Kota Denpasar pada Selasa (12/7/2022) di Ruang Pertemuan Inspektorat Kota Denpasar.
Bimbingan teknis tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana. Turut hadir Inspektur Kementerian PPPA RI, Fakih Usman (sebagai narasumber), Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih dan Kadis DP3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati.
Sekda Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana dalam kesempatanya, menyambut baik pelaksanaan Bimtek Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Auditor/P2UPD Di Kota Denpasar Tahun 2022 ini.
“Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan merupakan tujuan utama pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender, pelaksanaan PPRG ini juga perlu di integrasikan sepenuhnya dalam pengawasan sehingga dapat secara efektif mendukung kinerja pemerintahan,” ujar Alit Wiradana.
Kadis DP3AP2KB Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati mengatakan pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan secara berkesinambungan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan.
Bimbingan teknis ini diselenggarakan selama dua hari, dan diikuti oleh 30 orang Auditor dan P2UPD Inspektorat Kota Denpasar.(bpn)
Read the full article
#Bimtek#Denpasar#Gender#kesetaraan#KesetaraanGender#Pemkot#PemkotDenpasar#penganggaran#penyusunan#perencanaan#responsif#ResponsifGender#wujudkan
0 notes
Text
Rupbasan Mojokerto Ikuti Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko Kemenkumham Jatim
Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, Kamis (30/5). Kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman seluruh jajaran instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu. Pengelola kepegawaian Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kartika menghadiri secara langsung.
Acara berlangsung di Aula Raden Wijaya itu dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim, yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kasubbag Humas, Ishadi Maja Prayitno, pemateri dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, serta admin SPIP dan manajemen risiko dari seluruh satuan kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Rochim menekankan pentingnya sosialisasi ini sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.
"Peningkatan kinerja dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi SPIP adalah prioritas kami," ujar Rochim.
Rochim menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang baik.
"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kemenkumham untuk mencapai pembaharuan dalam sistem ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan administrasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Rochim mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah menjalin kerja sama yang baik dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam mengawal pelaksanaan SPIP.
"Kami berharap tim dari BPKP Jawa Timur dapat memberikan petunjuk dan pencerahan yang jelas mengenai penyusunan laporan serta evaluasi penerapan manajemen risiko yang baru berjalan tahun ini," jelasnya.
Rochim juga menekankan pentingnya perhatian seluruh tim SPIP dan manajemen risiko pada Kanwil maupun peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) terhadap materi yang disampaikan oleh tim BPKP.
"Kami berharap setelah kegiatan ini, pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan lebih baik, dan hasil dari proses penyerapan ilmu dari narasumber dapat diterapkan dalam unit kerja masing-masing untuk terciptanya Good Governance," tutup Rochim.
#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas
1 note
·
View note
Text
Kick Off Meeting Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 https://www.youtube.com/watch?v=L9s_BjNx1k0&utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr
0 notes
Text
Civil Engineering atau Teknik Sipil adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Ini mencakup berbagai jenis struktur dan fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bangunan, jembatan, jalan, bendungan, terowongan, sistem transportasi, sistem pengairan, dan instalasi pengelolaan limbah.
Beberapa sub-bidang utama dalam teknik sipil meliputi:
Struktur (Structural Engineering): Fokus pada perancangan dan analisis struktur bangunan dan jembatan untuk memastikan mereka aman dan mampu menahan beban yang diterapkan.
Geoteknik (Geotechnical Engineering): Mempelajari sifat tanah dan batuan untuk mendukung konstruksi dan desain fondasi bangunan, terowongan, dan bendungan.
Transportasi (Transportation Engineering): Merancang dan mengelola sistem transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan untuk memastikan efisiensi dan keselamatan.
Sumber Daya Air (Water Resources Engineering): Mengelola dan memanfaatkan sumber daya air untuk irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, dan sanitasi.
Lingkungan (Environmental Engineering): Fokus pada perlindungan lingkungan melalui pengelolaan limbah, pengolahan air, dan pencegahan polusi.
Konstruksi (Construction Engineering): Melibatkan manajemen dan pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Teknik sipil memainkan peran vital dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung kehidupan modern, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan struktur yang aman dan efisien. Profesi ini membutuhkan pengetahuan dalam matematika, fisika, dan ilmu material, serta keterampilan dalam perencanaan, desain, dan manajemen proyek.
https://www.civilengineeringdwg.com
1 note
·
View note
Text
Anggota DPRD Dharmasraya Turun Kebawah Didampingi Oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan Sekretariat DPRD
Dharmasraya, Sumbarlivetv.com — Anggota DPRD Dharmasraya Turun Kebawah Didampingi Oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan Sekretariat DPRD. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Supawi, turut mendampingi Anggota dewan terhormat saat turun ke tengah lingkungan masyarakat.
Hal ini, terkuak saat Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya H. Sutan Alif…
View On WordPress
0 notes
Text
Tingkatkan Kualitas Perencanaan, Imigrasi Mamuju Ikuti Analisa Kebutuhan Sarpras TA 2025
Mamuju - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju mengikuti kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Hadir secara virtual Kepala Kanim Mamuju, Andi Zulpikar Rasdin dan secara langsung Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Indra Gunawan.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono ini diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis di Wilayah Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat baik secara langsung maupun sacara virtual.
Rudi Hartono dalam pembukaannya membacakan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Marasidin, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghitung alokasi sumber daya anggaran dan meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran serta memilih kebijakan yang paling prioritas untuk dilaksanakan.
“Laksanakan identifikasi atas analisis kebutuhan anggaran yang telah dibuat karena satuan kerja bertanggungjawab atas apa yang telah direncanakan dan harus menunjang capaian kinerja.” Ujar Rudi membacakan sambutan Kakanwil.
Selain itu Kakanwil Marasidin juga menghimbau untuk terus lakukan sinergi dan kolaborasi antara operator RKAKL dan operator BMN sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dalam menyusun analisa kebutuhan sarana dan prasarana di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
Kemudian Kegiatan dilanjutkan dengan analisa kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dibuat oleh seluruh satker oleh Tim Penyusunan Program dan Laporan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
0 notes
Text
Miliki Rujukan Hukum, Persoalan Anggaran RSUD ZUS Aman
Hargo.co.id, GORONTALO – Persoalan penganggaran yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Umar Sidiki (ZUS) bisa dipastikan aman.
Sebab, menurut Direktur BLUD RSUD ZUS dr. Mohamad Ardiansyah, M. Kes, ada regulasi yang menjadi rujukan akan persoalan tersebut. Hal ini, kata dia, sebagaimana hasil konsultasi pihaknya di Kemendagri.
“Persoalan ini…
View On WordPress
#Badan Layanan Umum Daerah#BLUD#Kabupaten Gorontalo Utara#RS Zainal Umar Sidiki#RSUD Zus#Rujukan Hukum
0 notes
Text
Sudah Ada Kajian, Dishub Pastikan Proyek Bus Trans Banten Tak Bisa Terealisasi Tahun Ini
SERANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten memastikan program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Banten pada tahun ini tidak dapat direalisasikan. Padahal, program BRT Trans Banten ini sudah memiliki kajian.
Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, salah satu kendala realisasi proyek BTR Trans Banten ini berkaitan dengan penganggaran.
“Kendala, angkutan masal kemungkinan adalah…
View On WordPress
0 notes
Text
Hadiri Acara Marsombuh Sihol Kinerja Boy Iskandar Warongan Diapresiasi
Hadiri Acara Marsombuh Sihol, Kinerja Boy Iskandar Warongan Diapresiasi
https://ift.tt/VbCjQtk
Sumber: dutamedan.com (DM.01)
Siantar, DUTAMEDAN.COM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Pematang Siantar Boy Iskandar Warongan SSos MSP menghadiri acara Marsombuh Sihol sekaligus malam syukuran muda-mudi Gurilla Selatan bertempat di Simpang Puskesmas, Jl Gurilla Selatan, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari. Rabu (03/01/2024), malam.
Kegiatan ini bertujuan untuk merayakan tahun baru yang penuh sukacita, dan semakin mempererat tali persaudaraan, dan rasa kebersamaan antar pemuda dan juga orang tua dan melestarikan budaya dan tradisi yang berlangsung lama.
Adapun bentuk kegiatannya yakni, Ibadah, Makan bersama dengan orang tua dan muda/mudi Gurilla Selatan, dan Marsombuh Sihol.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pematang Siantar Boy Iskandar Warongan mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi telah diundang dan hadir pada malam syukuran tahun baru muda/i Gurilla Selatan.
Caleg DPRD Sumut Dapil 10 Siantar – Simalungun Partai PAN nomor urut 1 ini juga meminta agar segala kegiatan adat dan tradisi kedaerahan untuk lebih digalakkan lagi. Menurutnya, tradisi adat merupakan warisan budaya para leluhur yang harus dijaga kelestariannya, agar generasi muda/i mengetahui budaya yang mereka miliki.
“Kegiatan seperti ini harus kita rawat dan lestarikan, karena kegiatan seperti ini merupakan silaturahmi yang banyak manfaatnya dan mempererat kekeluargaan yang dapat menambah rezeki,” ucap Sekretaris DPD PAN Siantar ini.
Selain adat dan budaya yang harus dirawat dan lestarikan, Boy Warongan pun meminta kepada Warga Gurilla Selatan agar tetap mendukung program-program yang bermanfaat dari Pemerintah, serta memberikan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan Kelurahan Gurilla.
Boy juga berharap anak-anak muda di kelurahan gurilla semakin kompak, semakin kreatif, dan mencintai serta merawat budaya
Sementara itu, Ketua Panitia Deksi Arlan F Saragih memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi I Boy Warongan yang juga Caleg DPRD Sumut Partai PAN Dapil 10 Pematang Siantar – Simalungun nomor urut 1, karna telah bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugas-tugas sebagai perwakilan masyarakat di legislatif.
“Hal tersebut dapat dilihat dari kerja-kerja nyata beliau (Boy Warongan), dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai anggota dewan, mulai dari pengawasan, peraturan dan penganggaran, yang dapat kita lihat di berita-berita dan media sosial,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, muda-mudi Gurilla selatan juga memberikan dukungan secara eksplisit mendukung penuh Boy Iskandar Warongan agar dapat melanjutkan perjuangan dan memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya Siantar – simalungun.
Pada momentum ini, dihadapan ratusan masyarakat gurilla, Boy Iskandar Warongan disematkan Ulos oleh para pemuda/i dan pemuka adat. (Rel)
Artikel Hadiri Acara Marsombuh Sihol, Kinerja Boy Iskandar Warongan Diapresiasi pertama kali tampil pada DUTA MEDAN.
The post Hadiri Acara Marsombuh Sihol, Kinerja Boy Iskandar Warongan Diapresiasi first appeared on DUTA MEDAN - Media Informasi Terkini Sumatera 2024.
#Berita Harian Siantar#Kabar Terbaru Siantar#Media Terkini Siantar#Siantar » DUTA MEDAN - Media Informasi Terkini Sumatera 2024
0 notes
Text
Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2023: Pj Bupati Kayong Utara Fokus pada Efektivitas RKPD
Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri Pemaparan Hasil Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran (EVRAN) Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Senin (18/12/2023).
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalbar bertujuan untuk mendapatkan…
View On WordPress
0 notes
Text
Belajar e-Parlemen, Dewan Nasional Namibia Mengunjungi DPD RI
Belajar e-Parlemen, Dewan Nasional Namibia Mengunjungi DPD RI
Jakarta, Goosela.com – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menerima kunjungan benchmarking study dari Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha, di DPD RI, Selasa (19/12/2023).
Kunjungan tersebut dilakukan Lukas Sinimbo untuk mempelajari kegiatan operasional dari lembaga legislatif di Indonesia, mulai dari sistem administrasi, penganggaran, ataupun pelayanan kegiatan keahlian dalam…
View On WordPress
0 notes
Text
Kado Tutup Tahun, Pemkab Buleleng Raih Penghargaan Parahita Ekapraya
BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Di penghujung tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali sukses meraih prestasi Nasional.
Prestasi tersebut yaitu Parahita Ekapraya sebagai Kabupaten Kategori Pratama secara Nasional bersama 237 Kabupaten/Kota lain di Indonesia yang penilaiannya dilakukan sejak tahun 2021 lalu, yang diterima oleh Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana atas komitmen kepemimpinannya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Buleleng.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) Buleleng, I Nyoman Riang Pustaka usai pengumuman Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI serta dibuka langsung oleh Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Dhamavati.
Lebih lanjut, Kadis Riang menerangkan bahwa penilaian di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah dimulai sejak ada rencana aksi daerah tentang PUG tersebut dengan sebelumnya melakukan upaya seperti menetapkan kelompok kerja PUG, perencanaan penganggaran berbasis gender dari masing masing SKPD di Kabupaten Buleleng dan terus melakukan kerja sama dengan organisasi wanita di Buleleng.
Adapun program peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan, serta unit perlindungan terhadap perempuan dan anak, mendorong terus Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) yang mana di Buleleng sudah terbentuk 2 desa yaitu desa Tambakan dan Panji, kemudian pemberian pelatihan rutin Sahabat Anak dan Perempuan (SAPA).
"Upaya yang kita jalankan ini menjawab semua tantangan dalam kesetaraan gender sekaligus mendorong percepatan responsif gender di Buleleng," jelasnya.
Dengan raihan prestasi membanggakan ini, Kadis Riang berharap agar semakin banyak masyarakat Buleleng yang menyadari perlunya kesetaraan gender di tengah kehidupan bermasyarakat, baik menjaga hubungan laki laki dan perempuan, juga mengakui kesetaraan kita atau gender kita terhadap lansia, anak dan para disabilitas.
"Dengan memuliakan sosok wanita serta mengutamakan kesetaraan gender, niscaya akan dilimpahkan anugerah dalam kehidupan kita," tegasnya.
Sementara itu, melalui sambutannya Menteri KemenPPPA, I Gusti Ayu Bintang Dhamavati mengaku sangat berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda karena sudah mampu menerapkan nilai yang tidak diskriminatif, dan bahkan menghindarkan dari tindak kekerasan kepada perempuan, sehingga bisa mewujudkan indonesia dengan nilai kesetaraan dan kedemaian perempuan yang tinggi, serta akses dan manfaat bagi perempuan dapat di buka lebar.
"Kebijakan yang diskriminatif harus kita hapuskan untuk mencapai tujuan perempuan berdaya, indonesia unggul," tutupnya.
Untuk diketahui, Penganugrahan Parahita Ekapraya merupakan Penganugerahan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan sejak tahun 2004 dan sejak 2018 dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dengan penilaian 5 kategori meliputi Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor.
Penganugerahan Parahita Ekapraya didasarkan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, terdapat 360 Instansi (16 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 316 Kab/Kota) yang telah melaporkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan PUG melalui Evaluasi Mandiri).
Dari hasil Evaluasi Mandiri dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan (melalui sampling), kemudian dilakukan Verifikasi Akhir. Hasil Verifikasi Akhir terdapat 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi dan 237 Kabupaten/Kota yang akan menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023.(adv/bpn)
Read the full article
0 notes
Text
Dinilai Tak Peduli Kesehatan Rakyat, Bupati Dawam Dituntut Mundur
Massa dari berbagai elemen peduli kemanusiaan yang tergabung dalam Koalisi Lampung Timur Menggugat (KLTM), Kamis (7/12/2023) pagi hingga siang, menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Aksi massa ini menyusul skandal kemanusiaan berupa penonaktifan 180.924 warga Lamtim dari kepesertaan BPJS Kesehatan atas inisiatif Plt Kadiskes dr Satya Purna Nugraha.
Warga Lamtim yang menggelar aksi demo di halaman kantor pemkab tersebut ditemui oleh beberapa pejabat, di antaranya Plt Kadiskes dr Satya Purna Nugraha, Kadis Sosial Agus Subagyo, Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti, Sekretaris BPKAD Sukartono, juga Asisten I Tarmizi, dan Asisten II Hanafi Masputra.
Dalam orasinya, beberapa punggawa KLTM selain meminta pemkab mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan 180.924 warga kurang mampu, juga menilai Bupati Dawam Rahardjo selayaknya mengundurkan diri karena tidak ada kepedulian terhadap masalah kesehatan rakyatnya.
Dawam Rahardjo dinilai tidak memiliki kepekaan atas nasib mayoritas masyarakat Lamtim yang saat ini hidup dalam kondisi sulit. Kebijakan memberangus kepesertaan mereka dari BPJS Kesehatan, semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat Lamtim secara umum.
Fauzi Ahmad, salah satu orator aksi demo KLTM, meminta APH melakukan penyelidikan terhadap skandal kemanusiaan ini. Karena terdapat perbedaan data antara Dinas Kesehatan dan BPJS.
Sedang Husnan Efendi, orator lainnya, menyatakan, seluruh elemen masyarakat Lamtim yang peduli kemanusiaan, tidak akan tinggal diam atas adanya kebijakan pemkab yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut.
“Kami akan terus menyuarakan kepedulian kemanusiaan bagi ratusan ribu saudara kami sesama warga Lamtim yang dinonaktifkan BPJS Kesehatannya,” kata Husnan Efendi dengan lantang.
Sesuai dengan surat pemberitahuan kepada Polres Lamtim, aksi massa dari berbagai elemen masyarakat peduli kemanusiaan tersebut akan berlangsung selama tujuh kali. Setelah Kamis (7/12/2023) hari ini, KLTM akan kembali menggelar demo pada hari Senin (11/12/2023) secara berturut-turut hingga Jum’at (15/12/2023) pekan depan.
Sebagaimana diketahui, persoalan penonaktifan 180.924 warga Lamtim dari kepesertaan BPJS Kesehatan ini bermula dengan adanya surat yang ditandatangani dr Satya Purna Nugraha selaku Plt Kadiskes Lamtim ditujukan kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, tertanggal 22 November 2023 silam.
Surat berkop Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur bernomor: 440/5019/10-SK/2023, dengan lampiran satu berkas itu, memuat perihal: Penonaktifan Peserta PBI APBD dan Tambahan Data UHC Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
Surat tersebut mendasarkan kepada rencana kerja antara Pemkab Lamtim dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro, Nomor: 440/1278/04-SK/BID III/12/2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Lamtim dalam rangka Universal Health Coverage (UHC).
Terkait dengan itu, Plt Kadiskes Lamtim menyampaikan beberapa hal. Pertama; bahwa untuk mendukung program UHC di Kabupaten Lamtim tahun 2023, sesuai dengan rencana kerja yang ada, Pemkab Lamtim harus menganggarkan iuran dan bantuan iuran peserta penduduk PBPU sekurang-kurangnya sebesar Rp 56.021.641.200.
Kedua; kebutuhan anggaran program UHC tersebut, pada APBD Perubahan 2023 hanya teranggarkan sebesar Rp 41.230.879.200, dan berdasarkan surat tagihan/permintaan pembayaran PBPU dan PB pemkab serta bantuan iur PBPU dan PB pemkab tahap I tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp 34.443.061.950 baru terbayarkan sebesar Rp 23.464.191.450 (68%).
Ketiga; dengan tidak terpenuhinya penganggaran program UHC tahun 2023 dan realisasi pembayaran klaim yang belum mencapai 100%, akan berpotensi terhadap adanya hutang/carry over program UHC pada tahun anggaran 2024.
Keempat; mengingat terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamtim, maka untuk meminimalisir besaran hutang/carry over program UHC, Pemkab Lamtim bermaksud mengajukan penonaktifan peserta BPJS tahun 2023 per 1 Desember 2023 sebanyak 180.924 peserta, yang terdiri dari peserta PBI APBD sebanyak 45.324 peserta, dan tambahan data UHC sebanyak 135.600 peserta.
Dengan terungkapnya surat Plt Kadiskes Lamtim, maka persoalan ini menjadi terang benderang. Jumlah warga yang dinonaktifkan kepesertaannya dari BPJS bukan 250.000 jiwa, melainkan 180.924 peserta. Dan masalah utamanya tidak lain adalah kondisi keuangan Pemkab Lamtim yang memang morat-marit.
Berdasarkan data BPK Lampung, pada akhir tahun 2022 lalu, hutang belanja Pemkab Lamtim mencapai Rp 209.538.085.856,97 dengan defisit keuangan riil sebesar Rp 155.256.168.950,61. Kondisi ini merupakan peningkatan keterpurukan dalam tata kelola keuangan dibandingkan tahun 2021. (Sugi/harun Al Rasyid)
Read the full article
0 notes
Text
Kick Off Meeting Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 https://www.youtube.com/watch?v=L9s_BjNx1k0&utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr
0 notes
Last Seen Blogs
wind567
Adventure Loving.
obodkijm-blog
crowns and fascinators by ObodkiJM
samcomf
SAMCO MUTUAL FUNDS