#Badan Keuangan dan Aset Daerah
Text
Pemkab Gorontalo Komit Bereskan Tunggakan Hutang Belanja Tahun 2023
Hargo.co.id, GORONTALO – Persoalan belum terbayarkannya tunjangan profesi guru, ADD, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Gorontalo yang dijadikan isu kampanye salah satu politisi kawakan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten…
View On WordPress
#Badan Keuangan dan Aset Daerah#BKAD#Hutang Belanja#Kabupaten Gorontalo#Pemkab Gorontalo#Tahun 2023#Tunggakan#Yanto Manan
0 notes
Text
Semester Ke 1 Tangsel Setor Pajak Pusat Sebesar Rp 36, 8 Miliar
Semester Ke 1 Tangsel Setor Pajak Pusat Sebesar Rp 36, 8 Miliar
Beritaraya.id, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyetor pajak pusat semester 1 sebesar 36,8 Miliar. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan penandatangan berita acara rekonsiliasi penyetoran pajak pusat semester 1 tahun 2022 di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Senin (22/8).
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menerangkan bahwa penandatanganan ini merupakan pelaksanaan…
View On WordPress
0 notes
Text
Pemindahan RKUD ke Bank Banten, BKAD Kabupaten Tangerang: Kita Akan Lihat Segi Objektifnya
Kabupaten Tangerang – Terkait pemindahan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Bank Banten, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memang tengah mempersiapkan hal tersebut, namun pastinya hal itu harus melewati tahapan-tahapan yang menurutnya harus…
View On WordPress
#Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang#BANK Banten#BPKAD Kabupaten Tangerang#Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat#Pemindahan RKUD ke Bank Banten#RKUD Bank Banten
0 notes
Text
BPKAD Akui Ratusan Aset Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat
SERANG – Sebanyak 333 bidang aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini belum bersertifikat. Hal itu diungkapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
Diketahui, dari 1.085 bidang aset, hingga akhir 2023 sudah 75 persen yang tersertifikasi.
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini masih ada 333 bidang aset yang belum tersertifikasi.…
View On WordPress
#Aset Pemprov Banten#Aset Situ Pemprov Banten#Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti
0 notes
Text
Pemprov Banten Wujudkan Komitmen Tertib Laporan Keuangan Daerah
Pemprov Banten Wujudkan Komitmen Tertib Laporan Keuangan Daerah
Banten, BERANTAS – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono membuka Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan Penghapusan Piutang Daerah di Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B Curug Kota Serang, Selasa (2/8/2022). Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk tertib laporan keuangan daerah.
Kegiatan…
View On WordPress
#Pemprov Banten#Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan Penghapusan Piutang Daerah di Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten#Pj. Sekda Provinsi Banten
0 notes
Text
KLIKNUSAE.com - Event tahunan Cycling de Jabar menjadi potensi baru untuk mengembangkan pariwisata dari sektor olahraga bersepeda atau sport tourism.
Dengan ada event profesional tersebut, selain beberapa objek wisata dikunjungi diharapkan juga akan menarik banyak wisatawan secara umum dari hype (ingar bingar) dan publikasi yang dilakukan.
Karena itu, retribusi dari tempat wisata menjadi sesuatu yang relevan dibicarakan. Bahwa, Cycling de Jabar yang digelar Pemdaprov Jabar bekerja sama dengan mitra, dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Khususnya, dari sektor retribusi tempat pariwisata, baik itu yang dikelola pemda kabupaten dan kota maupun Pemdaprov.
BACA JUGA: Pembalap Sepeda Berbakat Asal Yogyakarta Ini Juarai Event Independence For Ride
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar Dedi Taufik, prospek retribusi dari pengelolaan tempat wisata sangat memungkinkan dikembangkan sesuai dengan karakteristik objek wisata alam yang ada.
Dari sisi aturan pengenaan tarif retribusi harus diatur dalam sebuah peraturan daerah.
Saat ini, jelas Dedi, Jabar sudah memiliki Perda Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Di dalam lampirannya diatur pengenaan tarif atas jenis retribusi jasa usaha untuk objek wisata, tempat rekreasi dan olahraga.
BACA JUGA: 500 Goweser Ikut Kejuaraan Sepeda ‘City Ride Road to Tour of Kemala’ Lampung
Objek retribusi
Mengingat penetapan jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat Daerah). Dan KUPDRD (Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) bersifat close list.
"Maka pemungutan jenis dan objek retribusi di suatu daerah didasarkan kepada peraturan daerah," ujar Dedi Taufik di Kota Bandung, Kamis 23 Mei 2024.
Menurutnya, penyesuaian tarif retribusi yang sebelumnya diatur Perda, baru bisa dilakukan setelah tiga tahun perda diundangkan.
BACA JUGA: Riau Luncurkan Calendar of Events Pariwisata Riau 2024, Ini Jadwalnya
"Perda itu kan tahun 2023, jadi kemungkinan baru bisa dilaksanakan efektif tiga tahun setelah 2023," kata Dedi.
Di luar itu, Dedi mendukung semangat ecotourism dan zero emision yang diusung ajang Cycling de Jabar.
Menurutnya, dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan tersebut, maka potensi pariwisata Jabar akan mencapai titik tertinggi dilihat dari sisi pemasaran.
"Tantangannya saat ini adalah pada tahap inventarisasi potensi pariwisata apa saja yang layak dikembangkan. Pemerintah harus bersinergi dengan stakeholders terkait untuk perluasan pemasarannya atau promosi," kata Dedi.
Dalam konteks pemasukan bagi provinsi, tambah Dedi, peningkatan retribusi wisata hanya dapat dilakukan selama aset tersebut dikelola Pemdaprov Jabar. ***
0 notes
Link
0 notes
Text
Gaji ASN Cair, Caleg Nanang Syawal Apresiasi Pemda Boalemo
HIMPUN.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dicairkan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Boalemo, Taufik Kumali saat diwawancarai di Ruang Kerja, Rabu 7 Februari 2024.
“Alhamdulillah beberapa OPD itu sudah cair, dan untuk RSIB sekarang sementara proses,” kata Kaban BKAD.
Dijelaskan Taufik, keterlambatan…
View On WordPress
0 notes
Text
Truk Galian C “Nakal” Hindari Pos Portal, BPKAD Karangasem Cium Aroma Kecurangan
BALIPORTALNEWS.COM, KARANGASEM - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem mencium aroma kecurangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum sopir truk pegangkut material galian C nakal di Karangasem.
Salah satu yang terendus yaitu adanya jalur tikus (jalur alternatif) di wilayah Kecamatan Selat yang diduga kerap dimanfaatkan oleh sejumlah oknum sopir truk pengangkut material galian C nakal untuk menghindari penjagaan pos portal pemungutan pajak yang ada di jalur utama.
"Ya memang ada dugaan seperti itu, kita sudah berkordinasi dengan petugas Pos Portal Selat dan Sidemen, menurut mereka kebanyakan mengaku membawa pasir ke timbunan, tapi persoalan ini akan tetap kita sikapi dengan menugaskan petugas untuk berjaga-jaga di jalur tersebut," kata Kepala BPKAD Karangasem, I Wayan Ardika, Jumat (26/1/2024).
Lebih jauh, jalur tikus yang dimaksud tersebut adalah jalur penghubung antara ruas jalan utama Desa Duda menuju Banjar Dinas Jangu yang melewati jalur pariwisata Banjar Dinas Alas Tunggal dan berujung di kawasan pemukiman Banjar Dinas Padang Tunggal, sebelum nantinya kembali memasuki jalur utama di selatan jembatan Padang Tunggal.
Sebelumnya, Ardika juga sudah sepat mengendus isu tersebut, untuk mengatasi beberapa jalur tikus yang ada, BPKAD Karangasem bahkan telah menambah jumlah pos portal yang ditempatkan pada jalur akhir atau muara akhir dari seluruh jalur-jalur alternatif yang ada.
Sementara itu, ulah para oknum sopir nakal yang memaksakan kendaraannya melewati pemukiman dengan kondisi jalan yang cukup sempit ini juga kerap dikeluhkan warga, bahkan karena dianggap cukup membahayakan, warga sempat menghentikan truk yang lewat untuk memberitahukan agar melewati jalur utama saja.(st/bpn)
Read the full article
0 notes
Text
Bangun Sinergisitas, MPC PP Lampung Utara Audiensi Dengan Kajari
Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP), melaksanakan Audiensi dan Silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara, bertempat diruang rapat Kajari setempat, Kamis 18 Januari 2024.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh ketua MPC PP Lampung Utara, Awari Darwin, yang didampingi oleh Sekretaris Umum Ansori Dekarie, Wakil Ketua 1 Organda Putra, yang diikuti oleh Ketua Bidang Pertanian dan Kehutanan Lubis Ismail dan Bidang Infokom Miliar, SL serta Bidang Humas dan Publikasi BPPh A.Putra.
Kegiatan yang disambut langsung oleh kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Mohamad Farid Rumdana, S.H.,M.H. yang didampingi oleh Kasi Intel M.Guntoro SH, MH., beserta Jajarannya.
Dalam penyampaiannya Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Lampung Utara mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk silaturahmi dalam rangka membangun sinergisitas antara Pemuda Pancasila dan Kajari dalam mewujudkan supremasi hukum di kabupaten Lampung Utara yang aman damai dan kondusif, utamanya dalam menyambut pesta demokrasi pemilu mendatang.
Ketua MPC PP juga menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila Lampung Utara terdiri dari 23 Pimpinan Anak Cabang di tingkat kecamatan(PAC) dan pimpinan tingkat desa(Ranting) yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan RPP PAC (Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang) guna pengembangan sayap-sayap organisasi. Lebihlanjut juga dijelaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki Badan organisasi seperti, Satuan Pelajar dan Mahasiswa, (Sapma), Komando Inti Mahatidana (Koti) dan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH), serta Badan yang menaungi perempuan (Srikandi) sebagai OKP /lembaga sayap di bawah naungan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP), yang diharapkan mampu menampung aspirasi dan mengedukasi masyarakat di bebagai aspek di antaranya hukum, sosial, ekonomi dan budaya.
"Pada tanggal 26 September 2023 yang lalu telah dilantik pengurus MPC Pemuda Pancasila Lampung Utara Masa Bhakti 2023 - 2027, yang kepengurusan nya telah sampai pada tingkat Kecamatan atau Pengurus Anak Cabang (PAC)."jelas Ketua MPC PP Awari Darwin.
Selain itu Ketua MPC PP Awari Darwin, juga berharap dengan adanya penjabaran terkait situasi, baik dari sisi penegakan hukum maupun manajemen birokrasi dan keuangan di kabupaten Lampung Utara ini,diharapkan tindakan pencegahan dan pembinaan bisa lebih ditingkatkan dan terbuka dalam mewujudkan kabupaten Lampung Utara yang aman, damai dan sejahtera".harapnya.
Disamping itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara juga menanggapi dan mengapresiasi langkah-langkah Pemuda Pancasila dalam membangun sinergi guna mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan serta mendukung upaya melakukan pencegahan dan pembinaan guna meminilisir tindak pidana korupsi di kabupaten Lampung Utara.
"Kami mengapresiasi dan bangga dengan Pemuda Pancasila (PP) yang sudah menjalin silaturahmi serta mendukung upaya penataan dan pembinaan guna meminimalisir tindak pidana korupsi. Alhamdulillah, dalam waktu beberapa bulan ini beberapa aset dan pengembalian kerugian negara atas pemerikasaan BPK sudah kita tindaklajuti".papar Kajari.
Kajari juga berharap kedepan Pemuda Pancasila bisa aktif berkontribusi dalam kemajuan pembangunan daerah khususnya di kabupaten Lampung Utara.
"Dan kami selalu siap menunggu kritik dan saran dari pemuda pancasila yang sifatnya untuk membangun Lampung Utara".tuturnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan SK MPC PP masa bakti 2023-2027 yang dilanjutkan dengan ramah tamah dalam suasana silaturahmi. (Ook Said)
Read the full article
0 notes
Text
Monas Bupati Gorut akan Dilelang, Kabid Aset: Secara Tertutup
Monas Bupati Gorut akan Dilelang, Kabid Aset: Secara Tertutup
#PemkabGorontaloUtara #BKAD #Lelang #MobilDinas #BupatiGorontaloUtara
Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) akan melaksanakan lelang mobil dinas (Monas) Bupati Gorut.
Mobil jenis Toyota Fortuner yang diproduksi tahun 2019 itu, akan dilelang dengan metode tertutup
“Kami akan melaksanakan lelang tertutup untuk mobil dinas bupati jenis Toyota Fortuner tahun 2019,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Aset BKAD Gorut,…
View On WordPress
#Badan Keuangan dan Aset Daerah#BKAD#Bupati Gorontalo Utara#Kabupaten Gorontalo Utara#Lelang#Mobil Dinas#Pemkab Gorontalo Utara
0 notes
Text
Pemerintah Provinsi Banten Perpanjang Kerjasama RKUD dengan Bank Banten di Tahun 2024
Pemerintah Provinsi Banten kembali menetapkan RKUD pada tahun 2024 dikelola oleh PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS / Bank Banten). Hal tersebut dipastikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Bank Banten pada Kamis (21/12).
Hadir pada kesempatan tersebut Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset…
View On WordPress
0 notes
Text
Cegah Penyimpangan Dana Kelurahan, Sekda Tangsel Bakal Gandeng BPKAD dan Inspektorat
Cegah Penyimpangan Dana Kelurahan, Sekda Tangsel Bakal Gandeng BPKAD dan Inspektorat
TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan langkah preventif dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan dana Kelurahan, dengan pendampingan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjahjo, seusai Rapat Koordinasi dengan Camat dan Lurah, di ruang…
View On WordPress
0 notes
Text
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Serang Bantah Terima Uang Rp 400 Juta
SERANG – Sidang lanjutan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Sarudin kembali digelar. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Serang itu dengan agenda mendengar keterangan saksi Verbalisan dan keterangan terdakwa, Selasa (10/10/2023).
Saksi Verbalisan yaitu Andri Setiawan selaku penyidik…
View On WordPress
#Gratifikasi Sarudin#Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang#Kepala BPKAD Kabupaten Serang#Nelson Angkat#Polresta serang#Sarudin Ditahan
0 notes
Text
BPKPAD Kota Binjai Pertimbangkan Usulan Dewan Soal Tenaga Ahli Survei
BINJAI, Waspada.co.id – Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemko Binjai, Erwin Toga, menyebut pihaknya terbuka menerima kritik, masukan dan saran dalam sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Termasuk, usulan mendatangkan tenaga ahli survei, yang sempat disampaikan Komisi C anggota DPRD Binjai. “Ya itu pasti kita pertimbangkan. Usulan tersebut juga ada dibahas saat […]
The post BPKPAD Kota Binjai Pertimbangkan Usulan Dewan Soal Tenaga Ahli Survei first appeared on Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh. http://dlvr.it/Swc2jY
0 notes
Text
Dilantik Jadi Penjabat Sekda Gowa, Abdul Karim Dania: Semoga Saya Amanah - Gosulsel
GOWA, GOSULSEL.COM — Abdul Karim Dania telah dilantik menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gowa itu dilantik Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Kamis (21/09/2023) kemarin. Usai dilantik, Karim Dania mengungkapkan rasa t...
http://gosulsel.com/2023/09/22/dilantik-jadi-penjabat-sekda-gowa-abdul-karim-dania-semoga-saya-amanah/
#PemkabGowa #SekdaGowa
0 notes
Last Seen Blogs
