#Bank Sumut kinerja keuangan

[alamsyahinovation-blog]

RUPS: Bank Sumut Bagikan Dividen 80% dari Laba Bersih, Setara Senilai Rp592 Miliar

SUMUT – PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menunjukkan kinerja gemilang di tahun 2023 dengan membukukan laba bersih senilai Rp740 miliar, tumbuh 5,62% dibandingkan tahun 2022. Pada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut bagikan dividen tunai 80% dari laba bersih, setara senilai Rp592 Miliar untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Keputusan pembagian…

View On WordPress

#Bagaimana Bank Sumut melakukan transformasi digital? #Bank Sumut dividen #Bank Sumut kinerja keuangan #Bank Sumut laba bersih #Dividen bank daerah #Rapat Umum Pemegang Saham

[sumutberitaaja]

Bank Mandiri Sabet Gelar Best Bank in Indonesia 2023 Versi Euromoney

HONGKONG, Waspada.co.id – Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi gemilang dan menegaskan kompetensi yang dimiliki dalam menghadirkan layanan finansial yang menyeluruh lewat serangkaian strategi dan inovasi tanpa henti. Hal ini tercermin dalam pencapaian kinerja perseroan dalam lima bulan pertama di tahun 2023 yang kian positif. Merujuk pada laporan keuangan bank only, per Mei 2023 Bank Mandiri […] The post Bank Mandiri Sabet Gelar Best Bank in Indonesia 2023 Versi Euromoney first appeared on Waspada Online | Pusat Berita dan Informasi Medan Sumut Aceh. http://dlvr.it/SsjLBC

[tobasatu]

tobasatu.com, Karo | Kejaksaan Negeri Karo menyerahkan kelebihan tagihan pembayaran tunjangan sebesar Rp1.107.032.574 ke Kas Daerah Pemkab Karo. Kelebihan tagihan ini terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2018.

“Uang tersebut kita sita dan dilanjutkan penyetoran kembali ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karo melalui PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Karo Denny Achmad SH MH didampingi Kasi Datun Dongan MT Sirait SH, Para Kasi serta Tim JPN, Rabu (26/8).

Dilanjutkan Kajari, penyerahan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Cory Sebayang dan Sekda Kamperas Terkelin Purba, Asisten III, Kepala BPKPAD dan Kepala Inspektorat sebagai penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.

“Semoga dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat Kabupaten Karo, terlebih di masa pandemi Covid-19 begini,” ujar Kajari dihadapan sejumlah wartawan.

Sementara itu Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang sangat mengapresiasi kinerja Kejari Karo atas keberhasilannya untuk mengembalikan kerugian negara yang dapat dipergunakan oleh Pemkab Karo demi kepentingan masyarakat. Cory Sebayang juga mengharapkan, kedepan kinerja Kejari Karo agar lebih baik lagi.

Terpisah, Sekretaris DPC LAMI Kabupaten Karo Jhon Ginting kepada wartawan mengatakan, kedepannya melihat kasus ini agar instansi terkait lebih fokus untuk pencegahan, bukan hanya penindakan. (ts09)

The post Hasil Sitaan, Kejaksaan Negeri Karo Kembalikan Uang Rp1 Miliar Lebih Ke Kas Pemkab Karo appeared first on tobasatu.com.

#tobasatu #beritamedan

[tiararalene-blog]

Kinerja Tumbuh Positif, Bank Sumut Kembali Raih Infobank Award 2017

Tiara Ralene Kinerja Tumbuh Positif, Bank Sumut Kembali Raih Infobank Award 2017 Artikel Baru Nih Artikel Tentang Kinerja Tumbuh Positif, Bank Sumut Kembali Raih Infobank Award 2017 Pencarian Artikel Tentang Berita Kinerja Tumbuh Positif, Bank Sumut Kembali Raih Infobank Award 2017 Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : Kinerja Tumbuh Positif, Bank Sumut Kembali Raih Infobank Award 2017 Kinerja keuangan Bank Sumut pada tahun 2016 memang mencatatkan beberapa pertumbuhan positif, di antaranya laba bersih meningkat 25,7 persen http://www.unikbaca.com

#Tiara Ralene Kinerja Tumbuh Positif #Bank Sumut Kembali Raih Infobank Award 2017

[seputarbisnis]

Inalum akan Tanam Pohon di Lahan Kritis Danau Toba

Medan (SIB)- Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Winardi mengatakan, Inalum terus menunjukkan komitmennya untuk membangun negeri. Berbagai proyek pengembangan terus dilaksanakan dan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah disalurkan tahun 2016 meningkat Rp23 miliar atau lebih besar 184% dari tahun 2015. Pada acara berbuka puasa bersama media di Hotel Grand Aston City Hall Medan, Jumat (9/6), Winardi mengatakan, beberapa proyek pengembangan Inalum saat ini sedang dilakukan commissioning produk turunan aluminum berupa billet dan alloy, uji coba proyek optimalisasi dan up-grading tungku peleburan, finalisasi studi kelayakan untuk pengembangan smelter baru, ekspansi pelabuhan, pabrik wire rod, proyek smelter grade alumina refinery di Mempawah, serta pembangunan proyek PLTU 2 X 350 MW yang seluruh proyek tersebut menunjukkan progres yang positif. Dikatakan, untuk mencapai target produksi 1 juta ton aluminium di tahun 2025, Inalum juga berencana melakukan ekspansi pengembangan klaster aluminum di Kalimantan Utara dan telah ditandatangani Nota kesepahaman 6 Juni lalu.   Pada tahun 2016 lalu, Inalum telah membukukan laba bersih sekitar USD 6 juta atau 10 persen di atas target RKAP 2016 sekitar USD 60 juta. Selain itu pada 2016 sebanyak 25 mitra binaan memperoleh dana pinjaman bergulir sekitar Rp900 juta yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Selain sebagai wujud kepeduliannya, Inalum juga berpartisipasi membantu korban bencana alam yang melanda di beberapa pelosok negeri, mulai dari Erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang Garut dan Bima, gempa di Pidie dan banjir Langkat. Juga memberi bantuan kebakaran di Tobasa dan Batubara.Selama 2016, sekitar 100 rumah ibadah telah direnovasi termasuk renovasi Masjid Agung Medan dan pembuatan menara salib dan lonceng Gereja HKBP Pintu Pohan Meranti. Pada tahun 2017, Inalum telah dan akan melanjutkan pelaksanaan berbagai program sosial meliputi bedah 45 rumah veteran di Aceh, program penanaman pohon 1.000 hektar sepanjang tahun 2017 sampai 2019 di lahan kritis di sekitar Danau Toba. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, pada 2016 Inalum juga telah menyetor kepada pemerintah sekira Rp463 miliar yang terdiri dari pajak pemerintah pusat, pajak dan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak (PNBP) Dividen tahun buku 2016 sekitar Ro268 miliar. Pada periode 2016-2017 Inalum telah memperoleh beberapa prestasi yaitu urutan ke 24 dalam nominasi 50 BUMN terbaik versi majalah investor, penghargaan pencapaian kinerja sangat bagus dari majalah info bank, penghargaan pelaksana bedah rumah veteran terbanyak dari kementrian BUMN, peringkat 1 BUMN performance award untuk perusahaan energy and Mining dengan aset dibawah Rp100 triliun dari majalah SWA, penghargaan manajemen kualitas produk terbaik dari majalah BUMN. Dikatakan seiring Inalum telah memasuki usia ketiga tahun jadi BUMN, selanjutnya akan dikelola menjadi BUMN kebanggaan Bangsa Indonesia dan Sumut untuk mencapai visi menjadi perusahaan global terkemuka berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Keuangan Oggy Achmad Kosasih, Direktur Umum & SDM Carry EF Mumbunan, Deputy General Manager CSR Nugraha M Toyib, sekretaris perusahaan Ricky Gunawan, Direktur Produksi SS Sijabat, Ketua PWI Sumut H Hermansjah, ceramah agama disampaikan  MK Sutrisna Suryadilaga. (A01/d) http://dlvr.it/PLbWZT

[medannesia]

Beritasumut.com-DPRD Medan bersama Pemko Medan mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemko Medan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut) menjadi Perda. Pengesahan ini dilakukan lewat rapat paripurna Selasa (14/02/2017) di Gedung DPRD Medan setelah 8 Fraksi DPRD Medan menyetujui ditetapkan menjadi Perda.

  Pengesahan melalui penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga SE bersama Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin. Juga disaksikan sejumlah anggota dewan lainnnya serta Wakil Walikota Ir Ahkyar Nasution, sekda Pemko Medan Syaful Bahri, Sekwan DPRD Medan Abd Azis serta sejumlah pimpinan SKPD dan para camat.

  Perda yang disahkan setelah pembahasan matang anggota DPRD Medan yang tergabung di panitia khusus (Pansus). Pansus yang dipimpin anggota DPRD Medan Fraksi PDIP Boydo HK Panjaitan, SH menyampakan sejumlah rekomendasi untuk dipedomani Pemko Medan.

  Dikatakan Ketua Pansus Boydo HK Panjaitan, rekomendasi atau inisiatif DPRD Medan ke Pemko Medan diharapkan agar segera membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bentuk lainnya.

  "Setelah ini diharapkan Pemko Medan segera mengambil dan menggunakan CSR dari Bank Sumut terhadap Pemko Medan. Rekomendasi lain juga disebutkan agar penyertaan modal Pemko Medan untuk lima tahun ke depan mulai tahun 2017 hingga 2021 ditetapkan sebesar Rp 50 Miliar," katanya.

  Sementara itu Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin mengatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Medan kepada PT Bank Sumatera Utara (Sumut) sampai dengan tahun anggaran 2016 secara kumulatif sebesar Rp 26.412.995.281,53 dan penambahan Lima Tahun (2017-2021) sebesar Rp 50.000.000.000,00.

  Menurut Walikota, dana penyertaan modal bersumber dari APBD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penganggarannya, dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiyaan daerah jenis penyertaan modal pemerintah daerah.

  "Bentuk penyertaan modal daerah kepada PT Bank Sumut adalah berbentuk uang/rupiah murni dan berupa investasi Dalam rangka peningkatan kesejahtraan masyarakat serta peningkatan PAD," kata Walikota.

  Dijelaskan Eldin, PT Bank Sumut diwajibkan untuk meningkatkan produktifitas usaha agar terjadi peningkatan laba yang berdampak meningkatnya deviden kepada pemerintah daerah, karenanya PT Bank Sumut setiap tahun wajib menyampaikan laporan kineraj dan laporan keuangan perusahaan kepeda pemerintah daerah.

  Menurut Eldin, dengan dilakukannya modal untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

  "Penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan dividen meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu dipastikan akan mendorong terciptanya lapangan kerja serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah," Harap Eldin.(BS07)

from Portal Berita Sumatera Utara http://ift.tt/2lNkvDo

#MedanNesia #Blogger

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Kinerja IHSG masih terpuruk seiring dengan memburuknya kinerja indeks bursa di Asia maupun Amerika, sejak maraknya wabah virus Corona atau Covid-19.

“Pagi ini sejumlah indeks bursa di Asia masih mengalami penurunan dan diperdagangkan di teritori negatif,” kata Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi Sumut.

IHSG sendiri dibuka melemah di level 4.675,33. Dan sejauh ini masih terpuruk di kisaran level 4.568. IHSG sudah melemah lebih dari 2,5 persen. Kinerja pasar keuangan mengalami tekanan hebat yang membuat pelaku pasar lebih memilih keluar dari bursa saham. 

Keterpurukan IHSG sudah berlangsung dalam beberapa pekan sejak merebaknya virus Corona. Sementara itu, dari kinerja mata uang rupiah ikut terpuruk dan menembus level 15.000 per dolar AS Selasa (17/3) dan kini Rabu (18/3) di perdagangkan spot antar bank rupiah berada di level Rp15.223 per dolar AS.  

“Rupiah melemah pada perdagangan hari ini dan keterpurukan ini menimbulkan kekuatiran baru bagi kinerja ekspor impor maupun penambahan jumlah utang luar negeri akibat rupiah yang melemah,” kata Gunawan.

Sebelumnya, Selasa (17/3/2020), Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan terjadi pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada sistem di BEI pukul 15:02:44 waktu JATS yang dipicu penurunan IHSG mencapai 5 persen.

Menurut Kepala Perwakilan PT BEI Medan, Muhammad Pintor Nasution, pembekuan sementara itu dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT BEI nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Perdagangan dilanjutkan lagi pukul 15:32:44 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Menurut Pintor, trading halt merupakan suspensi sementara yang dilakukan di saat pembukaan market atau saat Pre Closing. Nah peraturan terbaru Halt di BEI untuk saat ini apabila IHSG menyentuh penurunan -5 persen. “Halt itu pemberhentiannya hanya 30 menit saja. Intinya untuk menenangkan investor terhadap transaksi yang tidak wajar,” terang Pintor.

Pengamat ekonomi Gunawan kembali menambahkankan  sentimen buruk kembali datang dari sejumlah negara yang justru menutup akses keluar masuk. Philipina menjadi salah satu negara yang melockdown ibu kotanya. Dan pasar keuangannya juga ditutup karena serangan covid-19.

“Hal ini memberikan kekhawatiran baru bagi pasar keuangan sehingga dikuatirkan bisa meluas ke sektor rill,” ungkap Gunawan.

Ia menilai banyak masyarakat yang mengkhawatirkan adanya dampak negatif yang lebih luas dari Corona tersebut. Sejauh ini pemerintah dan masyarakat diharapkan melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kepanikan di pasar keuangan atau sell-off dan tercipta kestabilan harga kebutuhan pangan. (ts-20)

The post IHSG Terpuruk, Rupiah Tembus 15.223/Dolar AS Akibat Virus Corona appeared first on tobasatu.com.

#tobasatu #beritamedan

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Tim I Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan dana penyertaan modal sebesar Rp73 Miliar yang disetujui dewan tahun 2017. Dana tersebut hingga kini disebut-sebut hanya ‘diparkirkan’ sehingga terkesan untuk mengambil bunga bank nya saja dan dimanfaatkan oleh segelintir oknum di Pemprovsu.

“Bayangkan jika setahun saja uang bunga tersebut ‘diparkirkan’. Makanya kita pertanyakan mengapa dana tersebut hingga kini belum juga dipergunakan, kemana sebenarnya dana yang besar itu ‘diparkirkan’. Jika uang tersebut tidak dibutuhkan PDAM Tirtanadi, maka sebaiknya segera kembalikan ke kas Pemprovsu, agar bisa dipergunakan untuk program lainnya salahsatunya untuk rasionalisasi yang dihadapi Pemprovsu saat ini,”kata Ketua dan Anggota Tim I Kunker DPRDSU daerah pemilihan Sumut 1 dan 2 Kota Medan, Brilian Moktar dan HM Nezar Djoely kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (12/6/2019).

Brilian dan Nezar mengemukakan itu usai melakukan pertemuan dengan pejabat Pemprovsu dan peninjauan lapangan di sejumlah titik di Medan. Kedua wakil rakyat itu berharap pihak terkait menelusuri ‘parkirnya’ dana penyertaan modal PDAM Tirtanadi tersebut.

“Sebab sungguh menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, kemana dana sebesar itu. Kita tidak ingin dana tersebut terus dinikmati oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadinya,”sebutnya.

Nezar menambahkan, pihaknya mengaku kecewa terhadap kinerja jajaran direksi PDAM Tirtanadi yang terkesan tidak mampu bahkan mengerti dengan tugasnya yang diembannya.

“Kita minta Sekdaprovsu ikut bertanggungjawab atas masih ‘parkirnya’ dana penyertaan modal tersebut. Kita mendesak dana tersebut segera dikembalikan ke kas Pemprovsu berserta bunganya,”kata Nezar menambahkan.

Lebih lanjut Nezar Djoely juga menyoroti penggunaan dana penyertaan modal PD Perkebunan yang dikucurkan tahun 2017. Dia mempertanyakan tidak maksimalnya keuntungan atau pemasukan keuangan yang diterima Pemprovsu, yang semula menyatakan memberikan keuntungan Rp20 miliar namun hanya Rp2 miliar saja.

“Kalau tidak mampu bekerja memberikan keuntungan dan pemasukan untuk kas daerah, sebaiknya tidak usah ngotot minta dana penyertaan modal. Sehingga kesannya dana penyertaan modal tidak dijadikan ‘bancakan’ bagi para direksinya,”sebutnya. (ts-02)

The post DPRD Sumut Pertanyakan Rp73 Miliar Dana Penyertaan Modal untuk PDAM Tirtanadi appeared first on tobasatu.com.

#tobasatu #beritamedan

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Kalangan DPRD Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera merealisasikan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong percepatan penambahan modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, karena Perdanya telah disahkan oleh DPRD Sumut pada 20 Desember 2018,”  kata Ketua DPRD Provinsi Sumut, Wagirin Arman dalam acara diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli Bank Sumut, di Medan, Kamis (24/1/2019).

Dalam diskusi publik bertema ‘Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara’ tersebut, Wagirin mengemukakan bahwa realisasi penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut efektif memperkuat daya saing perusahaan tersebut di industri perbankan dalam negeri.

Melalui realisasi penambahan penyertaan modal, kata dia, kepemilikan saham Pemprov Sumut di bank tersebut segera meningkat hingga di atas 50 persen.

Pihaknya berharap Bank Sumut mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu berperan nyata mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita berharap dengan penambahan penyertaan modal tersebut Bank Sumut dapat semakin ekspansif dan meningkatkan usaha yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sumut,” kata Wagirin.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap berpendapat, keputusan mengenai besaran penambahan penyertaan modal Pemprov Sumut ke bank tersebut hendaknya direalisasikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut sekitar Maret 2019.

“Penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut hendaknya direalisasikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden pada April 2019,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali harus memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan lambanya realisasi penambahan modal ke Bank Sumut.

Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin menilai peran PT Bank Sumut dalam sistem perekonomian daerah sangat penting dan strategis, terutama sebagai penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan serta turut berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema initial public offering atau IPO merupakan salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumut untuk bisa lebih maju.

“Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus. Keuntungan.lainnya adalah bisa terbebasnya Bank Sumut dari kepentingan politik,” tuturnya.

Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut, Edy Riswan memaparkan, Bank Sumut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki misi mengelola pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

“Bank Sumut juga sangat memperhatikan soal penyertaan modal dan sebagai bank umum, kami dalam menjalankan bisnis keuangan selalu menjaga rasio keuangan yang menjadi indikator,” katanya.

Disebutkannya, komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut saat ini masih sekitar 41,87 persen atau menurun dibanding posisi pada akhir 2016 sebesar 48,94 persen.

Sepanjang tahun 2018, Bank Sumut berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp701 miliar lebih atau melampaui target yang sebesar Rp 700 miliar.

Dari jumlah tersebut, kata Edy Riswan, sebanyak Rp1 trilyun merupakan KUR ritel dan sisanya adalah KUR mikro.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja penyaluran KUR tahun 2019, kata dia, Bank Sumut tengah memaksimalkan penyaluran pada 135 unit kantor.

“Bank Sumut akan terus berbenah diri agar semakin maju sehingga bisa memberi manfaat besar juga pada masyarakat Sumut,” ucapnya. (ts-02)

The post Pemprov Didesak Percepat Realisasi Penambahan Modal Bank Sumut appeared first on tobasatu.com.

#tobasatu #beritamedan

[seputarbisnis]

Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Minta Dirut Bank Sumut Dievaluasi

Jakarta (SIB): Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof Darmayanti Lubis meminta Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera (Bank Sumut). Sebab,  selain banyak didera berbagai persoalan, pengangkatan Direktur Utama Bank Sumut dinilai  bermasalah.   "Akar permasalahan  Bank Sumut harus dibongkar  dan diteliti secara cermat dan serius " kata Darmayanti Lubis kepada wartawan di Jakarta Rabu ( 10/5/2017). Senator  asal Sumut ini mengemukakan, masalah Bank Sumut sudah menumpuk. Bahkan pengangkatan Dirut pun bermasalah, sehingga layak untuk diganti.   Darmayanti  menegaskan Bank Sumut yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut  harus dikelola lebih baik. Karena itu, Gubernur Sumut sebagai Pemegang Saham Pengendali diminta segera turun tangan membereskannya. "Saya pikir apapun, siapapun harus lebih baik kedepannya," ujar Darmayanti Lubis sambil  mendesak agar persoalan Bank Sumut tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebagai tokoh masyarakat Sumut, Darmayanti mengaku siap jika ada elemen masyarakat yang ingin mengadukan persoalan bank Sumut pada dirinya. Sebab, sebagai anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Utara dirinya  berkewajiban menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara yang telah memilihnya.  "Kita siap kalau ada masyarakat yang mau audiensi soal ini. Nanti kita sampaikan kepada  pak Gubernur Sumut " ucap Darmayanti.  Beberapa waktu lalu Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengkritisi tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat memberikan persetujuan pengangkatan Direktur Utama Bank Sumut yang terjadi dua tahun lalu. Pasalnya,  persetujuan tersebut salah dan tidak lazim. Isi komitmen seperti itu tidak lazim dibuat oleh seorang Dirut. Sebab sebagai pribadi, Dirut tidak boleh melakukan hal tersebut.  Karena ada komitmentnya Bod (Board of Director) dan BoC (Board of Commissioner) bank,  yang mengatasnamakan bank.  Rufinus yang juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II ini mengungkapkan isi komitmen tidak salah. Namun komitmen seperti itu bukan janji pribadi atau perorangan anggota direksi namun atas nama bank sebagai institusi.  Dengan demikian,  komitmen seperti itu harus ditandatangani bersama oleh para direksi (BoD) dan para komisaris (BoC).  Rufinus   mengungkapkan sebenarnya yang seharusnya dituangkan atau janji pengelola perbankan adalah membuat action plan atau rencana kerja.Action plan  tersebut  memuat berbagai hal yang harus diperbaiki atas kinerja bank serta ditandatangani oleh BoD dan BoC.  Pada surat tertanggal 29 Januari 2015  untuk OJK  berisi komitmen dan  tertulis jabatan sebagai 'Direktur Utama PT Bank Sumut'. Padahal statusnya masih calon Direktur Utama. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Eddie Rizliyanto itulah yang dijadikan pertimbangan dan lampiran surat OJK kepada Gubernur Sumut menyetujui peralihan jabatan Eddie Rizliyanto dari Direktur menjadi calon Direktur Utama PT Bank Sumut.  Surat OJK kepada Gubernur Sumut, tertanggal 4 Februari 2015  ditandatangani oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nelson Tampubolon.    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto mengingatkan penetapan broker asuransi yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) harus sesuai aturan dan bebas dari intervensi.   Menurutnya, akan sangat  berbahaya jika prosesnya karena titipan.Darmadi  juga mempertanyakan    penetapan dua broker atau pialang asuransi yaitu PT PJM dan PT PAN yang dilakukan manajemen Bank Sumut sejak 2016.  Dipertanyakan mengapa penanganan asuransi kredit jenis KMG sampai harus dialihkan dari anak usaha ke dua perusahaan pialang.  " Harus ada alasan yang  jelas dan kuat atas tindakan pengalihan. Apalagi,  jenis kredit KMG adalah kredit atau produk perbankan yang resikonya rendah karena nasabahnya adalah PNS yang berpenghasilan tetap. Jadi harus diklarifiaksi kenapa sampai dipindahkan dari anak usaha ke kedua pialang asuransi tersebut,"  ucap Darmadi  seraya menyebutkan, sebagai aksi korporasi maka penetapan broker asuransi harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Baik menyangkut  proses maupun persyaratannnya. Dia mengingatkan selain berkaitan dengan uang nasabah, asuransi kredit juga menyangkut keuangan perbankan itu sendiri.(J01) http://dlvr.it/P6GZqJ

[seputarbisnis]

OJK: Aset Industri LKM Nasional Tumbuh 52,67%

Medan (SIB)- Kinerja industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sampai dengan periode Februari 2017 secara umum masih tumbuh positif. Dari sisi aset, sampai dengan Februari 2017, total asetnya  mengalami peningkatan menjadi Rp293,08 miliar atau tumbuh sebesar 52,67% (yoy) dibandingkan periode yang sama Februari 2016 mencapai Rp191,96 miliar. Dari sisi perizinan usaha, sampai dengan Maret 2017, total entitas industri LKM Nasional mengalami peningkatan menjadi 156 entitas terdiri atas 17 LKM Syariah dan 139 LKM konvensional atau tumbuh sebesar 271% (yoy) dibandingkan periode sama Maret 2016 sejumlah 42 entitas terdiri atas 11 LKM Syariah dan 31 LKM Konvensional. "Dengan kehadiran Koperasi LKM SMEN (Syariah Mandiri diharapkan dapat meningkatkan peran industri LKM Mikro dalam meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi anggota dan masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, khususnya untuk Medan," ungkap Abdullah Fahmi Lubis, Kepala Bagian Pengawasan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) saat grand opening Koperasi LKM Syariah Madani Emas Nusantara (SMEN), baru-baru ini. Disebutnya, koperasi LKM SMEN mendapatkan izin usaha dari OJK berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1B a.n. Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-86/NB.12/2017 tanggal 23 Maret 2017. Sampai saat ini, OJK selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan industri LKM di Indonesia menilai perkembangan industri LKM dari sisi aset dan entitas sangat baik namun masih tetap perlu ditingkatkan. Selama ini, terang Lubis, upaya pengembangan industri LKM dilakukan melalui Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, asistensi perizinan LKM dan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, untuk mendorong LKM binaan agar mau berbadan hukum dan mendapatkan ijin usaha dari OJK. Dari upaya pengembangan industri LKM yang telah dilakukan OJK, pengembangan industri LKM di Medan masih berpotensi tinggi, melihat jumlah usaha mikro di Sumut 2015 mencapai lebih dari 1,45 juta unit dan pertumbuhan ekonomi Sumut  2016 mencapai 5,18%. Diharapkan, Koperasi LKM  SMEN di Medan, dapat membawa manfaat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota LKM dan masyarakat, ujar Lubis. (A2/rel/q) http://dlvr.it/P5rgCJ

[seputarbisnis]

21 Tahun PTPN IV Medan, Optimisme Menyongsong IPO 2018

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu anak perusahaan perkebunan  Negara yang mengelola industri kelapa sawit dan teh di Sumut. Sejarah panjang kepemilikan perusahaan ini, awalnya  adalah bagian dari maskapai milik Belanda NV HVA dan NV RCMA yang secara resmi diambil alih Pemerintah Indonesia tahun 1959 dan namanya menjadi Perusahaan Milik Pemerintah. Hingga kini telah beberapa kali berganti nama seiring dengan program restrukturisasi, penggabungan serta peleburan hingga menjadi beberapa PTPN dan salah satu di antaranya adalah PTPN  IV. Tahun 1967 namanya Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka Tanaman dan tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Dirobah kembali menjadi  PT Perkebunan (PTP) I-IX tahun 1971 dan tepatnya tanggal 11 Maret  1996 diregrouping menjadi beberapa PTPN dan salah satu di antaranya PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang merupakan peleburan tiga PTP yaitu PTP VI, PTP VII dan PTP VIII. Selanjutnya PTPN IV menjadi anak perusahaan Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2014 lalu. Usaha PTPN IV memang terus berkembang, pabrik kelapa sawit (PKS) dan pabrik teh sudah dimodernisasi. PTPN IV juga telah memiliki satu unit perbengkelan (PMT Dolok Ilir) mendukung operasional 16 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 2 pabrik pengolahan inti sawit. Namun perusahaan ini masih stagnan di industri hulu yang hanya menghasilkan bahan baku industri berupa CPO, PKO dan teh hitam. Sebagai anak perusahaan milik Negara yang operasional di daerah, PTPN IV telah membuktikan peran sertanya dalam pembangunan daerah maupun nasional sesuai dengan misinya.   Secara nasional, PTPN IV turut menambah penghasilan Negara melalui deviden, PPN dan PPH serta berperan menghasilkan devisa dari ekspor CPO, PKO dan teh hitam. Di Sumut perusahaan ini juga mendukung pendapatan daerah melalui pembayaran PBB dan pajak-pajak lainnya serta menyalurkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat melalui  bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan koperasi di Sumut, Bina Lingkungan dan program CSR (Corporate Social Responsibility). Selain itu, perusahaan ini juga merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar di Sumut. Sesuai data yang dikutip dari Annual Report 2015,  PTPN IV mempekerjakan 21.892 orang tenaga kerja untuk mengelola kurang lebih 153.872 Ha lahan perkebunan yang tersebar di 9 kabupaten di Sumut. Dari segi pendidikan masih didominasi (95% lebih) tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah yang bekerja  di 30 unit usaha kelapa sawit, 1 unit usaha teh, satu unit plasma sawit, satu unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir), kantor pusat Medan dan Jakarta. Meskipun tidak sampai 5 persen tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas, namun mereka punya kemampuan mengelola perusahaan beraset Rp13,8 triliun lebih  itu (2015) hingga mampu memberi keuntungan ratusan miliar setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan membukukan  penjualan di atas Rp5 triliun setiap tahun. Rinciannya, penjualan tahun 2011 mencapai Rp5,611 triliun lebih, tahun 2012 Rp5,419 triliun lebih, tahun 2013 Rp5,400 triliun lebih, tahun 2014 Rp6,322 triliun lebih dan tahun 2015 Rp5,195 triliun lebih dengan laba sebagai berikut.  Laba tahun 2011 Rp887,106 M, tahun 2012 Rp695,661 M, tahun 2013 Rp430,750 M, tahun 2014 Rp852,171 M dan tahun 2015 Rp399,312 M.  Dari angka-angka penjualan dan laba ini  menunjukkan  bahwa meskipun nilai penjualannya relatif stabil di atas Rp5 triliun setiap tahun tetapi laba yang diraih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini terjadi karena ketidakstabilan harga penjualan CPO, PKO dan teh hitam di pasar internasional. Ketiadaan jaminan harga jual di tingkat lokal maupun global merupakan persoalan klasik terkait komoditas pertanian khususnya perkebunan. Ini merupakan salah satu masalah yang setiap saat masih dihadapi perusahaan perkebunan yang bergerak di industri hulu. Harga anjlok saat pasokan meningkat, demikian sebaliknya harga naik saat pasokan menurun. Sehingga pihak perkebunan selalu dalam posisi tawar yang lemah dan cenderung hanya menunggu dan berharap harga baik. Industri Hilir Untuk mengatasi fluktuasi harga itu dan sekaligus untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari nilai tambah CPO dan PKO itu, maka PTPN IV harus berani mengembangkan usahanya ke industri hilir. PTPN IV memiliki keunggulan komparatif yaitu ketersediaan bahan baku yang diproduksi sendiri. Bandingkan dengan industri  perusahaan swasta nasional, pada awalnya hanya mengandalkan minyak sawit dan inti sawit PTPN, kini telah menguasai produksi dan ekspor produk industri hilir, seperti olekimia, fatty acid, sabun, minyak goreng dan lainnya. Sementara PTPN tertinggal dan masih tetap bergerak di industri hulu. Patut diapresiasi, bahwa Holding PTPN III telah melakukan terobosan memasuki industri hilir sebagai kelanjutan program pengembangan bisnis yang sudah dirintis di masa-masa kepemimpinan manajemen yang lama. Salah satu terobosan itu adalah pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei PTPN III menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan dukungan infrastruktur pelabuhan ekspor Kuala Tanjung sebagai Hub Internasional. Sebagai anak perusahaan Holding PTPN III maka sudah sangat tepat jika PTPN IV membangun industri hilir sebagai terobosan awal di KEK Sei Mangkei. Keberanian PTPN IV untuk masuk ke industri hilir ini harus didukung. Karena dengan mengelola industri hilir maka nilai tambah CPO dan inti sawit akan menjadi milik perusahaan. Sehingga laba akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat juga akan semakin meningkat. Sebelumnya, PTPN IV memang sudah pernah mencoba membuat terobosan masuk ke industri hilir seperti pembangunan pabrik minyak nabati di Belawan dan Adolina, namun perkembangannya tidak seperti yang diharapkan karena kapasitas produksi kecil sehingga sangat tidak efisien. Untuk membangun industri hilir dengan kapasitas yang memadai dan menguntungkan tentu saja butuh modal besar, teknologi dan SDM yang kualified. IPO 2018 Untuk memenuhi target pembangunan industri hilir dan perkembangan bisnis PTPN IV ke depan, Holding PTPN III yang dipimpin Direktur Utama Elia Massa Manik telah merencanakan  PTPN IV sebagai "pilot project" untuk  menawarkan saham perdana kepada masyarakat (IPO) tahun 2018 mendatang. IPO (Initial Public Offering) ini patut diapresiasi dan merupakan langkah besar dan sebagai titik balik bagi PTPN untuk melangkah jauh ke depan dari PTPN yang konvensional menjadi PTPN modern dalam mengelola bisnisnya. Melihat komposisi manajemen puncak PTPN IV saat ini yang dipimpin Dirut Dasuki Amsir yang merupakan profesional dari dunia perbankan dan Direktur Keuangan Umar Affandi yang paham soal seluk beluk keuangan PTPN,  maka PTPN IV optimis akan berhasil meyakinkan masyarakat investor membeli saham perusahaan agroindustri ini melalui IPO dan selanjutnya di pasar modal. Apalagi dari sisi produksi PTPN IV juga dipimpin Direktur Operasional Nasrul sudah mengetahui secara luas kondisi tanaman  dan Direktur SDM Endang Suraningsih sudah mapan dalam mengelola SDM yang sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah itu. Perusahaan yang dikelola manajemen profesional pasti dipercaya investor. Sehingga melalui IPO diyakini akan mendapatkan modal sesuai yang ditargetkan untuk pengembangan industri hilir serta pengembangan bisnis ke depan tanpa mengeluarkan bunga sebagaimana yang dilakukan selama ini melalui pinjaman dari bank. Di samping itu, IPO ini juga sudah ditunggu-tunggu masyarakat yang ingin memiliki saham perusahaan agroindstri kebanggaan Sumut. Masyarakat pemilik saham PTPN IV tentu saja akan ikut mengawasi dan menjaga  jalannya perusahaan dan sekaligus turut mengamankan PTPN IV dari tangan-tangan yang akan merusak dan menggarap lahan kebun yang dikelola. Masyarakat tentu menginginkan laba perusahaan meningkat karena akan berdampak langsung terhadap peningkatan deviden yang akan diperolehnya. Sehingga IPO ini akan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Dari sisi kinerja, penjualan, produksi, laba dan kondisi perusahan dalam lima tahun terakhir sebagaimana sudah diuraikan di atas maka PTPN IV sudah layak melakukan IPO dan masuk pasar modal. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa PTPN IV akan memiliki paradigma baru sebagai perusahaan yang "transparan, efisien dan bebas KKN" dan menjadi pionir perusahaan perkebunan Negara di Indonesia. Ada beberapa catatan yang menurut penulis menjadi nilai plus bagi PTPN IV jika memasuki pasar modal (IPO). 1.Perusahaan menjadi milik publik, dengan sendirinya semakin banyak masyarakat yang mengawasi jalannya perusahaan. Masyarakat juga akan menikmati deviden dari keuntungan perusahaan sehingga secara langsung berkepentingan mengawal dan menjaga perusahaan dari pihak-pihak yang merongrong jalannya perusahaan. 2.Perusahaan mendapatkan modal (uang) dari pasar modal untuk membangun industri hilir dan mengembangkan bisnis masa depan tanpa perlu membayar bunga. 3.Intervensi stake holder yang selama ini cukup besar, baik dari pusat maupun daerah semakin kecil, seiring dengan pengawasan yang semakin ketat sehingga biaya-biaya  yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi akan semakin kecil, sehingga perusahaan semakin efisien. 4. Dengan masuk pasar modal maka perusahaan akan semakin transparan dan diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan neraca laba ruginya terbuka dan diumumkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Apa upaya yang harus dilakukan manajemen agar IPO ini bisa berhasil ? 1. Keteladanan Sejarah Perkebunan Negara tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda yang menerapkann sistem "feodalisme" yaitu adanya istilah tuan dan kuli antara karyawan pimpinan dengan karyawan pelaksana. Harus diakui bahwa hal itu sudah tidak ada lagi dan diharapkan tidak akan muncul lagi di PTPN IV. Namun untuk meyakinkan para karyawan maka sangat  diperlukan keteladanan mulai dari pimpinan puncak hingga pimpinan ke bawahnya secara berjenjang. Pimpinan di PTPN IV harus bersifat melayani dan bukan dilayani. Lebih banyak turun ke bawah dan melakukan pendekatan manusiawi kepada karyawan dibanding pendekatan kekuasaan. Karyawan harus "dimanusiakan" dan diberi teladan. Jika pimpinan puncak memberi teladan maka karyawan pimpinan di bawahnya pasti akan mengikuti keteladan itu hingga kepada karyawan pelaksana. Jika keteladanan ini terlaksana dengan baik maka usaha juga diyakini akan langgeng (berkesinambungan). 2. Rekrutmen Karyawan Transparan Rekrutmen karyawan di PTPN selama ini terkesan tertutup dan banyak diintervensi kekuasaan dan stake holder baik dari daerah maupun di pusat. Hal ini terjadi karena perusahaan banyak ketergantungan dengan para pemegang kekuasaan tersebut sehingga sulit untuk menolaknya. Akibatnya, karyawan yang diterima banyak yang tidak memenuhi kualifikasi mengisi  job yang tersedia. Di jajaran karyawan pelaksana sering terdengar istilah "PTP = Pamili Tolong Pamili", harus dihilangkan sehingga PTPN itu tidak terkesan sebagai perusahaan keluarga tetapi perusahaan publik yang terpercaya. Rekrutmen karyawan sebaiknya dilakukan secara transparan sehingga hasilnya bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas, bukan karena kolusi dan nepotisme. Salah satu cara, rekrutmen sebaiknya dilakukan pihak ketiga yang indipenden dan  terpercaya. Hasil seleksinya pun sebaiknya dibuka ke masyarakat sehingga pihak yang mengikuti seleksi merasa tidak dirugikan dan dapat menerima hasilnya. 3. Pendidikan dan Promosi Karyawan Melihat komposisi karyawan PTPN IV yang didominasi karyawan berpendidikan SMA ke bawah dinilai kurang mendukung kemampuan perusahaan bersaing secara global. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM yang sudah ada baik dalam kepemimpinan, keterampilan dan manajemen sesuai kebutuhan perusahaan. Demikian halnya dalam promosi dan mutasi  pimpinan unit usaha dan pimpinan setingkat di bawahnya sebaiknya dilakukan berdasarkan prestasi, pendidikan, dedikasi, loyalitas dan kemampuannya bukan berdasarkan "like or dislike". Bila perlu menilai kemampuannya bisa dilakukan melalui "fit and proper test", sehingga transparan dan tidak menimbulkan kecemburuan bagi karyawan yang merasa dirinya berkemampuan untuk jabatan itu. 4. Menerapkan Inovasi Baru PTPN IV juga harus siap menerima dan terbuka menerapkan inovasi baru terutama yang terkait dan mendukung langsung peningkatan produktivitas dan efisiensi. Demikian halnya inovasi baru temuan karyawan harus tetap mendapat perhatian dan dihargai sehingga karyawan semakin banyak yang berinovasi demi perbaikan produktivitas. 5. Pelaksanaan e-Procurement Pelaksanaan e-Procurement (lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik) yang sudah mulai diterapkan harus komit dilaksanakan. Sehingga sistem itu bisa mendapatkan barang dan jasa sesuai standar yang diinginkan dengan harga bersaing dan di bawah harga patokan PTPN IV. Dengan sistem itu maka rekanan mitra kerja terpilih benar-benar mampu dan terseleksi, baik dari segi profesionalisme maupun permodalannya. Hal ini juga sekaligus mencegah terjadinya KKN dan  persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak lagi ada muncul istilah "rekanan piaraan" yang mendominasi pelaksanaan pekerjaan jasa dan pengadaan barang di PTPN IV. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah mitra kerja di sekitar unit usaha perlu mendapat prioritas untuk pekerjaan tertentu demi menjaga langgengnya kemitraan  yang strategis dan saling menguntungkan baik bagi PTPN IV maupun mitra di sekitar kebun. Akhir kata  kita berharap, PTPN IV tidak lagi hanya sebagai perusahaan lokal yang hanya mampu memproduksi CPO, PKO dan teh hitam tetapi menjadi perusahaan global yang mampu memproduksi dan mengekspor produk-produk barang jadi hasil industri hilir dan menjadi pionir dalam pembangunan industri hilir di Sumatera Utara. (Tulisan ini diikutkan dalam kompetisi menulis artikel "Jurnalistik N4 Award" dalam tangka HUT ke-21 PTPN IV tanggal 11 Maret 2017/ r) http://dlvr.it/NXTMWZ

[seputarbisnis]

21 Tahun PTPN IV Medan, Optimisme Menyongsong IPO 2018

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu anak perusahaan perkebunan  Negara yang mengelola industri kelapa sawit dan teh di Sumut. Sejarah panjang kepemilikan perusahaan ini, awalnya  adalah bagian dari maskapai milik Belanda NV HVA dan NV RCMA yang secara resmi diambil alih Pemerintah Indonesia tahun 1959 dan namanya menjadi Perusahaan Milik Pemerintah. Hingga kini telah beberapa kali berganti nama seiring dengan program restrukturisasi, penggabungan serta peleburan hingga menjadi beberapa PTPN dan salah satu di antaranya adalah PTPN  IV. Tahun 1967 namanya Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka Tanaman dan tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Dirobah kembali menjadi  PT Perkebunan (PTP) I-IX tahun 1971 dan tepatnya tanggal 11 Maret  1996 diregrouping menjadi beberapa PTPN dan salah satu di antaranya PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang merupakan peleburan tiga PTP yaitu PTP VI, PTP VII dan PTP VIII. Selanjutnya PTPN IV menjadi anak perusahaan Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tahun 2014 lalu. Usaha PTPN IV memang terus berkembang, pabrik kelapa sawit (PKS) dan pabrik teh sudah dimodernisasi. PTPN IV juga telah memiliki satu unit perbengkelan (PMT Dolok Ilir) mendukung operasional 16 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 2 pabrik pengolahan inti sawit. Namun perusahaan ini masih stagnan di industri hulu yang hanya menghasilkan bahan baku industri berupa CPO, PKO dan teh hitam. Sebagai anak perusahaan milik Negara yang operasional di daerah, PTPN IV telah membuktikan peran sertanya dalam pembangunan daerah maupun nasional sesuai dengan misinya.   Secara nasional, PTPN IV turut menambah penghasilan Negara melalui deviden, PPN dan PPH serta berperan menghasilkan devisa dari ekspor CPO, PKO dan teh hitam. Di Sumut perusahaan ini juga mendukung pendapatan daerah melalui pembayaran PBB dan pajak-pajak lainnya serta menyalurkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat melalui  bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan koperasi di Sumut, Bina Lingkungan dan program CSR (Corporate Social Responsibility). Selain itu, perusahaan ini juga merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar di Sumut. Sesuai data yang dikutip dari Annual Report 2015,  PTPN IV mempekerjakan 21.892 orang tenaga kerja untuk mengelola kurang lebih 153.872 Ha lahan perkebunan yang tersebar di 9 kabupaten di Sumut. Dari segi pendidikan masih didominasi (95% lebih) tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah yang bekerja  di 30 unit usaha kelapa sawit, 1 unit usaha teh, satu unit plasma sawit, satu unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir), kantor pusat Medan dan Jakarta. Meskipun tidak sampai 5 persen tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas, namun mereka punya kemampuan mengelola perusahaan beraset Rp13,8 triliun lebih  itu (2015) hingga mampu memberi keuntungan ratusan miliar setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan membukukan  penjualan di atas Rp5 triliun setiap tahun. Rinciannya, penjualan tahun 2011 mencapai Rp5,611 triliun lebih, tahun 2012 Rp5,419 triliun lebih, tahun 2013 Rp5,400 triliun lebih, tahun 2014 Rp6,322 triliun lebih dan tahun 2015 Rp5,195 triliun lebih dengan laba sebagai berikut.  Laba tahun 2011 Rp887,106 M, tahun 2012 Rp695,661 M, tahun 2013 Rp430,750 M, tahun 2014 Rp852,171 M dan tahun 2015 Rp399,312 M.  Dari angka-angka penjualan dan laba ini  menunjukkan  bahwa meskipun nilai penjualannya relatif stabil di atas Rp5 triliun setiap tahun tetapi laba yang diraih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini terjadi karena ketidakstabilan harga penjualan CPO, PKO dan teh hitam di pasar internasional. Ketiadaan jaminan harga jual di tingkat lokal maupun global merupakan persoalan klasik terkait komoditas pertanian khususnya perkebunan. Ini merupakan salah satu masalah yang setiap saat masih dihadapi perusahaan perkebunan yang bergerak di industri hulu. Harga anjlok saat pasokan meningkat, demikian sebaliknya harga naik saat pasokan menurun. Sehingga pihak perkebunan selalu dalam posisi tawar yang lemah dan cenderung hanya menunggu dan berharap harga baik. Industri Hilir Untuk mengatasi fluktuasi harga itu dan sekaligus untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari nilai tambah CPO dan PKO itu, maka PTPN IV harus berani mengembangkan usahanya ke industri hilir. PTPN IV memiliki keunggulan komparatif yaitu ketersediaan bahan baku yang diproduksi sendiri. Bandingkan dengan industri  perusahaan swasta nasional, pada awalnya hanya mengandalkan minyak sawit dan inti sawit PTPN, kini telah menguasai produksi dan ekspor produk industri hilir, seperti olekimia, fatty acid, sabun, minyak goreng dan lainnya. Sementara PTPN tertinggal dan masih tetap bergerak di industri hulu. Patut diapresiasi, bahwa Holding PTPN III telah melakukan terobosan memasuki industri hilir sebagai kelanjutan program pengembangan bisnis yang sudah dirintis di masa-masa kepemimpinan manajemen yang lama. Salah satu terobosan itu adalah pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei PTPN III menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan dukungan infrastruktur pelabuhan ekspor Kuala Tanjung sebagai Hub Internasional. Sebagai anak perusahaan Holding PTPN III maka sudah sangat tepat jika PTPN IV membangun industri hilir sebagai terobosan awal di KEK Sei Mangkei. Keberanian PTPN IV untuk masuk ke industri hilir ini harus didukung. Karena dengan mengelola industri hilir maka nilai tambah CPO dan inti sawit akan menjadi milik perusahaan. Sehingga laba akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat juga akan semakin meningkat. Sebelumnya, PTPN IV memang sudah pernah mencoba membuat terobosan masuk ke industri hilir seperti pembangunan pabrik minyak nabati di Belawan dan Adolina, namun perkembangannya tidak seperti yang diharapkan karena kapasitas produksi kecil sehingga sangat tidak efisien. Untuk membangun industri hilir dengan kapasitas yang memadai dan menguntungkan tentu saja butuh modal besar, teknologi dan SDM yang kualified. IPO 2018 Untuk memenuhi target pembangunan industri hilir dan perkembangan bisnis PTPN IV ke depan, Holding PTPN III yang dipimpin Direktur Utama Elia Massa Manik telah merencanakan  PTPN IV sebagai "pilot project" untuk  menawarkan saham perdana kepada masyarakat (IPO) tahun 2018 mendatang. IPO (Initial Public Offering) ini patut diapresiasi dan merupakan langkah besar dan sebagai titik balik bagi PTPN untuk melangkah jauh ke depan dari PTPN yang konvensional menjadi PTPN modern dalam mengelola bisnisnya. Melihat komposisi manajemen puncak PTPN IV saat ini yang dipimpin Dirut Dasuki Amsir yang merupakan profesional dari dunia perbankan dan Direktur Keuangan Umar Affandi yang paham soal seluk beluk keuangan PTPN,  maka PTPN IV optimis akan berhasil meyakinkan masyarakat investor membeli saham perusahaan agroindustri ini melalui IPO dan selanjutnya di pasar modal. Apalagi dari sisi produksi PTPN IV juga dipimpin Direktur Operasional Nasrul sudah mengetahui secara luas kondisi tanaman  dan Direktur SDM Endang Suraningsih sudah mapan dalam mengelola SDM yang sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah itu. Perusahaan yang dikelola manajemen profesional pasti dipercaya investor. Sehingga melalui IPO diyakini akan mendapatkan modal sesuai yang ditargetkan untuk pengembangan industri hilir serta pengembangan bisnis ke depan tanpa mengeluarkan bunga sebagaimana yang dilakukan selama ini melalui pinjaman dari bank. Di samping itu, IPO ini juga sudah ditunggu-tunggu masyarakat yang ingin memiliki saham perusahaan agroindstri kebanggaan Sumut. Masyarakat pemilik saham PTPN IV tentu saja akan ikut mengawasi dan menjaga  jalannya perusahaan dan sekaligus turut mengamankan PTPN IV dari tangan-tangan yang akan merusak dan menggarap lahan kebun yang dikelola. Masyarakat tentu menginginkan laba perusahaan meningkat karena akan berdampak langsung terhadap peningkatan deviden yang akan diperolehnya. Sehingga IPO ini akan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Dari sisi kinerja, penjualan, produksi, laba dan kondisi perusahan dalam lima tahun terakhir sebagaimana sudah diuraikan di atas maka PTPN IV sudah layak melakukan IPO dan masuk pasar modal. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa PTPN IV akan memiliki paradigma baru sebagai perusahaan yang "transparan, efisien dan bebas KKN" dan menjadi pionir perusahaan perkebunan Negara di Indonesia. Ada beberapa catatan yang menurut penulis menjadi nilai plus bagi PTPN IV jika memasuki pasar modal (IPO). 1.Perusahaan menjadi milik publik, dengan sendirinya semakin banyak masyarakat yang mengawasi jalannya perusahaan. Masyarakat juga akan menikmati deviden dari keuntungan perusahaan sehingga secara langsung berkepentingan mengawal dan menjaga perusahaan dari pihak-pihak yang merongrong jalannya perusahaan. 2.Perusahaan mendapatkan modal (uang) dari pasar modal untuk membangun industri hilir dan mengembangkan bisnis masa depan tanpa perlu membayar bunga. 3.Intervensi stake holder yang selama ini cukup besar, baik dari pusat maupun daerah semakin kecil, seiring dengan pengawasan yang semakin ketat sehingga biaya-biaya  yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi akan semakin kecil, sehingga perusahaan semakin efisien. 4. Dengan masuk pasar modal maka perusahaan akan semakin transparan dan diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan neraca laba ruginya terbuka dan diumumkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Apa upaya yang harus dilakukan manajemen agar IPO ini bisa berhasil ? 1. Keteladanan Sejarah Perkebunan Negara tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda yang menerapkann sistem "feodalisme" yaitu adanya istilah tuan dan kuli antara karyawan pimpinan dengan karyawan pelaksana. Harus diakui bahwa hal itu sudah tidak ada lagi dan diharapkan tidak akan muncul lagi di PTPN IV. Namun untuk meyakinkan para karyawan maka sangat  diperlukan keteladanan mulai dari pimpinan puncak hingga pimpinan ke bawahnya secara berjenjang. Pimpinan di PTPN IV harus bersifat melayani dan bukan dilayani. Lebih banyak turun ke bawah dan melakukan pendekatan manusiawi kepada karyawan dibanding pendekatan kekuasaan. Karyawan harus "dimanusiakan" dan diberi teladan. Jika pimpinan puncak memberi teladan maka karyawan pimpinan di bawahnya pasti akan mengikuti keteladan itu hingga kepada karyawan pelaksana. Jika keteladanan ini terlaksana dengan baik maka usaha juga diyakini akan langgeng (berkesinambungan). 2. Rekrutmen Karyawan Transparan Rekrutmen karyawan di PTPN selama ini terkesan tertutup dan banyak diintervensi kekuasaan dan stake holder baik dari daerah maupun di pusat. Hal ini terjadi karena perusahaan banyak ketergantungan dengan para pemegang kekuasaan tersebut sehingga sulit untuk menolaknya. Akibatnya, karyawan yang diterima banyak yang tidak memenuhi kualifikasi mengisi  job yang tersedia. Di jajaran karyawan pelaksana sering terdengar istilah "PTP = Pamili Tolong Pamili", harus dihilangkan sehingga PTPN itu tidak terkesan sebagai perusahaan keluarga tetapi perusahaan publik yang terpercaya. Rekrutmen karyawan sebaiknya dilakukan secara transparan sehingga hasilnya bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas, bukan karena kolusi dan nepotisme. Salah satu cara, rekrutmen sebaiknya dilakukan pihak ketiga yang indipenden dan  terpercaya. Hasil seleksinya pun sebaiknya dibuka ke masyarakat sehingga pihak yang mengikuti seleksi merasa tidak dirugikan dan dapat menerima hasilnya. 3. Pendidikan dan Promosi Karyawan Melihat komposisi karyawan PTPN IV yang didominasi karyawan berpendidikan SMA ke bawah dinilai kurang mendukung kemampuan perusahaan bersaing secara global. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM yang sudah ada baik dalam kepemimpinan, keterampilan dan manajemen sesuai kebutuhan perusahaan. Demikian halnya dalam promosi dan mutasi  pimpinan unit usaha dan pimpinan setingkat di bawahnya sebaiknya dilakukan berdasarkan prestasi, pendidikan, dedikasi, loyalitas dan kemampuannya bukan berdasarkan "like or dislike". Bila perlu menilai kemampuannya bisa dilakukan melalui "fit and proper test", sehingga transparan dan tidak menimbulkan kecemburuan bagi karyawan yang merasa dirinya berkemampuan untuk jabatan itu. 4. Menerapkan Inovasi Baru PTPN IV juga harus siap menerima dan terbuka menerapkan inovasi baru terutama yang terkait dan mendukung langsung peningkatan produktivitas dan efisiensi. Demikian halnya inovasi baru temuan karyawan harus tetap mendapat perhatian dan dihargai sehingga karyawan semakin banyak yang berinovasi demi perbaikan produktivitas. 5. Pelaksanaan e-Procurement Pelaksanaan e-Procurement (lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik) yang sudah mulai diterapkan harus komit dilaksanakan. Sehingga sistem itu bisa mendapatkan barang dan jasa sesuai standar yang diinginkan dengan harga bersaing dan di bawah harga patokan PTPN IV. Dengan sistem itu maka rekanan mitra kerja terpilih benar-benar mampu dan terseleksi, baik dari segi profesionalisme maupun permodalannya. Hal ini juga sekaligus mencegah terjadinya KKN dan  persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak lagi ada muncul istilah "rekanan piaraan" yang mendominasi pelaksanaan pekerjaan jasa dan pengadaan barang di PTPN IV. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah mitra kerja di sekitar unit usaha perlu mendapat prioritas untuk pekerjaan tertentu demi menjaga langgengnya kemitraan  yang strategis dan saling menguntungkan baik bagi PTPN IV maupun mitra di sekitar kebun. Akhir kata  kita berharap, PTPN IV tidak lagi hanya sebagai perusahaan lokal yang hanya mampu memproduksi CPO, PKO dan teh hitam tetapi menjadi perusahaan global yang mampu memproduksi dan mengekspor produk-produk barang jadi hasil industri hilir dan menjadi pionir dalam pembangunan industri hilir di Sumatera Utara. (Tulisan ini diikutkan dalam kompetisi menulis artikel "Jurnalistik N4 Award" dalam tangka HUT ke-21 PTPN IV tanggal 11 Maret 2017/ r) http://dlvr.it/NXTMJ0

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | DPRD Sumatera Utara melalui Komisi C telah mengupayakan penyertaan modal untuk PT Bank Sumut sebesar Rp78 miliar pada Perubahan APBD tahun 2016. Namun dana segar yang sudah di depan mata itu batal diakomodir, karena terganjal payung hukum.

Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal PT Bank Sumut yang diperlukan sebagai syarat untuk pencairan, batal disahkan hingga di penghujung waktu yang telah ditentukan.

DPRD Sumut menilai buruknya komunikasi antara Pemprovsu dengan Direksi PT Bank Sumut menjadi biang kerok dari batalnya penyertaan modal sebesar Rp78 miliar tersebut.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz saat rapat dengar pendapat dengan PT Bank Sumut, Senin (6/2/2017).

RDP dipimpin Ketua Komisi C Ebenezer dan dihadiri sejumlah anggota diantaranya Sutrisno Pangaribuan, Muhri Fauzi Hafiz, Meilizar Latif, dan anggota Komisi C lainnya. Sementara Bank Sumut dihadiri Dirut Bank Sumut, Edie Rizliyanto, Direktur Syariah dan Bisnis, T Mahmud Jeffry dan jajaran lainnya.

Menurut Fauzi, pemprovsu seharusnya tidak membatalkan penyertaan modal ke Bank Sumut. Bahkan seharusnya sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Sumut, Pemprovsu melalui Gubernur dapat menindaklanjuti apa yang sudah disepakati bersama dengan DPRD Sumut perihal penyertaan modal sebesar Rp78 Miliar.

“Kita lihat dari paparan Bank Sumut tadi, komposisi kepemilikan saham pemerintah provsu sampai akhir tahun 2016 sebesar 48,94% menurun dari tahun 2015 sebesar 50,66%. Penurunan ini sangat mengecewakan, karena DPRD Sumut melalui komisi C sudah menyetujui upaya yang baik agar Perubahan APBD  2016 mengalokasikan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut. Namun, karena lemahnya kinerja jajaran, pemprovsu yang terkait akhirnya batal,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, dana penyertaan modal sangat dibutuhkan Bank Sumut dan untuk itu sebagai BUMD keuangan, pihak PT Bank Sumut memang harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemprovsu dan pemprovsu  bertindak cepat melakukan upaya yang baik guna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal.

Bank Sumut adalah BUMD yang cukup baik menyumbang PAD, diantara BUMD yang dimiliki Pemprovsu, PT Bank Sumut masuk kategori yang produktif menghasilkan PAD, maka, wajar jika Pemprovsu memperhatikan dengan baik persoalan penyertaan modal tersebut.

“Malu kita sudah dialokasikan tapi tidak jadi realisasi padahal semua sudah melalui tahapan dan proses yang sudah berjalan dengan baik dan benar. Kalau kepala badan pengelola keuangan dan biro biro hukum Provsu tidak melihat ini strategis, kita minta Gubernur melakukan evaluasi terhadap dua SKPD itu. Kita banyak berharap sama bisnis PT Bank Sumut, namun pejabat Pemprovsu sama sekali menyepelekan perihal penyertaan modal tersebut, yang akhirnya memengaruhi komposisi kepemilikan saham Pemprovsu di PT Bank Sumut,” tegasnya.

Hal senada ditanyakan Muslim Simbolon. Menurutnya, DPRD telah bertarung untuk Bank Sumut dalam penyertaan modal namun kenapa harus tidak dicairkan. Padahal itu diwacanakan bisa meningkatkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Sumut diatas 16,89%.

“Yang sudah ada tidak dicairkan, padahal kami telah berjuang agar penyertaan modal disetujui. Inilah salah satu Paramater lemahnya kinerja direksi dan komunikasi yang kurang serta ketidakpedulian pemprovsu,” ucapnya.

Sementara Sutrisno Pangaribuan, mengatakan,  Bank Sumut merupakan lembaga bisnis bukan politik. Jadi seberapa besar komposisi kepemilikan saham PT Bank Sumut tidak perlu dipersoalkan, karena semakin besar saham maka bertambah besar keinginan untuk membesarkan Sumut.

“Tapi persoalannya, apakah kontribusi Bank Sumut bagi kabupaten/kota yang kepemilikan saham nya lebih besar dibandingkan Pemprovsu,” tanyanya.

Dalam penjelasannya, Dirut PT Bank Sumut, Edie Rizliyanto memaparkan, Bank Sumut sangat memperhatikan soal penyertaan modal, sebab, sebagai bank umum, bisnis keuangan harus selalu menjaga rasio keuangan yang menjadi indikator.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Pemprovsu, bahkan sudah memberikan dokumen dan penjelasan hasil RUPS tahun 2015 yang memutuskan tentang penyertaan modal sebesar Rp 78 Miliar,” ungkapnya.

Dikatakannya, karena Perda pernyataan modal belum disahkan oleh DPRD Sumut, sehingga pencairan belum masuk ke Bank Sumut meski dana nya telah ada di Bank Sumut.

Sementara terkait kepemilikan saham PT Bank Sumut, meski kepemilikan saham Pemprovsu 48,94% dan pemkab/pemko Sumut 51,06% ditahun 2016 atau mengalami perubahan dari tahun 2015 yakni pemprovsu 50,66% dan pemkab/pemko 49,34%, namun tetap pengendali saham terbesar masih milik pemprovsu sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yakni pengendali saham harus diatas sebesar 25%.

“Kita lembaga bisnis dan bukan politik dan disarankan orang-orangnya tidak ikut berpolitik. Meski kepemilikan saham terbesar dari Pemkab/pemko tapi kalau dirinci masing-masing kabupaten/kota kepemilikan sahamnya jauh dibawah 25%,” tuturnya. (ts-02)

The post Penyertaan Modal untuk Bank Sumut Batal Akibat Kurang Kooperatif appeared first on tobasatu.com.

#tobasatu #beritamedan

[seputarbisnis]

Medan (SIB) -Program "Laku Pandai" atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk keuangan inklusif yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata hingga akhir tahun 2016 di Sumut mampu menyerap dana masyarakat mencapai Rp2,87 miliar dari sebanyak 68.948 rekening Basic Saving Account. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Regional (KR) 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Sumbagut Lukdir Gultom  pada acara "Pertemuan Awal Tahun 2017 Industri Jasa Keuangan (IJK)" Sumut di Hotel Santika Selasa (24/1). Acara itu dihadiri Gubsu HT Erry Nuradi, Ketua Forum Komunikasi (Forkom) IJK Edy Rizliyanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Utara Arief Budi Santoso, pimpinan perbankan dan kalangan perbankan daerah ini.         Dikatakan, Laku Pandai merupakan program keuangan inklusif yang memungkinkan masyarakat membuka rekening tabungan, menabung dan menarik dana melalui perantara agen bank.  Laku Pandai di Sumut dilayani oleh enam bank pelaksana dan mampu menghadirkan 8.027 agen. "Tahun 2017 ini. Selain Laku Pandai, kata Lukdir, sejalan dengan upaya memperluas akses keuangan di Sumut, OJK juga membentuk Simpanan Pelajar (SimPel) yang saat ini total mencapai 7.715 rekening oleh tujuh bank pelaksana. "Laku Pandai untuk pengembangan ekonomi dan pemerataan di desa juga untuk menghindari urbanisasi," jelas Lukdir. Khusus untuk Sumut, kata Lukdir, berbagai program inisiatif juga tengah disiapkan OJK antara lain program Kredit Bersuku Bunga Rendah (single digit interest) yang diharapkan mampu bersaing dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, OJK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga meluncurkan program Jaring atau Jangkau, sinergi dan guideline yang potensinya di Selat Malaka mencapai 276.030 ton per tahun dan Samudera Hindia 1.076.960 ton per tahun. Jaring menggandeng bank, lembaga pembiayaan/leasing, perusahaan asuransi dan Kadin untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan. Program Jaring bertujuan menjawab kebutuhan stakeholders terhadap informasi tentang database kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. OJK juga meluncurkan Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi. Target lahan 2016 sebanyak 55.050 hektar, total luas lahan penjamin  11.938,75 hektar dan ternak sapi 82 ekor. Ia menjelaskan paralel dengan signifikan perluasan akses keuangan dan literasi, selama tahun 2016 OJK KR 5 Sumbagut menerima 305 pengaduan konsumen. Belum ada Lukdir menyatakan, hingga saat ini belum ada temuan investasi bodong di Sumut, namun Tim Satgas Waspada dan Investasi yang dibentuk akan sigap memantau di lapangan. "Di Jakarta Ada temuan 80 Investasi bodong,namun di wilayah Sumut belum ada,ujarnya. Ia juga menyebut pihaknya berperan mendukung program pengembangan ekonomi pemerintah melalui peningkatan alokasi pembiayaan pada empat sektor yakni infrastruktur, pangan dan energi, kemaritiman dan kesehatan.               Menyangkut intermediasi perbankan di Sumut, ia menyebut hingga akhir tahun 2016, terealisasi cukup baik (rasio LDR 93,22 %). Khusus sektor infrastruktur pembiayaan lembaga jasa keuangan di Sumut mampu tumbuh 6,79 % atau terpaut 1,72 % dari realisasi nasional.   Untuk sektor pangan dan energi katanya, mampu tumbuh sebesar 23,82 % atau lebih tinggi dari nasional sebesar 23,35 %. Untuk sektor kesehatan sendiri, persentase pertumbuhannya mencapai 10,97 % atau hanya terpaut 1,21 % terhadap pertumbuhan nasional. Lukdir menambahkan selama tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Sumut menunjukkan kemampuan intermediasi yang baik dan bersaing dengan capaian nasional. Pertumbuhan kredit perbankan di Sumut tercatat 3,05 % dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,19 .  Dua bank umum berkantor pusat di Sumut juga memiliki permodalan yang baik atau lebih besar dari kewajiban modal sesuai profil resikonya yakni Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma. Gubsu HT Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan kondisi ekonomi saat ini sedang melambat, namun Sumut masih bisa tetap eksis dalam pertumbuhannya. Gubsu Erry menyebut untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi harus ada kepercayaan (trust) yang dilakukan dengan mengedukasi masyarakat. Menurut Gubsu, melalui edukasi, masyarakat akan lebih mengerti tentang keberadaan industri keuangan dan produknya. Hal ini sekaligus menghindari masyarakat dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat akibat perbuatan penyimpangan oknum atau lembaga tertentu seperti penipuan dan lainnya. "Keuangan merupakan sektor ekonomi yang sangat sensitif," katanya. Itu sebabnya bila industri keuangan melakukan bisnis secara menyimpang maka akan berdampak pada sektor lain dan akan berdampak ke industri," kata Gubsu, seraya menyebut hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Gubsu menilai industri keuangan menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Karenanya harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi bisa stabil supaya target tercapai sesuai tanggung jawab masing-masing. Oleh karenanya peran industri keuangan yang kompleks ini menjadikannya sebagai aset dalam menyelesaikan persoalaan ekonomi nasional agar pertumbuhan tetap stabil. Gubsu Erry mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumut sampai dengan kumulatif triwulan III tahun 2016, tumbuh sebesar 5,15 , lebih tinggi dibanding nasional yang tumbuh sebesar 5,02 %. Diperkirakan ekonomi Sumut tahun 2017 tumbuh pada kisaran 5,2-5,7 %. "Hal ini tentu didukung penuh oleh peran OJK dan Industri Jasa Keuangan di Sumut," ungkap Gubsu. Namun Gubsu yakin pertumbuhan kredit perbankan di Sumut selama tahun 2016 terealisasi sebesar 3,05 %. Tahun 2017  diharapkan dapat tercapai setidaknya 9 %. Gubsu Erry mengimbau OJK KR 5 agar bersinergi dengan seluruh Pemkab/Pemko di Sumut untuk semakin menggairahkan sektor pasar modal sebagai alternatif pembiayaan. Penguatan daya tahan dan kesejahteraan pangan melalui perlindungan petani dan peternak. Pemprovsu mendorong sepenuhnya rencana pembentukan Jamkrida Sumut. Melanjutkan program Laku Pandai agar mengupayakan akses (daya serap) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang lebih besar. Pada acara itu Lukdir Gultom memaparkan kinerja OJK yang sudah berdiri sejak 5 tahun lalu secara nasional, maupun Sumbagut. (A2/ r) http://dlvr.it/NC0B8G