#Kejaksaan Tinggi Papua
Text
FM-OAP Geruduk Kejagung RI Desak Segera Penjarakan Plt Bupati Mimika
REKONFUNEWS.COM, JAKARTA || Tersangka skandal dugaan korupsi pengadaan serta pengelolaan pesawat dan helikopter Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015, Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dan Direktur PT Asian One Air, Silfi Herawati mendapat perlakukan istimewa dari Kejaksaan Tinggi Papua, karena walaupun sudah jadi terduga korupsi, tidak ditahan, bahkan keistimewaan Johanes Rettob dan Silfi…
View On WordPress
0 notes
Text
Kolaborasi Dinkes-Kejati Papua Barat, Gelar Imunisasi Bagi Kelompok Remaja di SMA Villanova
Orideknews.com, Manokwari, – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berkolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat menggelar pelayanan kesehatan di SMA Villanova, Susweni, Manokwari, Senin, (11/12/23).
Pelayanan kesehatan yang digelar itu adalah imunisasi Covid-19, Tetanus Difteri (Td) Wanita Usia Subur (WUS), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan skrining penyakit tidak menular…
View On WordPress
0 notes
Text
Diduga Ada Mal-administrasi Kasus Hukum Plt Bupati Mimika, FPHS Bakal Lapor Kejati Papua ke Ombudsman
tvpapua.com, Jayapura, 30/03
Jayapura – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) areal tambang Freeport menduga bahwa ada maladministrasi yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat yang dijerat kepada Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Sekretaris FPHS, Yohan Zonggonau mengatakan kasus hukum yang menjerat Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob diduga…
View On WordPress
#Diduga Ada Mal-administrasi Kasus Hukum Plt Bupati Mimika#FPHS Bakal Lapor Kejati Papua ke Ombudsman#Jayapura Papua
0 notes
Text
Surat Terbuka untuk Menkopolhukam RI Mahfud MD
JAKARTA, detikkota.com – Seorang istri mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wamena, Papua, I Gusti Ayu Putu Sriadi berjuang mencari keadilan untuk suaminya, I Putu Suarjana, karena merasa menjadi korban dugaan kriminalisasi hukum oleh atasannya sendiri di Kejaksaan Tinggi Papua, pada tahun 2013.
Saat itu, lanjut Putu Sriadi, suaminya sedang menangani kasus dugaan korupsi dana sebesar Rp 2,9…
View On WordPress
0 notes
Text
Sejumlah Warga Pendukung Plt Bupati Mimika Demo di Kejaksaan Mimika, ini Tuntutan Massa
TIMIKA | Komunitas Mimika Membangun (KMM) melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Timika, di Jalan Agimuga, Mile 32 Mimika, Papua Tengah, Jumat (3/3/2023).
Dari pantauan media ini, sekitar pulul 10:00 WIT, KMM melakukan aksi dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait proses hukum pengadaan pesawat dan helikopter Pemkab Mimika. Dalam kasus imi Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Plt Bupati…
View On WordPress
0 notes
Photo
Jayapura, 16/02,- Bertempat diruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono S.H.,M.Hum didampingi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Suhendra,S.H, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tedhy Widodo,S.H., M.H dan Para Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Papua menerima Kunjungan dan sekaligus Silaturahmi dari G.M PT. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) dan G.M PT. PLN Unit Induk Pemabangunan beserta rombongan. https://www.instagram.com/p/CotyEzmSp-V/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text
Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan
Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan
Jayapura, // kilatnusantara.com
Sosialisasi dan penyamaan visi mendukung keberlanjutan Program Kartu Prakerja pada 2023 terus berlanjut di antara aparat penegak hukum berbagai daerah, setelah Kota Semarang, Kota Lampung dan Kota Makassar, kali ini acara berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan diikuti 70 peserta. Hadir dalam kesempatan ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara…
View On WordPress
0 notes
Text
Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan
Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua: Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan
LAMPUNG7COM | Sosialisasi dan penyamaan visi mendukung keberlanjutan Program Kartu Prakerja pada 2023 terus berlanjut di antara aparat penegak hukum berbagai daerah. Setelah Kota Semarang, Kota Lampung dan Kota Makassar, kali ini acara berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan diikuti 70 peserta. Hadir dalam kesempatan ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi…
View On WordPress
0 notes
Text
Kejati Papua Sosialisasikan Fungsi Jampidmil di Mimika
Kejati Papua Sosialisasikan Fungsi Jampidmil di Mimika
Timika, APN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua melakukan sosialisasi dan forum grup discussion (FGD) tentang tugas dan fungsi jaksa agung muda pidana militer (Jampidmil) Kejaksaan Republik Indonesia di Hotel Grand Mozza Timika, Selasa (5/7/2022).
Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar perubahan undang-undang terkait tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden…
View On WordPress
0 notes
Text
Dugaan Korupsi Dana hibah KONI Papua Barat, Polda Sita Aset Tanah, Rumah dan Mobil Senilai Rp20 M
OridekNews.com, MANOKWARI, – Polda Papua Barat melalui Ditkrimsus menggelar konferensi pers berkaitan dengan dugaan korupsi dana hibah KONI Papua Barat pada Rabu (16/8/2023) di Mapolda Papua Barat.
Wadir Krimsus Polda Papua Barat, AKBP Ongky Igusnawan menjelaskan berkas dari 3 orang tersangka yaitu AW, DI dan LS, sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
“Barang bukti yang…
View On WordPress
0 notes
Text
Kejaksaan Tinggi Papua Siap Wujudkan Pelayanan Birokrasi Bebas Korupsi
Kejaksaan Tinggi Papua Siap Wujudkan Pelayanan Birokrasi Bebas Korupsi
Kejati Papua, Nikolaus Kondomo saat melakukan Penandatanganan Pakta Integritas/ DK
tvpapua.com, Jayapura, 23/02
JAYAPURA – Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dalam melayani masyarakat Papua, Kejaksaan Tinggi Papua melaksanakan Pencanangan Deklarasi Komitmen Wilayah Bersih tanpa korupsi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, Jumat (21/02).
Pencanangan diawali…
View On WordPress
0 notes
Text
RUU Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Disahkan Jadi UU, Yasonna: untuk Jamin Kepastian dan Pemerataan Layanan Hukum Indonesia
Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyambut baik disahkannya sejumlah Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12/2021). RUU yang disahkan yakni tentang Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah di Indonesia.
Adapun RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Yasonna menyampaikan, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara,” ungkap Yasonna.
Dia menegaskan, salah satu aspek penguatan yang diperlukan Kejaksaan RI adalah keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan keadilan retributif atau pembalasan.
“Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan,” ungkap Yasonna.
Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU Kejaksaan RI adalah penyesuaian standar perlindungan jaksa, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum, fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, penguatan SDM, dan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional.
RUU lain yang disahkan DPR RI adalah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
Kemudian RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
Serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.
Menurut Yasonna, pembentukan pengadilan-pengadilan tinggi itu adalah untuk mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Mengingat, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antardaerah saling berjauhan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan.
“Dengan demikian pembentukan Pengadilan Tinggi diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas layanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan,” pungkas Yasonna.
0 notes
Text
Diduga Korupsi, Kadishub Papua Barat Ditahan Kejaksaan Tinggi
Diduga Korupsi, Kadishub Papua Barat Ditahan Kejaksaan Tinggi
MANOKWARI | Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Agustinus Kadakolo dan seorang kontraktor Paul Wariori ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Kamis (13/10/2022).
Keduanya ditahan setelah ditetapkan tersangka, pasca dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejati.
Keduanya langsung digiring ke mobil tahanan dengan menggunakan rompi pink untuk selanjutnya dibawa ke Lapas.
“Kepala Dinas…
View On WordPress
0 notes
Photo
Jayapura, 15/02,- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono S.H.,M.Hum dan Pelaksana harian (Plh.) Gubernur Papua DR. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Kejaksaan Tinggi Papua tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negera, Asisten Pembinaan, Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua serta para pihak dari Pemerintah Provinsi Papua. https://www.instagram.com/p/CorAWQNysN9/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text
Christ Wamea: Rezim Ini Benar-benar Menzolimi Habib Rizieq
KONTENISLAM.COM - Tokoh Papua Christ Wamea merespons batalnya pembebasan Habib Rizieq Shihab dan kembali ditahan lewat keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Terjadi diskriminasi hukum terhadap pak HRS menunjukan bhw rezim ini benar2 mendzolimin beliau. Namun Pak HRS tetap tetang hadapi semua krn beliau adalah panutan umat dan sosok ulama sejati. Ulama yg sangat cinta NKRI. Semoga pak HRS tetap sehat dan kuat hadapi semua kedzoliman ini," kata Christ Wamea melalui akun twitternya @PutraWadapi, Rabu, 11 Agustus 2021.
Seperti diberitakan, masa penahanan Habib Rizieq Shihab diperpanjang hingga 7 September 2021.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur Ardito Muwardi mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jakarta Timur menahan Habib Rizieq berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Terdakwa Moh Rizieq alias Habib Munammad Rizieq Shihab bin Sayyid Husein Shihab ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021," demikian isi pernyataan tersebut.
"Kami hanya melaksanakan penetapan majelis hakim PT DKI," kata Ardito.
PADAHAL... Jika mengacu dua vonis kasus, yakni kerumunan Megamendung dan Petamburan, Habib Rizieq seharusnya bisa bebas pada Senin kemarin (9/8/2021).
"Seharusnya HRS keluar (dibebaskan) dulu, atas selesainya menjalankan putusan perkara Petamburan, sambil menunggu mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara RS Ummi," kata ketua tim kuasa hukum Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi Kompas.com, Senin malam.
Sugito mengatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan kasus RS Ummi Bogor tidak menyebutkan Habib Rizieq untuk tetap ditahan. Sehingga seharusnya HRS bebas sambil menunggu proses sidang banding kasus RS Ummi.
"Rezim terus berupaya mendzalimi beliau krn rezim sadar bahwa HRS memiliki power yg luar biasa utk menurunkan rezim," ungkap warganet.
from Konten Islam https://ift.tt/3iAVgAs
via IFTTT
source https://www.ayojalanterus.com/2021/08/christ-wamea-rezim-ini-benar-benar.html
0 notes
Last Seen Blogs
glittertrail
*signs a legal document with a glitter gel pen*
soyacheek
the random companion
ike-isenhour-reductionist
Untitled
biggwu
看屁看，就是看屁
scratchchan
Cats in Space