#Wabup Gus Firjaun
Text
Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri
JEMBER, (News Indonesia) – Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/4/2023).
Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah beserta Forkopimda, sementara Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman mengikutinya secara virtual di Pendopo Wahyawibawagraha.
Usai…
View On WordPress
0 notes
Text
"Gus Firjaun" Wabup Jember Berharap Ormas PP Jadi Garda Terdepan Lawan Paham Radikal
“Gus Firjaun” Wabup Jember Berharap Ormas PP Jadi Garda Terdepan Lawan Paham Radikal
JEMBER, RADAR-X.net – Berkaitan dengan pesatnya kemajuan jaman, mau tidak mau kita juga dituntut oleh sebuah kemajuan Teknologi modern, yang mana akan bermanfaat positif bilamana kita jalankan dengan baik, namun begitu pula sebaliknya.
Terkait maraknya isu paham radikal yang bertujuan memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi sorotan bagi sejumlah pimpinan…
View On WordPress
#Ormas Pemuda Pancasila (PP) menjadi garda terdepan#Paham Radikal#Wabup Jember "Gus Firjaun"
0 notes
Text
Datang ke Grahadi, Bupati Hendy dan Istri Hadiri Halal Bihalal Gubernur Jatim
Datang ke Grahadi, Bupati Hendy dan Istri Hadiri Halal Bihalal Gubernur Jatim
JEMBER, (News Indonesia) – Bupati Jember Hendy Siswanto didampingi istri Kasih Fajarini menghadiri agenda halal bihalal yang diselenggarakan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Halal bihalal yang ditempatkan di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (11/5/2022) pagi, itu dihadiri sejumlah Bupati dan Wakil Bupati serta sederet anggota DPRD Jatim bersama pasangannya.
Gubernur Jatim memanfaatkan…
View On WordPress
#Berita Jember#Bupati Hendy#Bupati Jember#Halal Bihalal Gubernur Jatim#Wabup Jember Gus Firjaun#Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim
0 notes
Text
Pemkab Jember dan Pemkab Banyuwangi Duduk Bersama Selesaikan Konflik Mulyorejo Silo
Pemkab Jember dan Pemkab Banyuwangi Duduk Bersama Selesaikan Konflik Mulyorejo Silo
JEMBER, (News Indonesia) – Penanganan konflik yang terjadi di Mulyorejo Silo dilanjutkan oleh kedua pemerintah daerah yakni Pemkab Jember dan Pemkab Banyuwangi dengan menggelar forum diskusi dengan warga mengurai permasalahan yang terjadi.
Bupati Jember Hendy Siswanto didampingi Wabup Gus Firjaun, serta pejabat Pemkab Banyuwangi pada Selasa (9/8/2022) menggelar forum di Kafe Gumitir dengan…
View On WordPress
0 notes
Text
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Ponpes, Wabup Gus Firjaun Jamin Vaksin Aman dan Halal
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Ponpes, Wabup Gus Firjaun Jamin Vaksin Aman dan Halal
JEMBER, (News Indonesia) – Wakil Bupati Jember, Gus Firjaun meninjau pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Assunniyyah Al Jauhari, Kecamatan Kencong.
Pondok Pesantren ini memiliki santri sebanyak kurang lebih 5000 santri.
Wabup Firjaun mengatakan, pondok pesantren merupakan salah satu target percepatan vaksinasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember.
“Pesantren…
View On WordPress
0 notes
Text
Hari Kedua Pencanangan Pendataan Keluarga Tahun 2021, Kini Giliran Wakil Bupati Jember
SUARA JEMBER NEWS, Jember - Memasuki hari kedua Pencanangan Pendataan Keluarga tahun 2021, Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman mendapat giliran untuk dilakukan pendataan. Bertempat di kediaman pribadi yang berada di area Ponpes As Shiddiqi Putra, Kecamatan Kaliwates pada Jumat pagi (02/04/2021), Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Suprihandoko datang didampingi staff, Lurah Jember Kidul dan Camat Kaliwates.
Sebelum memulai pendataan, Suprihandoko memaparkan bagaimana kondisi Jember sejauh ini. Menurut data terbaru DP3AKB jumlah stunting dan angka kematian ibu di Kabupaten Jember masih cukup tinggi.
“ Pendataan kali untuk update data kependudukan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. Tahun ini ditambah dengan stunting karena stunting ini menjadi masalah serius untuk segera diselesaikan,” kata Suprihandoko.
Salah seorang penyuluh KB bertugas menanyakan berbagai hal seputar informasi keluarga dan pertanyaan penunjang lainnya. Ada dua versi yang diugunakan yakni menggunakan formulir dan smartphone. Gus Firjaun sapaan akrab Wakil bupati didampingi istrinya Ervita menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan yang ada di formulir.
Usai melengkapi data-data dengan menjawab pertanyaan yang ada, Wakil Bupati juga menyampaikan hal-hal yang selama ini ditemui di masyarakat terkait dengan data yang berpengaruh baik pada pengambilan keputusan maupun data warga yang layak mendapatkan bantuan atau tidak.
“Kita menginginkan adanya percepatan, tapi kalau data tidak akurat maka program -program dan strategi akan tidak tepat sasaran, ” ujar Gus Firjaun.
Program lima tahunan ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2021, dengan target seluruh masyarakat di Kabupaten Jember.
“Kami berharap nanti dari data ini pemerintah bisa memantau dan mengevaluasi keluarga mana yang sejahtera dan tidak, sehingga mengantisipasi adanya stunting dan menekan angka kematian ibu dan bayi,” kata Wabup.
Sumber: jemberkab.go.id
Read the full article
0 notes
Text
Bupati Jember H. Hendy Panen Raya Padi, Jember Surplus.
SUARA JEMBER NEWS, Jember - Bupati Jember H. siswanto dan Wabup Gus Firjaun, melakukan aksi panen raya Koperasi KTNA Sejahtera di Dukuh Dempok Wuluhan Jember pada Senin (28/3/2021)
“Hasil panen padi perhektar mencapai 10,1 ton”, jelas Bupati H.Hendy, di lokasi kepada para wartawan.
Menurut H. Hendy, dalam usaha tani petani disupport program Agrosulution yang dikembangkan PT pupuk Indonesia yang juga hadir dalam acara tersebut. Hasil panen langsung dikemas dan dibeli pihak ketiga yang melakukan kerjasama. “Koperasi membeli gabah petani seharga 4.000 rupiah/kg”, tambah H.Hendy.
Hasil gabah petani kemudian digiling jadi beras dan langsung dikirim ke Bulog di Gudang Pecoro. Infonya, Bulog sudah kontrak dengan Koperasi KTNA sejahtera sejumlah 40 ribu ton tahun ini.
Tentu saja, proses tata niaga seperti ini sungguh ideal. Demand dan supply nya ditangani, karena keberadaan Koperasi. Semoga segera menjadi gerakan bersama seluruh petani di Jember. Petani komoditas apapun.
Menurut H. Hendy, hasil panen petani di Jember kali ini sangat menggembirakan. Oleh karena itu, data dari Dinas Pertanian Tanan Pangan Jember, Jember mengalami surplus. Bahkan diharapkan Jember sebagai lumbung padi di Jatim, dapat memberikan kontribusi kebutuhan pangan tingkat nasional.
Sumber: viralkata.com
Read the full article
0 notes
Text
Jalan Berliku Bupati Jember Tata Birokrasi Dan Bahas APBD 2021
SUARA JEMBER NEWS, Jember - Tugas berat sudah menanti Bupati Jember Hendy Siswanto bersama wakilnya, M. Balya Firjaun Barlaman, setelah mereka dilantik pada 26 Februari 2021 karena karut-marutnya birokrasi di pemerintahan kabupaten yang ditinggalkan bupati sebelumnya, Faida, bahkan belum ada APBD 2021.
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo sebenarnya juga sudah membantu melakukan normalisasi birokrasi sebelum Hendy menjabat dengan melaksanakan amanah surat Gubernur Jawa Timur yang intinya membatalkan semua kebijakan Bupati Faida yang dinilai menyalahi aturan.
Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup Jember M. Balya Firjaun Barlaman beserta istri usai dilantik dan pertama kalinya masuk Pendapa Wahyawibawagraha Jember pada tanggal 26 Februari 2021. ANTARA/HO-Diskominfo Jember
Secara formal hukum bahwa jabatan pelaksana tugas dan pelaksana harian yang diterbitkan Bupati Jember Faida tidak pernah ada karena tidak ada izin dari Gubernur Jatim sehingga tidak perlu adanya pencabutan dari keputusan bupati tersebut.
Carut-marutnya birokrasi Pemkab Jember menjadi prioritas Hendy dan Gus Firjaun untuk segera dibenahi agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan bisa membahas APBD 2021.
Pada tanggal 12 Maret 2021, Bupati Jember menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas (plt.) kepada 631 pejabat eselon dua, tiga, dan empat, baik melalui daring maupun luring, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember.
Menurut dia, penetapan pejabat plt. tersebut mengacu pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) Kabupaten Jember Tahun 2021. Hal itu sudah disetujui oleh Gubernur Jawa Timur pada bulan Januari 2021.
Jabatan pelaksana tugas sifatnya sementara sehingga setelah 3 bulan bupati akan meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk didefinitifkan. Namun, para pejabat yang menduduki jabatan plt. selama 3 bulan itu tetap mendapatkan penilaian kinerja.
"Tentu ada penilaian kinerja selama 3 bulan sesuai dengan visi dan misi yang kami bawa. Tolok ukurnya adalah profesionalisme dan loyalitas, sedangkan untuk pejabat eselon dua nanti akan ada assessment (penilaian) khusus," katanya.
Dalam penunjukan 631 orang pelaksana tugas, ternyata masih ada kelemahan data kepegawaian Pemkab Jember karena ada ASN yang sudah meninggal dan pensiun dini ditunjuk menjadi pelaksana tugas sehingga SK plt. kedua pejabat tersebut akan segera dibatalkan.
Hendy mengatakan bahwa mutasi tersebut menjadi bagian upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembahasan APBD Jember pada tahun anggaran 2021 sehingga bisa memiliki Perda tentang APBD Jember 2021 pada bulan Maret 2021.
Hendy pun dengan tegas menyampaikan bahwa Kabupaten Jember akan memiliki APBD 2021 pada bulan Maret 2021 setelah penataan birokrasi, bahkan ASN pun harus lembur pada hari libur untuk menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Bupati yang berlatarbelakang pengusaha dan birokrat itu terus mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menginput data program dan rencana kerja OPD agar terangkum dalam RAPBD Tahun Anggaran 2021 melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Hendy Siswanto juga terus mendorong seluruh OPD bergerak cepat untuk input data program dan rencana kerjanya agar terangkum di RAPBD 2021 melalui SIPD di Pendapa Wahyawibawagraha yang dipenuhi meja operator milik para petugas penginput data.
Target Bupati Jember tersebut meleset dari rencana semula yang ingin memiliki Perda APBD 2021 pada bulan Maret 2021 karena draf KUA-PPAS belum diserahkan ke DPRD Kabupaten Jember hingga minggu keempat Maret 2021 meskipun beberapa kali Bupati Hendy menyampaikan kepada sejumlah wartawan untuk percepatan pembahasan APBD 2021.
Kondisi Jember, menurut dia, tidak bisa disamakan dengan kondisi kabupaten lain yang memiliki transisi pemerintahan yang berjalan normal sehingga penunjukan pelaksana tugas pejabat bagian dari percepatan agar bisa membahas APBD 2021.
Pro dan Kontra
Pengamat pemerintahan dan keuangan daerah FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman, M.P.A. menilai kebijakan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan memutasi seluruh pejabat eselon II, III, dan IV menjadi pelaksana tugas (plt.) dalam penataan birokrasi kurang tepat.
Dalam konteks normal baik secara iklim dan budaya birokrasi, lanjut dia, mendeminisionerkan pejabat definitif menjadi plt. merupakan langkah yang kurang tepat dan hal tersebut sebenarnya juga dilakukan oleh mantan Bupati Faida.
Ia menyebutkan beberapa praktik di kabupaten lain bahwa perubahan KSOTK tidak harus berimplikasi plt. semua jabatan, seperti yang dilakukan Bupati Bogor dengan langkah mengukuhkan kembali pejabat lama untuk jabatan dengan ketentuan SOTK baru, bukan menjadikan plt.
Saat ini kepala OPD di Jember semuanya pelaksana tugas dan tentunya mereka memiliki kewenangan terbatas, yakni tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
"Langkah yang diambil Bupati dengan nilai plusnya bisa menggeser orang yang dirasakan menghambat proses dengan mengganti sementara orang yang yang dirasa bisa mempercepat proses APBD 2021. Namun, minusnya plt. memiliki keterbatasan dan tidak berwenang membahas anggaran," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Tabroni yang menilai kebijakan Bupati Hendy menjadikan semua pejabat di pemkab setempat menjadi pelaksana tugas menimbulkan masalah baru.
Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 34 dan Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 tidak memperkenankan seorang pelaksana tugas mengambil kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
Ia menyarankan bahwa Bupati Jember berkonsultasi kepada Kemendagri soal para pelaksana tugas itu karena tidak mungkin pembahasan rancangan APBD nanti tanpa keterlibatan kepala OPD yang statusnya pelaksana tugas.
Percepat APBD 2021
Tidak segera dibahasnya APBD Jember pada tahun anggaran 2021 hingga akhir Maret karena kompleksnya persoalan di Jember membuat geram Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mantan Menteri Sosial itu telah bersurat ke Pemkab Jember agar mempercepat pembahasan dan pengesahan APBD 2021.
Perintah itu dituangkan bersamaan dengan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/149/KPTS/013/2021 tentang Pengesahan Rancangan Perbup Pengeluaran Kas Mendahului APBD untuk Pembayaran Gaji dan Biaya Rutin maupun yang Bersifat Mendesak di Pemkab Jember.
Dalam surat itu, Khofifah mengingatkan bahwa APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.
"Bupati Jember dan DPRD agar segera mempercepat pembahasan dan persetujuan Rancangan Perda APBD 2021 dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim mengaku siap mempercepat pembahasan APBD 2021. Namun, pihak legislatif belum menerima draf KUA-PPAS APBD 2021 hingga Sabtu (27/3). Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu draf tersebut diserahkan Pemkab Jember ke dewan.
Masyarakat Jember tentu sangat berharap memiliki Perda APBD 2021 karena pada tahun 2020 hanya memiliki Perbup APBD akibat ketegangan politik Bupati Faida vs DPRD sehingga Bupati Jember Hendy dan Wabup Gus Firjaun diharapkan bisa mewujudkan harapan 2,5 juta jiwa penduduk setempat. (*)
Sumber: jatim.antaranews.com
Read the full article
0 notes
Text
Pemkab Jember Gelar Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan TA. 2022
SUARA JEMBER NEWS, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Kantor Pemkab Jember, Rabu pagi (17/03/2021).
Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman hadir bersamaan untuk memimpin jalannya Musrenbang.
Tampak ikut dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim dan Anggota DPRD Kabupaten Jember Try Sandi Apriana serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jember. Sementara itu, seluruh kecamatan mengikuti jalannya Musrenbang via daring.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Hendy bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2022 harus disusun dengan detail dan cepat. Sesuai dengan harapan untuk mendorong percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah ke depan.
“Kami berharap setiap rencana kerja yang diajukan itu berpedoman pada pelaksanaan yang taat hukum dan sesuai peraturan sehingga detail dan rincian kajiannya lengkap,” ungkap Bupati Hendy.
Senada yang disampaikan oleh bupati, Wabup MB Firjaun Barlaman yang akrab disapa Gus Firjaun menyampaikan harapannya agar seluruh instrumen hukum dan aturan undang-undangan menjadi landasan untuk menyusun program kerja yang diprioritaskan untuk kemaslahatan rakyat.
Dalam Musrebang RKPD Tingkat Kecamatan TA.
Read the full article
0 notes
Last Seen Blogs
originaljustkindofhere
Just that kind of Motherfucker
horkeukamui-gaymer
HorkeuKamui
terminatedapathy
Pansexual Robot Scientist
soulhyewon
LOONA stan
starcell00
starcell__