#sosialisasi capres | Explore Tumblr Posts and Blogs

baliportalnews · 6 months

Text

Pj Gubernur Bali : Tak Bermuatan Politis, Penertiban Baliho Sesuai Protap Kunker Kenegaraan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Menyikapi bias informasi terkait penertiban alat sosialisasi berbau politik pada jalur yang dilalui rombongan Presiden RI, Joko Widodo saat berkunjung ke wilayah Kabupaten Gianyar, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya kembali menyampaikan klarifikasi. Ia menegaskan, bahwa penertiban murni mengacu pada protap kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden. Pj Gubernur meyakinkan, bahwa langkah yang diambil sama sekali tak bermuatan politis dan berharap masyarakat tak mempersepsikan hal itu sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Mahendra Jaya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra I Dewa Mahendra Putra dan Asisten Administrasi Umum I Dewa Putu Sunartha dalam video klarifikasi yang dipublish, Rabu (1/10/2023). Mengawali klarifikasinya, Mahendra Jaya menyampaikan, bahwa ia merasa perlu meluruskan pemberitaan dan video terkait pencopotan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan Kabupaten Gianyar. “Saya jelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi pada lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan Kunker Presiden ke Bali yang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi,” ucapnya. Selain itu, Rakorwil yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Minggu (29/10/2023) juga dihadiri perwakilan dari Pemkab Badung dan Gianyar serta tim advance. Dijelaskan olehnya, salah satu hasil Rakorwil adalah menyepakati pembersihan dan merapikan jalur, khususnya terkait keberadaan alat sosialisasi yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden RI. “Peserta Rakorwil sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk keberadaan baliho, spanduk dan alat sosialisasi yang tak ada kaitan dengan substansi kunjungan presiden,” terangnya sembari menegaskan bahwa hal seperti ini sudah menjadi protap dalam setiap kunjungan kenegaraan baik itu Presiden maupun Wakil Presiden. Lebih jauh ia menjelaskan, perwakilan Pemkab Gianyar yang hadir pada saat Rakorwil sudah diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik parpol, calon legislatif maupun tim sukses. Namun sayangnya, hingga menjelang satu jam kunjungan Presiden RI, alat sosialisasi itu masih terpasang sehingga Pemprov Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya. Jika saja Pemkab Gianyar melakukan koordinasi dengan pihak pemilik alat sosialisasi sesuai haisl Rakorwil, ia memastikan Sat Pol PP Bali tak perlu turun langsung melakukan penertiban. Pj Gubernur menambahkan, penertiban baliho dan alat sosialisasi politik di sekitar lokasi kunjungan kerja juga dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden RI. “Untuk diketahui, salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik,” urainya. Selanjutnya, Mahendra Jaya menegaskan, bahwa yang dilakukan jajaran Sat Pol PP Bali hanya merapikan. “Sesuai dengan hasil Rakorwil, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon. Alat sosilisasi itu sama sekali tak dihilangkan, hanya dipindahkan ke tempat yang semestinya pada saat jalur dilalui rombongan RI 1. Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi termasuk yang lain seperti milik caleg dan partai,” bebernya. Setelah kunjungan Presiden RI usai, alat sosialisasi seperti semula. “Harapan saya, pembersihan baliho dan alat sosialisasi lainnya tak dipersepsikan ke hal-hal yang bermuatan politis karena ini murni terkait kunjungan kenegaraan. Saya mohon masyarakat dapat memahami dengan baik, tolong jangan dipersepsikan sebagai tindakan tendensius. Kami di Pemprov Bali berkomitmen selalu menjaga netralitas ASN,” urainya. Mengakhiri klarifikasinya, pria kelahiran Singaraja ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Krama Bali sehingga Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/10/2023) berjalan aman, lancar dan sukses. Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan masyarakat selama kegiatan tersebut.(bpn) Read the full article

#BaliPortalNews #Denpasar #PenertibanBalihoSesuaiProtapKunkerKenegaraan #PjGubernurBali #TakBermuatanPolitis

0 notes

negesindonesia · 6 months

Text

SIBER Sosialisasikan GAMA Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Malang

MALANG, Negesindonesia.com – Barisan Relawan Sahabat Indonesia Bersatu (SIBER) menggelar acara sosialisasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Minggu (22/10/2023). Tedi Supriadi Ketua Umum SIBER mengatakan, giat ini diberi tajuk “Sosialisasi Ganjar-Mahfud: Gembira Bersama Rakyat Malang”. Dimeriahkan…

View On WordPress

#Cak Anang Caleg DPRD Jatim #Ganjar pranowo #Mahfud MD #SIBER

0 notes

goriaucom · 1 year

Text

DPP Nasdem Minta Pengurus dan Kader Gencar Sosialisasi Anies Sebagai Capres

PEKANBARU – Wasekjen Bapilu DPP Partai Nasdem, Jakfar Sidik dalam sambutannya meminta pengurus Nasdem Riau untuk gencar mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres partai Nasdem kepada masyarakat Riau. http://dlvr.it/Sl4rNX

0 notes

opinishofwankarim · 1 year

Text

Padang, (23/2/23).

Sosialisasi Hasil Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (MMS-PKS) dilakukan secara nasional secara Luring dan Daring oleh PKS, Kamis 23 Feb 23.

Saya tidak tahu apa maksud sosialisasi dan apa produk MMS yg disosialisasi. Namun seperti biasa apa saja undangan Parpol bila ada waktu dan sedang di tempat, selalu dan alhamdulilah saya hadir.

Sebelum-sebelumnya pada undangan Gerindra, PKS sekian kali, NASDEM, Demokrat, PPP, PAN, Golkar, PDIP dan P Umat selalu saya hadir.

Undangan Partai ke tokoh masyarakat merupakan penghormatan dan itu mesti diapresiasi. Termasuk kali ini.

MPW PKS Sumbar mengundang Tokoh Masyarakat (ToMas) kali ini, rupanya adalah Deklarasi Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres PKS 2024.

Sekitar 1 Jam acara berlangsung dan di Unjung acara kami yg hadir diminta 3 orang memberikan komen atau sambutan singkat.

Saya Ketua PW Muhammadiyah SB 2000-2005; 2015-2022 dan Penasihat 2022-2027.

Dari yg milenial Ketua BKPRMI (Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) dan dari tokoh wanita adalah Prof Associate Dr. Hj. Ulfatmi Amirsyah, M.A.

Ketiga kami menghargai tinggi undangan ini. Mudah2an semua Partai terus mengundang ToMas utk semua hal yg relevan.

Tentang Bacapres PKS, ketiga kami mengatakan sangat pula menghargai. Harapan kami pilihan itu akan menuai hasil pada 2024.

Setelah pertemuan itu saya merenung. Bahwa sampai hari dari tiga koalisasi Partai (Maju, Bersatu dan Perubahan) yg viral menghadapi Pilpres 2024 ada 2 Bacapres tetapi belum Bacawapres .

Di antaranya Anies Baswedan dari Nasdem dan PKS; serta Prabowo Subianto dari Grindra. Bagaimana Ganjar Pranowo?

Sesingkat pantauan saya belum satupun Partai Deklarasikan sebagai Bacapres, kecuali suara lepas dari PSI yg mendapat koreksi dari PDIP.

Nampaknya kita masih harus menunggu lagi pada waktu yg pas sesuai agenda KPU untuk tahu siapa Capres dan Cawapres yg definitif utk Pemilu Pilpres Februari 2024 dekat ini.***

#opinishofwankarim #artikelshofwankarim #tulisanshofwankarim

0 notes

riaunews · 2 years

Text

PPP dan PAN Terancam Terdepak dari Senayan Gegara KIB

Jakarta (Riaunews.com) – Menit-menit terakhir deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terkait sosok yang bakal diusung dalam Pilpres 2024 dinilai bakal merugikan Golkar, PAN dan PPP. Bahkan untuk dua partai terakhir bisa terancam tak lolos ke Senayan. KIB baru akan mengumumkan capres dan cawapres-nya pada September 2023. Itu menjadikan jarak sosialisasi dan komunikasi capres dan cawapres ke…

View On WordPress

#partai amanat nasional #PPP

0 notes

bantennewscoid-blog · 5 months

Text

Relawan GBN Sosialisasi Prabowo Gibran Hanya dengan Modal Tempe

SERANG – Relawan pendukung pasangan Capres Cawapres 2024 Prabowo Gibran yang tergabung dalam Gerakan Banten Nyata (GBN) terus bergerak menjumpai masyarakat. Kali ini, para relawan melakukan sosialisasi peningkatan gizi dari penganan lokal yang lazim dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam keseharian. Para relawan yang terdiri dari kalangan milenial ini mendatangi masyarakat dengan cara door to door…

View On WordPress

#Prabowo Gibran #Relawan GBN #Sosialisasi Pilpres

0 notes

kbanews · 8 months

Text

Enam Simpul Relawan Anies Baswedan Gunungkidul Gelar Acara Bersama Goes Kebangsaan

GUNUNGKIDUL | KBA – Sejumlah simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Relawan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (RKPP) Gunungkidul akan menggelar Goes Kebangsaan. Rencananya event sepeda santai ini digelar pada 1 Oktober 2023. RKPP Gunungkidul sendiri terdiri dari enam simpul relawan. Mereka adalah Jarnas ABW, P24, ANIES, JN Mileanies, Rampas RI-1 dan AFPI. Ketua 1 RKPP Gunungkidul Ton…

View On WordPress

#Anies Baswedan Capres 2024 #relawan Anies Baswedan #RKPP Gunungkidul #Sosialisasi Anies Baswedan

0 notes

baliportalnews · 6 months

Text

Pj Gubernur Mahendra Jaya Tegaskan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Lokasi Kunker Presiden Murni Estetika

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Berita dan video yang viral terkait pencopotan baliho, bendera dan atribut partai tertentu saat Kunjungan Kerja Presiden RI ke Kabupaten Gianyar pada Selasa (31/10/2023) mendapatkan tanggapan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Mahendra Jaya. Mahendra menyebutkan fakta di lapangan tidak sama dengan narasi pencopotan baliho dan atribut yang terbangun dan terkesan tendensius. “Faktanya tidak demikian (pencopotan, red). Buktinya di Kota Denpasar bisa dilihat masih banyak baliho, bendera dan atribut terpasang, sepanjang jalan di Batubulan hingga lokasi acara kunker," kata Mahendra Jaya saat ditemui di Bandara Ngurah Rai, Badung pada Selasa (31/10/2023). Menurut Mahendra, yang dilakukan hanyalah menggeser sementara baliho capres/alat peraga sosialisasi, hingga atribut partai terutama yang berada di sekitar lokasi kunker Kepala Negara dengan tujuan murni untuk estetika saat Presiden menyambangi lokasi kunker. "Dan setelah acara kunker Presiden RI selesai, maka alat sosialisasi dan baliho tersebut akan dikembalikan," tukasnya. Mahendra Jaya juga menekankan, bahwa penertiban sementara alat peraga/sosialisasi di lokasi kunker Presiden tersebut berlaku sama untuk baliho atau atribut tanpa memandang siapa capres-cawapres, partai, ataupun caleg manapun selama berada dalam radius yang ditentukan. Pj Gubernur yang dalam kesempatan tersebut didampingi Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi, Kapolda Bali, Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra menegaskan pula, bahwa tidak ada maksud lain selain menjaga agar acara kunjungan kerja resmi Kepala Negara bisa berjalan lancar dan baik. "Dan saat ini, baliho atau atribut yang sempat ditertibkan sudah dipasang kembali seperti sebelumnya," ujar Mahendra Jaya. Sementara itu Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Harfendi dalam kesempatan yang sama juga menanggapi adanya anggota TNI serta Polri yang terlihat dalam proses penertiban baliho dan atribut tersebut memang sesuai SOP pengamanan Kepala Negara. Yakni Dandim sebagai Danplek (Komandan Komplek) dan Polres sebagai Wadanplek (Wakil Komandan komplek) di lokasi kunker. "Jadi pihak Dandim dan Polres memang yang bertugas di sana sesuai SOP pengamanan kedatangan RI 1," tegas Pangdam.(bpn) Read the full article

#Badung #BaliPortalNews #KunkerPresiden #PenertibanAlatPeragaKampanye #PJGubernurMahendraJaya

0 notes

candrasuciawan · 3 years

Text

PKB Usung Muhaimin Iskandar Jadi Capres, Kader Pemalang Diminta Sosialisasi Door to Door

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua DPW PKB Jawa tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori berharap Pilkada 2020 dijadikan pelajaran untuk mempersiapkan pesta demokrasi 2024. Pria yang akrab disapa Gus Yusuf itu, meminta seluruh kader PKB di Pemalang mempersiapkan kontestasi Pemilu 2024 untuk merebut hati masyarakat. Pada Pilpres 2024 mendatang, PKB ingin mengusung sang Ketua Umum, Abdul Muhaimin Iskandar…

View On WordPress

#Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Ami)#DPC PKB Pemalang #DPW PKB Jawa Tengah #KH Muhammad Yusuf Chudlori #Pilpres 2024

0 notes

bagibagiinfo · 4 years

Text

Ormas KAMI Mendukung Keras Gatot Nurmantyo Maju Capres 2024

Ormas KAMI yang sedang gencar-gencarnya melakukan deklarasi di sana-sini mencari dukungan masyarakat, digadang-gadang dalam persiapan yang sedang dibangun oleh KAMI sebagai bagian dari strategi menuju 2024.

“Sosok Gatot Nurmantyo (GN) jadi simbol utama perlawanan, menuju pertarungan politik nasional 2024 nanti. Capres dan cawapres semakin kencang kombinasi sipil-militer atau militer-sipil,” ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut Samuel F. Silaen, jelas sekali terlihat bahwa sosok yang dijagokan KAMI itu bernama jenderal purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo yang biasa disapa dengan inisial GN. Dan ini bukan kebetulan, semua persiapan itu sudah dirancang matang oleh tim yang bekerja di balik layar.

“Pendirian ormas KAMI sebagai wadah sosialisasi GN kepada seluruh lapisan masyarakat,” beber Silaen.

Tim yang sudah siap berperang menghadapi tarung bebas di 2024. GN menyadari betul bahwa dia tidak punya partai politik (parpol), tapi dia juga yakin bisa sewa/rental partai politik sebagai perahu menuju pertarungan pilpres 2024.

“Atau mungkin juga sedang membuat partai politik sebagai sekoci serep,” ungkap Silaen.

Lanjut Silaen, kalau bicara finansial GN sungguh sudah siap, karena itu sudah pernah diucapkan oleh Mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein yang menyatakan, Gatot memiliki kekuatan finansial untuk menjadi Capres. Bahkan dikatakan lebih kaya dari Prabowo Subianto (PS) waktu disampaikan April 2018 lalu.

“Namun persoalannya sekarang ini tak melulu soal uang tok, tapi GN belum punya perahu, sementara PS sudah punya Gerindra. Gencarnya promosi yang dilakukan oleh GN bersama ormas KAMI merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat luas,” ujar pengamat sosial politik itu.

GN sadar betul kalau bukan sekarang kapan lagi, itu sudah dikalkulasi secara detail, perjuangan dalam mengkapitalisasi dukungan rakyat seiring waktu akan makin membesar. Kecuali, kata Silaen GN melakukan blunder politik yang dahsyat. Penolakan kehadiran KAMI merupakan bagian dari agenda setting politik teraniaya atau “playing victim”.

“Capres yang paling siap selain PS adalah GN yang siap maju bertarung di 2024. Pro kontra KAMI ini akan semakin menyuburkan dukungan buat kerja-kerja politik menuju pesta akbar 2024. Hitungannya, akan semakin besar pula peluang GN mendapatkan rental perahu,” imbuh Silaen.

Silaen melihat, jualan KAMI ini kental dengan jubah agama, karena yang masih laku keras ditengah masyarakat yang hipokrit.

“Yang namanya jualan, pasti yang laku dijual, nah kebetulan yang paling laris dan laku dijual itu ya politik dengan bungkus agama. Yang tak disadari atau mungkin saja disadari, efek dari jualan tersebut, tapi kan bagaimana bisa menang meski dengan menghalalkan segala cara, tentu saja dilakukan oleh masing-masing timses,” beber Silaen.

Yang perlu diatur oleh pemerintah dan legislatif adalah efek domino sosial dimasyarakat. Karena tentu saja kemenangan yang didapat tersebut, tak sebanding dengan kerusakan sosial dan tatanan bermasyarakat yang timbul akibat cara-cara yang tidak elegan dan beradab.

“Inilah yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap rakyat Indonesia dari keretakan sosial yang dapat menimbulkan kerawanan sosial akut. Rakyat harus di didik dan dicerdaskan terus menerus oleh elite politik, tokoh masyarakat, pengamat dan akademisi untuk menerima kemajemukan dan perbedaan yang ada, baik suku, agama, adat istiadat yang ada di bangsa ini,” jelas Silaen.

Menurutnya, kontestasi siklus politik 5 (lima) tahunan harus dimaknai sebagai pestanya rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin. Rakyat harus diajak bergembira bersama. Jangan sampai ada kelompok tertentu yang merasa paling berjasa didalam perjalanan bangsa ini. Masing-masing pelaku sejarah yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan nyata sumbangsih dan baktinya buat kemerdekaan Republik Indonesia.

Saran Silaen, elite, penguasa, tokoh masyarakat, pengamat dan akademisi saling menjaga diksi politik yang diumbar ke publik.

“Jangan terlalu berlebihan banget. Sebab sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Membangun diksi penegasian kelompok tertentu akan mempersulit bangsa ini menuju kemajuan yang adil dan beradab,” pungkasnya.

from Blogger https://ift.tt/2RRygPw via IFTTT

#Blogger

0 notes

rmolid · 4 years

Text

0 notes

inanews-blog1 · 5 years

Text

Kata Mahasiswa USU soal Pemilu 2019: Fenomena Nurhadi-Aldo hingga Golput

Inanews - Pemilihan umum ( pemilu) 2019 sudah berlalu sejak 17 April 2019 lalu. Saat ini, KPU sedang melakukan penghitungan suara, melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara lanjutan (PSL). Ada banyak pelajaran dipetik dari pemilu serentak tahun ini. Inanews berkesempatan mewawancarai sejumlah mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) terkait pandangan mereka terhadap pelaksanaan pemilu 2019 pada Jumat (26/4/2019). Berikut hasilnya.

Apresiasi antusiasme masyarakat

Rinaldi Hasibuan, seorang mahasiswa di ekstensi fisika mengatakan, sebagai seorang mahasiswa, dia turut menganalisis perkembangan dan jalannya demokrasi khususnya pemilu 17 April kemarin, menarik untuk melihat bagaimana antusias masyarakat dalam menyambut pesta 5 tahunan ini. Bukan saja dari kalangan akademisi, bahkan peran serta masyarakat seperti bapak-bapak dan Ibu-ibu yang selama ini cenderung pasif, justru malah sebaliknya. "Saya rasa ini perkembangan yang sangat baik, dan harapan kedepan semoga segala elemen dapat memantau dan mengawal segala kebijakan pemerintah," katanya. Persoalan dan polemik antara quick count dan real count, menurutnya masih dalam batas kewajaran. Sebab saat ini, untuk mendapatkan segala bentuk informasi bisa diakses dengan mudah dan secara tidak langsung menyebabkan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapi setiap polemik agar tidak terjadi tindakan-tindakan inkonstitusional. Berbicara soal kriteria presiden ideal, dia melihat kondisi politik hari ini cenderung liar. Sengaja membenturkan perbedaan demi satu kepentingan. Sehingga menyebabkan masyarakat yg berbeda pandangan rawan terjadi perpecahan. Dia berharap siapapun presiden ke depan, mampu menstabilkan kembali kondisi pasca-pemilu ini. "Juga pemimpin yang mendapat rasa hormat yang tinggi dari masyarakatnya. Kemudian berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI," katanya.

Survei pemilu menciptakan polemik

Inanews Ilustrasi Menurut Fadlan Alfiansyah Lubis, mahasiswa Fisip 2015, pemilu 2019 menarik bagi mereka yang memiliki kepentingan kelompok tertentu dalam mengakomodir seluruh aspek sosial, ekonomi politiknya. Hal ini bisa dilihat dari akses ruang publik yang kerap di privatisasi dalam menerapkan sistem oligarkinya, sehingga terlihat secara jelas kepentingan itu tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi masyarakat tidak diberikan pendidikan politik secara khusus untuk memberikan kesadaran secara kolektif. Hanya saja, sambungnya, bentuk-bentuk sosialisasi praktek politik yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu masih kurang sehingga pemilih minim kesadarannya untuk memberikan kontribusi positif untuk perubahan ke depannya. Selain itu, survei pemilu sangat membingungkan dan menciptakan polemik karena negara tidak memberikan kontrol penuh terhadap lembaga survei swasta dalam melakukan kegiatan organisasinya. Menurutnya, mungkin bisa berkaca dari quick count yang terjadi pada pemilu di Amerika Serikat pada beberapa tahun silam. "Di situ terlihat jelas hasil quick count memberikan info yang jelas secara serentak dan tidak menimbulkan kontradiksi Dia menambahkan, sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk lima tahun mendatang, harus memenuhi beberapa kriteria yakni, memberikan kesejahteraan yang merata di seluruh daerah. Memberikan pendidikan yang tidak berbasis industri kapitalis dan menggenjot literasi pada peserta didik. Sistem ketatanegaraan dan aparatur pegawai sipil harus diperbaiki untuk memberantas korupsi dam menjunjung tinggi transparansi. "Tegakkan prinsip-prinsip Pancasila. Pemimpin dan pejabat negara harus menjamin kebebasan berekspersi, kritik serta memberikan masyarakat forum evaluasi pada pemimpin dan pejabat negara lainnya di ruang publik," katanya.

Soal sosok presiden ideal

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Sementara itu, Agung Adhi Laksana, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik (Fisip) menilai, hal yang menarik dari penyelenggara pemilu 17 kemarin masyarakat yang ikut pemilu sangat berpartisipasi dan rasa ingin tahu besar karena sistem pemilu tahun ini sangat baru dan berbeda tidak seperti tahun lalu. "Kebetulan saya ikut turun ke lapangan untuk meneliti bagaimana partisipasi pemilu 17 ini," katanya. Mengenai polemik real count, menurutnya sangat tidak objektif dilakukan karena hanya sebagian TPS saja sehingga tidak real dari keseluruhan maka banyak dari masyarakat beranggapan tidak sah, masyarakat beranggapan sangat ingin hasil yang mutlak. Dia menambahkan, Indonesia membutuhkan sosok presiden yang siap untuk (menjawab) kebutuhan dan keresahan masyarakat. "Soalnya, kebutuhan secara umum dan kusus untuk kerasahan yang harus diterima oleh presiden ialah jeli melihat masyarakat desa yang saat ini masih jauh dari demokrasi yang diterapkan dan otonomi daerah yang sudah di tentukan," katanya. Sementara itu, Thomas Rocky Nainggolan, mahasiswa USU lainnya mengatakan, pemilu 2019 masih terasa biasa saja karena masih terjadi beberapa masalah seperti surat yang sudah tercoblos sebelum hari H. Kemudian dia juga menyesalkan masih terjadinya polemik terkait quick countdan real count. Seharusnya, proses pemilu bisa berjalan secara transparan. "Saya berharap, pemimpin ke depan bisa membuat kita semakin baik. Kepemimpinan harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila. Jujur dan adil," katanya.

Fenomena Nurhadi-Aldo hingga film Sexy Killers

Inanews /GARRY LOTULUNG Calon presiden fiktif nomor 10, Nurhadi (kiri), .di Menara Inanews, Palmerah, Jakarta Barat. Nurhadi bersama Aldo, merupakan pasangan capres-cawapres fiktif yang hadir di tengah persaingan pilpres 2019. Roby Dwi Hermawan yang juga aktifis mahasiswa mengatakan, yang menarik dari pemilu kali ini adalah semakin tinggi antusias masyarakat terhadap keadaan bangsa dan negara dengan cara-cara yang di luar dugaan. Hadirnya pasangan calon fiksi Nurhadi-Aldo yang membuat gelak tawa di mana dianggap antimainstream. Apalagi kemudian, muncul film Sexy Killers yang menggambarkan akan masing-masing kandidat para kontestan politik terkait pertambangan batu bara. Menurutnya, polemik quick count dan real count merupakan hal yang lumrah dalam sebuah pertarungan politik seperti ini, akan tetapi alangkah baiknya terkait quick count tidak perlu ditampilkan di media-media yang ada, baik itu menguntungkan 01 maupun 02. Pasalnya, mengganggu konstelasi bangsa, di mana saat ini bangsa ini menurutnya belum dewasa dalam menyikapinya sehingga lebih baik menunggu hasil resminya dan tetap mengawal agar tidak ada kecurangan. "Mengenai pemimpin, yang benar-benar berpihak pada yang lemah saja sudah jauh lebih baik untuk Indonesia, ya kita juga harus jujurlah terhadap bangsa ini, yang kaya semakin kaya begitu juga yang miskin semakin miskin, ditambah lagi jumlah yang miskin lebih dominan, maka dari itu jarak ketimpangan semakin besar dan kebanyakan hal ini cuma dijadiin isu yang pilu dikala pemilu," katanya.

Memilih golput

Berbeda dengan Yael Stefani Sinaga. Aktivis pers mahasiswa ini mengaku golput dan karenanya dia merasa tidak merasa ada yang menarik dalam pemilu kali ini. Semua yang terjadi hanya euforia semata dan kepentingan berbagai pihak. Di mulai dari banyaknya serangan fajar H-1 pemilu dan maraknya diskon baik barang dan makanan untuk orang-orang yang memilih dengan hanya menunjukkan tinta di jari tanda telah memilih. Quick count menurutnya menjadi masalah karena belum resmi dan tidak bisa dijadikan pedoman. Seharusnya masyarakat tak terpaku dengan hasil quick count karena pada akhirnya keputusan yang diakui dan resmi nantinya pastilah berasal dari pengumuman oleh KPU. "Kalau saya ditanya yang tidak hanya janji selalu. Yang benar paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Klasik sebenarnya karena aku pun masih pesimis untuk presiden Indonesia. Tak bisa dipegang perkataannya," katanya. Read the full article

#Golput #KPU #Nurhadi-Aldo #pemilu #quickcount #realcount #sexykillers #UniversitasSumateraUtara(USU)

0 notes