#Pmpri
Text
#Real Estate#Commercial Offices#Commercial Office Spaces#Offices For Rent#Offices For Sale#Commercial#Pune#Pmpri#PCMC#Commercial Offices in Pune#Office In Pune#Premium Offices#Premium Offices In Pune
0 notes
Text
Citarum Harum Disebut Gagal Oleh Ridwan Kamil, Elemen Masyarakat Kecewa
Citarum Harum Disebut Gagal Oleh Ridwan Kamil, Elemen Masyarakat Kecewa
BANDUNG,- Entah apa yang ada dalam pandangan kacamata Gubernur Jawa Barat yang juga selaku Dansatgas Citarum Harum, Ridwan Kamil, saat menyatakan bahwa ada kegagalan dan tidak ada perubahan signifikan atas kondisi Sungai Citarum pada Program Citarum Harum saat ini.
Pernyataannya yang dimuat oleh beberapa media massa pada tanggal 30 Desember 2018 ini tentunya menyulut kekecewaan dari sejumlah…
View On WordPress
0 notes
Text
Warga Semakin Kencang Menanyakan Keberadaan KARDUS Gubernur Jawa Barat
Bandung, Prabunews - Masalah bantuan sosial 19 Pintu yang dicanangkan pemerintah Propinsi Jawa Barat sebagaimana dipresentasikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun Media Sosial resminya.
Dalam tayangan tersebut RK menyatakan bahwa jumlah Kepala Keluarga yang dicanangkan akan mendapat bantuan Sosial sebanyak 9,4 juta KK dan diperkirakan dengan Data tersebut 1,7 juta KK surplus bantuan .Bantuan Propinsi tersebut diagendakan serta diutamakan untuk menangani warga Jabar terdampak, termasuk bantuan bagi warga perantau-pun telah dicanangkan untuk 1,86 juta KK dengan anggaran lebih dari Rp. 4 Triliun. Sementara untuk pelaksanaan PSBB sampai 19 Mei 2020 Propinsi Jawa Barat menganggarkan Rp. 10,8.Triliun.
Jelas hal ini merupakan jumlah anggaran yg besar, yang dengan anggaran tersebut seharusnya bisa menangani masalah yang sedang dihadapi secara integral, tuntas dan cepat serta benar.
Baru baru ini Di media sosial terjadi Keramaian bahkan beritanya menjadi sangat viral, karena adanya warga perantau asal Demak di Kecamatan Arcamanik yang ternyata sudah tidak memiliki dana mencukupi untuk makan sehari pun, mereka mengadukan keluh kesahnya ke PrFm, masuk ke media sosial dan akhirnya berita ini sampai juga ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Dengan alasan sangat humanis Ganjar merespon informasi itu dan dirinya akan membantu untuk alasan kemanusiaan warga Jateng perantau tersebut termasuk kemungkinan menangani biaya kontrak karena warga tersebut sudah beritikad baik untuk Tidak Mudik.
Ketua LSM PMPRI Rohmat Joker sebagai pihak yang senantiasa berada di lapangan membantu warga dan aktif di forum warga melihat bahwa respon media Gubernur Jawa Tengah Ini walau mungkin merupakan sebuah sentilan politis antar kepala daerah Di Pulau Jawa tetapi apa yang dilakukan oleh Ganjar merupakan hal yang Bisa memalukan pemerintah Propinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kota Bandung serta warga Kota Bandung - Jawa Barat.Dengan adanya kejadian ini sangat jelas mengindikasikan bahwa kita kurang cepat bergerak untuk menangani masalah sosial akibat Covid 19.
Sebagaimana dijanjikan pendataan ulang selesai 25 April 2020.Rohimat juga melihat bahwa warga sekarang benar benar sudah dalam kondisi perlu bantuan, dirinya mengharapkan para pemegang kebijakan tidak perlu banyak Presentasi modelling bantuan atau menggunakan aplikasi apapun, tapi warga mengharapkan agar Kardus Bantuan dari Gubernur datang cepat saat ini dan menjelang lebaran, demikian juga bantuan tunai dari pemerintah pusat Dan Kota Bandung.
Dikarenakan bantuan Gubernur yang paling dinanti maka tidak heran bila warga ada sindiran Mana KarDus... Kardus..!
Kita tidak berharap agar situasi menjadi tidak kondusif dukarenakan urusan perut sehingga muncul berbagai macam spekulasi tentang keberadaan kardus tersebut atau jangan jangan Kardus sudah numpuk Di gudang gudang kantor Pos atau ternyata lambat karena KarDus nya belum dicetak.ungkap Rohmat
Situasi kondisi carut marutnya data ini secara sederhana akan menyimpulkan tentang dinas yang selama ini berjibaku dengam data kondisi sosial ekonomi warga kurang maksimal bekerjanya. (Kang Amat)
Read the full article
0 notes
Text
Satintelkam Monitoring Audiensi PMPRI dengan Pemkab
Satintelkam Monitoring Audiensi PMPRI dengan Pemkab
Tribratanews.tegal.jateng.polri.go.id, Polres Tegal Polda Jateng – Jumat (07/09/2018) sekitar jam 09.30 s.d. 10.15 WIB di Ruang Transit Setda Kab. Tegal telah berlangsung audiensi dari LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Jateng dengan Dinas PU dan Dispermades Kab. Tegal.
Dari PMPRI dikirimkan empat delegasi yaitu Adie Satriyo selaku ketua didampingi Kurniawan, Arief Nur Cahyo dan…
View On WordPress
0 notes
Text
Dugaan Kolusi Di PSD Kalipucang, Elemen Masyarakat Geruduk Diskimrum Dan Kejati Jawa Barat
Dugaan Kolusi Di PSD Kalipucang, Elemen Masyarakat Geruduk Diskimrum Dan Kejati Jawa Barat
Bandung,- Massa dari elemen masyarakat LSM PMPRI pada hari, Selasa (27/11/2018) kemarin, melaksanakan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Satuan Pengembangan Kawasan Pemukiman, Jl. Kawaluyaan, Kota Bandung.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat ini, karena ada dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Satker Pengembangan…
View On WordPress
0 notes
Text
PMPRI Bekasi Bantu Warga Cijengkol Kembalikan Hak Tanahnya
PMPRI Bekasi turun tangan mendampingi warga Kampung Lubang Buaya Desa Cijengkol Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, untuk mengembalikan hak tanah warga.
BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (LSM PMPR) Indonesia turun tangan mendampingi warga Kampung Lubang Buaya Desa Cijengkol Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, untuk mengembalikan hak tanah warga dari upaya pengambilalihan dan pengosongan oleh pihak lain.
Informasi yang dihimpun Sorot Indonesia, keresahan warga bermula dengan adanya surat yang dikirimkan oleh sebuah…
View On WordPress
0 notes
Text
Berburu Opini Hingga Berlabuh di Tahanan KPK
Berburu Opini Hingga Berlabuh di Tahanan KPK
Foto: Rohimat Joker Ketua Umum PMPRI
BANDUNG, sorotindonesia.com – Peristiwa tertangkapnya oknum auditor BPK RI dan pejabat sekelas Inspektur Jenderal Kementerian dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh satgas penindakan KPK akibat dugaan suap sungguh membuat kita semua terkejut.
Betapa tidak, sebagai salah satu ujung tombak pengawasan pengelolaan keuangan negara justru melakukan…
View On WordPress
0 notes
Text
Dianggap Salah Sasaran, LSM PMPRI Akan Lawan Eksekusi Tanah di Sukamulya
Proses eksekusi bidang tanah yang bertempat di Jl. Sukamulya Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi kota Bandung yang rencananya akan dilaksanakan...LSM PMPRI
BANDUNG, Proses eksekusi bidang tanah yang bertempat di Jl. Sukamulya Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi kota Bandung yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 4 Mei 2017 besok, akan mendapat penolakan dan perlawanan dari LSM PMPRI.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum LSM PMPRI Rohimat Joker kepada sorotindonesia, (3/5). Menurutnya, tanah yang akan di eksekusi berdasarkan putusan pengadilan Nomor…
View On WordPress
0 notes
Text
Aksi Berdarah PMPRI di Gedung Sate Warnai May Day 2017
Ketua Umum LSM PMPRI Rohimat Joker, nekad memecahkan botol kaca dikepala hingga berdarah, memperingati May Day 2017 di Gedung Sate Bandung
BANDUNG, Ketua Umum LSM PMPRI (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia), Rohimat Joker, nekad memecahkan botol kaca dikepalanya hingga berdarah di tengah lokasi tempat aksi unjuk rasa buruh memperingati May Day 2017 di Gedung Sate Jl. Diponegoro kota Bandung, (1/5).
“Ini sebagai bukti dan bentuk kecintaan kami kepada NKRI, jangankan darah… Nyawa sekalipun siap kami pertaruhkan!”, tegas Rohimat…
View On WordPress
0 notes
Text
Kemelut Data Bantuan Jaring Pengaman Sosial Warga Terdampak Covid-19
Bandung, Prabunews.com - Pelaksanaan PSBB untuk wilayah Area Bandung Raya akan segera diberlakukan tepatnya beberapa hari ke depan. Dampak sosial ekonomi pasti tidak akan bisa dihindari mengingat akan banyak terjadi pembatasan.
Beberapa pekan terakhir masyarakat merasa sedikit berlega hati mengingat banyak program yang akan diluncurkan pemerintah sebagai jaring-jaring pengaman sosial masyarakat terdampak.
Namun akhir-akhir ini para pengurus RW cukup direpotkan dengan hadirnya data penerima bantuan dari pemerintah mengingat jumlah penerima yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jabar sangat jauh berbeda, tidak sesuai dengan harapan terutama data yang selama ini dikelola oleh para ketua RW.
Robbiana Dani , Ketua Forum RW Kota Bandung
Robbiana Dani, Ketua Forum RW Kota Bandung menyampaikan pihaknya sejak ada informasi sehubungan dengan bantuan Gubernur Jabar untuk yang terdampak Covid-19 menyambut baik sekali, namun kami akhirnya harus menerima kekecewaan yang sangat karena ternyata bantuan itu, khususnya di Kota Bandung sangat jauh dari harapan.
Baca juga : LSM Tuar dan LSM Prabu Gelar Bhakti Sosial Bagikan 1000 Masker Untuk Masyarakat Rw 03 Kelurahan Mekarwangi
Dari data DTKS kota Bandung hampir 137.000 sedangkan Data Non DTKS hampir 156.000, bahkan kami memprediksi hal ini kemungkinan akan bertambah setelah Gubernur Jawa Barat menyampaikan secara terbuka memerintahkan bahwa bagi warga yang terdampak agar dapat mendaftarkan kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk di data dan di Veri Vali, termasuk warga yang Non KTP Kota Bandung sekalipun harus di data.
Akan tetapi setelah kami menerima daftar penerima bantuan dari Dinsos Jabar untuk Kota Bandung saja sangat jauh dari harapan, sekalipun itu bantuan untuk yang DTKS rapi jumlahnya sangat jauh.
Apabila disampaikan ke masyarakat, saya khawatir ada gejolak. Hal ini terekam secara tidak langsung sudah terdengar umpatan warga yang selalu menyudutkan ketua RT dan Ketua RW padahal para Ketua RT dan Ketua RW pada saat pendataan tidak diikutsertakan, itu yang data dari Dinsos dengan menugaskan Tim Veri Vali.
Kami berharap agar bapak Gubernur dapat memenuhi bantuan sesuai data yg disampaikan oleh pihak pemkot ( yang mana datanya Non DTKS berasal dari para RW ), ungkap Robbiana.
Sementara itu Kang Joker dari LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) menyatakan bahwa sejatinya sebagai seorang Gubernur seharusnya tidak menggembor gembor dulu kalau sekiranya membuat kisruh di Masyarakat.
Kang Joker Ketua LSM PMPRI
Ini sangat jelas diatas (pemerintah provinsi) memberitakan angin segar kepada masyarakat terdampak dengan janji akan adanya bantuan, disisi lain masyarakatpun sangat berharap banyak atas hadirnya bantuan tersebut sementara pihak pengurus RW bertanggung jawab melaksanakan pendataan warga karena dikhawatirkan ada yang tidak terakses, sementara dibagian regulator (pemerintah provinsi) tidak memperlihatkan keseriusan pengelolaan bantuan ini.
Seandainya pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Ridwan Kamil tidak memiliki kesiapan secara nyata ya sebaiknya jangan banyak janji karena yang paling berat adalah para pengurus kewilayahan yang langsung berhadapan dengan warga,ungkap Joker.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Robbiana, beliau menambahkan kami mohon baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar agar semua yang sudah di data dapat menerima bantuan.
Regulasinya bisa diatur, apakah tanggung jawab anggaran Pusat 40%, propinsi 35%, kota 25%. Hal ini harus ditegaskan supaya jelas dan tidak tumpang tindih.
Sedangkan hal yang berhubungan dengan pendistribusian Via Ojol dan Pos, beliau menyampaikan tidak terlalu masalah selama untuk mempermudah penyaluran.
Hal lain yang diusulkan oleh Forum RW melihat perkembangan situasi adalah penggeseran dana PIPPK 90 persen untuk dibagikan ke warga terdampak dan 10 persen untuk RW Siaga.
Satu hal penting yang hadir di ruang publik ada beberapa Ketua RW yang merasa tidak dihargai dan dipercaya, seolah olah ketua RW akan berlaku curang, sehingga ini juga memicu warga semakin tidak percaya ke Ketua RW dan ini secara jelas akan menghambat upaya mencari solusi bersama dimulai dari akar masalah. (Kang Amat)
Read the full article
#Covid-19#Dirumahaja#fightcovid-19#ForumRWKotaBandung#HumasJabar#jagajarak#Kitapastimenang#lawancoronavirus#LSMPMPRI#Prabunews
0 notes
Text
LSM PMPRI Kaget Hasil Positif di Kota Bandung
Bandung, Prabunews.com - Kasus positif terhadap Karyawan Indomaret Antapani Kota Bandung yang baru viral 27 April 2020, dengan adanya keterangan resmi pemerintah kewilayahan Antapani dan forum komunikasi kewilayahan telah membuktikan bahwa wilayah Bandung Raya sangat rawan terpapar bahaya COVID 19.
Karena dari awal cluster kelas menengah Gereja Bethel Indonesia , cluster HIPMI Karawang, dan Bogor kini diduga sudah cluster lokal terbukti dengan terpaparnya beberapa kaum masyarakat bawah seperti tukang parkir berusia 65 tahun yang tentunya berada di daerah padat penduduk.
Kejadian ini Bisa membuat PSBB di Kota Bandung diperpanjang dan menambah ketidak pastian kapan puncak pandemi, apalagi kalau dikaitkan dengan Cluster Kahatex yg dari asal Cluster Lembang dinyatakan oleh Bupati Sumedang 16.000 Karyawan Di karantina mandiri tanpa kejelasan keterangan publik lanjutan Sebagai keterbukaan informasi.
Agar masyarakat Waspada dan Gugus Tugas COVID 19 Semakin cepat dan integratif menangani masalah musuh tak terlihat Ini. Ketua PMPRI Rohimat kaget di tengah fokus warga kepada penanganan masalah Bantuan Sosial 9 pintu yang dinyatakan Pemprov telah tersedia untuk 9 juta kepala Keluarga.
Penanganan Covid19 di Jawa Barat masih dihadapkan dengan masalah fundamental mengetahui tingkat keterpaparan yg ternyata lebih dari satu bulan dari Rapid test positive sampai PCR positive diketahui publik, test PCR atau SWAB baru diterima datanya itupun lewat Whatsapp 14 hari kemudian (di test 9 April diterima hasil 22 April 2020).
Padahal pada bulan Maret 2020 Gubernur Jawa Barat telah mengimpor mesin test PCR berkapasitas 500 sample Per-hari dari KOREA SELATAN yang tentunya bukan alat yang murah ditambah pemerintah pusat telah mendesentralisasi alat PCR dari SWISS., dan Pemprov diijinkan Untuk melakukan pengumuman mandiri terhadap jumlah kasus untuk kecepatan penanganan kasus di setiap Propinsi.
Rohimat mencurigai selain saat ini masyarakat riil menghadapi bahaya COVID 19 yang memapar cepat, rakyat menghadapi virus kelambanan, kegagapan dan ketidak mampuan mengintegrasikan management dan aksi - aksi riil dalam penangkalan Penambahan Kasus serta pengobatannya juga penanganan masalah Sosial.
"Mungkin beberapa stakeholder penanganan kasus terutama di command center Koordinasi nya perlu disemprot disinfectant agar bebas virus", candanya sambil merencanakan aksi serius.(*)
Read the full article
0 notes
Text
Data Warga Penerima Bantuan 3 Tahun Lalu Jadi Acuan Pemerintah, Ketua RW 02 Kelurahan Dago Didampingi Ketum LSM PMPRI Protes Keras
Bandung, Prabunews.com - Menjalarnya Wabah Covid 19 atau Corona di Indonesia termasuk di Kota Bandung akhir - akhir ini semakin membuat suasana dan keadaan tidak menentu, hal ini bukan saja dirasakan oleh pasien positif corona, pasien dalam pantauan (PDP), Orang dalam pantauan (ODP).
Namun dirasakan pula oleh masyarakat luas yang terkena dampak sosial dan ekonomi, diantaranya banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha bahkan banyak pula proyek yang tertunda. Hal ini tentu saja berefek negatif berupa kerawanan sosial, ancaman kelaparan dan meningkatnya angka kejahatan bila saja pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi semuanya.
Untung saja pemerintah kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat bersama unsur forkopimda bertindak cepat mengatasi semua ini melalui beberapa program bantuan, diantaranya bantuan sembako dan uang tunai, bahkan konon kabarnya ada 9 pintu bantuan yang akan digulirkan kepada masyarakat dari pemerintah kota Bandung dan Provinsi Jabar.
Namun jauh panggang daripada api, berbagai program bantuan yang sangat ditunggu - tunggu tersebut ternyata jumlahnya jauh dari harapan. Seperti yang terjadi di Wilayah RW 02 Kelurahan Dago, Kec. Coblong Kota Bandung yang sebelumnya dengan Sigab para RT dan RW mendata calon penerima bantuan terkait dampak wabah covid 19.
Yaitu dengan mendata semua Nomor Induk KTP secara selektif diluar Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Basis Dana Terpadu (BDT), ini dibuat lengkap secara pelaporan dengan sangat memperhatikan skala prioritas yang sangat membutuhkan baru jadi catatan, namun ternyata pendataan dari Ke RT-an dan ke-RWan ini sepertinya diabaikan.
Menurut Ketua RW 02 Dago Asep Mamun, warga yang sekarang mendapat bantuan malah yang termasuk ke dalam BDT yaitu hasil sensus ekonomi Kota Bandung 3 tahun lalu, "saya heran kan miskin bersamanya juga sekarang, kenapa data yang dipakai yang 3 tahun lalu ?, itu juga dari 37 KK data penerima BDT yang dapat baru 3 orang, itupun dikirim langsung melalui ojek online, tegasnya.
Asep menambahkan, bahkan setelah data pengajuan RT/RW tersebut yang baru - baru ini diajukan versi revisi, yang muncul malahan data baru yang membingungkan, yaitu masih data BDT, hanya saja yang keluar nama yang tadinya nama suami diganti nama istri, nama orang tua diganti nama anak, apakah nanti bantuannya tidak akan tumpang tindih ?, tanyanya heran.
Menurut Ketua Umum LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat Joker, akhir-akhir ini para pengurus RT/ RW cukup direpotkan dengan hadirnya data penerima bantuan dari pemerintah, mengingat jumlah penerima yang bersumber dari dinas sosial baik kota maupun provinsi adalah data lama dan sangat jauh berbeda dengan data yang diajukan oleh Ketua RT dan Ketua RW.
"Seharusnya data yang dipakai dan jadi prioritas adalah data dari para pengurus kewilayahan yang langsung berhadapan dengan warga. Kami mohon baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar agar semua yg sudah didata oleh RT/RW dapat menerima bantuan", tandas Ketum PMPRI. (Yusman)
Read the full article
0 notes
Text
LSM PMPRI Laksanakan Penyemprotan Disinfektan Dan Pembagian Masker Kain Gratis Di Beberapa Wilayah Kota Bandung
BANDUNG,- Untuk mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan memerangi penyebaran Covid-19 yang kini sedang mewabah di tanah air, elemen masyarakat dari LSM PMPRI (Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia) melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dan pembagian masker kain gratis di beberapa wilayah Kota Bandung.
Seperti halnya pada hari,…
View On WordPress
0 notes
Text
Kang Oded Apresiasi Kegiatan Pengajaran Bahasa Arab Ke Thailand Kerjasama Antara LSM PMPRI Dan UIN Sunan Gunung Djati
Kang Oded Apresiasi Kegiatan Pengajaran Bahasa Arab Ke Thailand Kerjasama Antara LSM PMPRI Dan UIN Sunan Gunung Djati
sorotindonesia.com, BANDUNG,- Walikota Bandung, Oded M Danial, atau yang akrab disapa dengan panggilan Kang Oded, memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan Training for Arabic Teacher(TFAT) yang dilaksanakan oleh DPP LSM PMPRI (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia) melalui organisasi sayapnya, Mujadid Education bersama Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Djati, yang para…
View On WordPress
0 notes
Text
Pesona Seni Tradisional Sunda Di Puncak Peringatan HUT Ke-6 LSM PMPR Indonesia
Pesona Seni Tradisional Sunda Di Puncak Peringatan HUT Ke-6 LSM PMPR Indonesia
sorotindonesia.com, BANDUNG,- Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) gelar puncak peringatan hari ulang tahunnya yang dipusatkan di halaman Kantor DPP LSM PMPRI, Jl. Ir. H. Juanda, Dago Elos, Kota Bandung Minggu (10/11/2019) siang.
Acara yang juga turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan LSM dan Ormas serta tokoh muda di Kota Bandung ini, diawali…
View On WordPress
0 notes
Text
Saluran Pembuangan Limbah Tri Gunawan Dan Sariyunika Jaya Ditutup Satgas Citarum Sektor 21
Saluran Pembuangan Limbah Tri Gunawan Dan Sariyunika Jaya Ditutup Satgas Citarum Sektor 21
CIMAHI,- Perusahaan tekstil PT Tri Gunawan dan PT Sariyunika Jaya yang keduanya terletak di kawasan Jalan Leuwigajah, Kota Cimahi, lubang pembuangan limbahnya ditutup oleh Satgas Citarum Sektor 21 yang dipimpin langsung oleh Dansektor Kolonel Inf Yusep Sudrajat bersama jajaran yang didukung oleh elemen masyarakat relawan bela alam dan LSM PMPRI, Selasa (3/7/2018).
Dua perusahaan tersebut…
View On WordPress
#Kolonel Inf Yusep Sudrajat#Limbah Industri#Sariyunika Jaya#Sektor 21 Satgas Citarum Harum#Tri Gunawan
0 notes
Last Seen Blogs
missnormajeanes
Marilyn Monroe
a-downtown-fruit
LETTERS FOR ARNOLD
smoip
Struggling
splatbastards
deranged about squids
