#Ke KPPU | Explore Tumblr Posts and Blogs

turisiancom · 10 months

Text

TURISIAN.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menegaskan pihaknya tak kenal kompromi ketika menyinggung soal praktik kartel tiket pesawat di dunia penerbangan. Pernyataan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kasasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Yakni, atas kasus dugaan kartel harga tiket pesawat yang melibatkan tujuh maskapai terkemuka di Indonesia. "Kita berbicara tentang tiket pesawat kelas ekonomi pada periode puncak, akhir pekan panjang, dan momen Hari Raya pada tahun 2019. Dimana, harga tiketnya melambung tak wajar," kata Sandiaga Uno, Jumat 4 Agustus 2023. Lebih lanjut, Sandiaga Uno menyampaikan pesan penting bahwa praktik kartel semacam itu tak boleh dibiarkan lagi. Praktik tersebut telah menyebabkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan wisatawan tanah air. BACA JUGA: Liburan Ke Kota Malang, Ada Promo Tiket Pesawat Hingga 800 Ribuan Nih "Banyak di antara mereka, termasuk wisatawan yang tak dapat menikmati perjalanan karena harga tiket yang tak masuk akal," ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk menegaskan kembali agar ke depannya, dunia penerbangan bersih dari praktik kartel yang mengganggu. Kemenparekraf dengan komitmen tinggi mendukung kebijakan Menhub Budi Karya untuk menegakkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Utamnya, oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna menghindari penjualan tiket pesawat melebihi tarif batas atas. Sandiaga Uno juga tak lupa mengingatkan bahwa situasi di tahun 2019 telah menyebabkan penurunan tingkat pergerakan turis domestik (wisnus) yang berimbas luas pada sektor pariwisata. BACA JUGA: Tiket Pesawat Merangkak Hingga Lima Kali Lipat, Pemesan di Libur Idul Fitri Tingkat hunian kamar hotel di daerah tujuan wisata menurun drastis. Dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengelola penjualan oleh-oleh juga merasakan dampaknya. Kondisi pascapandemi juga menunjukkan fenomena "revenge travel," di mana aktivitas perjalanan meningkat pesat. Kenaikan harga tiket pesawat pun menjadi fakta yang tak terbantahkan. Penambahan Kapasitas Penerbangan Maskapai penerbangan berupaya memulihkan kapasitas dan frekuensi penerbangan. Seperti era sebelum pandemi Covid-19, tetapi tantangan ini justru berdampak pada harga tiket yang semakin tinggi. Namun, tak ada alasan untuk menyerah. Sandiaga Uno dan Kemenparekraf menggarisbawahi perlunya penambahan kapasitas penerbangan untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau oleh para pelancong. BACA JUGA: Tiket Pesawat Naik 40 Persen, Dishub Maluku ‘Protes’ ke Menteri Koordinasi intens dengan Kementerian Perhubungan diperlukan untuk mendorong pelaku industri penerbangan. Khususnya, menambah jumlah penerbangan dan kursi guna meredam lonjakan harga tiket pesawat. Dengan target 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,2 hingga 1,4 miliar wisatawan nusantara, Menteri Sandiaga berkeyakinan rencana tersebut bisa dicapai. Syaratnya, ada dukungan penuh terhadap penerbangan domestik dan internasional untuk menjadi pilar penting dalam kebangkitan sektor pariwisata tanah air. Semoga saja semangat juang dan komitmen keras Menteri Sandiaga Uno dan seluruh pemangku kepentingan di industri penerbangan dapat menjadi tiang kokoh. Paling tidak, bisa membendung praktik kartel tiket pesawat dan membawa pariwisata Indonesia menuju puncak prestasi yang gemilang. ***

0 notes

cakrawalaindo-news · 1 year

Text

#daerah #ekonomi #hukum

0 notes

inisurabaya · 2 years

Photo

Demo ojek online (Ojol) yang digelar hari ini, Rabu (24/8/2022) akan dijaga oleh 740 personel. Sejumlah jalan pun dialihkan. Kasi Humas Polrestabes Surabaya, M Fakih mengatakan, 740 pesonel tersebut terdiri dari personel gabungan. Rinciannya, 423 personel dari Polda Jatim dan 317 personel Polrestabes Surabaya. "Personel dari Polsek-polsek setempat juga dilibatkan," kata Fakih dihubungi IDN Times, Rabu (24/8/2022). Sementara itu, Kasatlantas Polrestabes Surabaya, Kompol Arif Fazlurrahman melalui keterangannya memaparkan, sejumlah jalan akan dialihkan. Masa aksi akan melakukan orasi di sejumlah titik, yakni kantor Dishub Surabaya, Diskominfo Jatim, Polda Jatim, Kantor Shopee di Jalan MH Tamrin, kantor Gojek di Jalan Ngagel, kantor InDrive di jalan Taman Ais Nasution, kantor Grab di jalan Plaza Boulevard, Gedung DPRD Jatim dan Depan Gedung Negara Grahadi akan ditutup. "Arus lalu lintas di Jalan Tunjungan menuju Gubernur Suryo dialihkan menuju Jalan Embong Malang, Arus Lalin dari jalan Simpang Dukuh menuju Gubernur Suryo ditutup dialihkan ke Jalan Genteng, arus lalin dari jalan Basrah menuju Jalan Gubernur Suryo ditutup diluruskan menunju Embong Malang dan arus lalin dari jalan Basrah menuju taman Apsari ditutup dan dilurusukan menuju Embong Malang," paparnya. Untuk diketahui, Ribuan ojek online akan menggelar aksi di Depan Gedung Grahadi hari ini, Rabu (24/8/2022). Mereka menuntut pemerintah terkait penetapan tarif ojol murah. Selain di Grahadi, mereka juga menggelar aksi di beberapa tempat seperti kantor Shopee Food, Grab, In Driver, DPRD Jatim, hingga KPPU Jatim. . . . ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SUMBER 📷 : idntimes.com ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. . #surabaya #ini_surabaya #inisurabaya #aslisuroboyo #lovesuroboyo #banggasurabaya #galerysurabaya #seputarsurabaya #sparklingsurabaya #surabayapunyacerita #exploresurabaya #suroboyo #panoramasurabaya #exploreindonesia #banggaindonesia #jawatimur #indonesia #travel #viral #Persebaya #greenforce #Bonek #indonesiajuara #BikinBanggaIndonesia #SURABAYAMENDUNIA #SUROBOYOWANI https://www.instagram.com/p/ChotU-6L7N2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

goriaucom · 2 years

Text

Serius Lawan Kartel Migor, Komisi VI DPR RI Dukung Langkah KPPU

JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyambut baik langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan menaikan status penyelidikan ke tahap pemberkasan terkait kasus minyak goreng. http://dlvr.it/SVLNWy

0 notes

ibenews · 2 years

Text

KPPU Tingkatkan Status Kasus Minyak Goreng ke Tahap Pemberkasan

iBenews.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status penegakan hukum atas kasus minyak goreng dari tahapan Penyelidikan ke tahapan Pemberkasan. Peningkatan status atas kasus tersebut diputuskan dalam Rapat Komisi yang digelar Rabu (20/7/22) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta. Dengan demikian, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni Sidang Majelis Pemeriksaan…

View On WordPress

#Headline #KPPU #Minyak Goreng

0 notes

transpublikid · 2 years

Text

TBS Turun, IMI Paluta Sampaikan Aspirasi Ke KPPU

MEDAN | TRANSPUBLIK.co.id – Menanggapi turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Islam (UMI) Padang Lawas Utara melakukan aksi massa untuk menyampaikan aspirasinya ke KPPU Kantor Wilayah I. Bertempat di Ruang Pertemuan Kanwil I, Devi Siadari selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi menerima kehadiran Koordinator Aksi,…

View On WordPress

#IMI Paluta #Ke KPPU #Sampaikan Aspirasi #TBS Turun

0 notes

wendasupriyatin · 3 years

Text

Pengertian Pasar Monopoli Beserta Keuntungan dan Kekurangannya

Pengertian Pasar Monopoli

Perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya disebut sebagai pasar monopoli. Jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama.Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga.

Kelebihan Pasar Monopoli

Kelebihan pertamanya adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya.Selain itu, jenis pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil saja.Kelebihan terakhir adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan.

Kekurangan Pasar Monopoli

Kekurangan pasar monopoli hanya akan dirasakan oleh konsumennya saja.

Karena tidak memiliki kompetitor lain sebagai pembatas. Perusahaan yang menguasai pasaran pun bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan harga. Meskipun harganya terkadang tidak masuk akal.

Selain dinaikkan, perusahaan pun tidak akan takut kehilangan konsumen. Sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk perusahaan tersebut. Konsumen pun akan merasa dirugikan karena tidak memiliki pilihan.

Menjadi pemicu hadirnya pasar gelap. Pasar gelap adalah transaksi atau kegiatan ekonomi yang memperjualbelikan produk serupa.

Alasan Utama Terjadinya Monopoli

Secara garis besar, ada tiga penyebab terjadinya monopoli.

Monopoli dari pemerintah (Monopoly by Law), yang terjadi karena produk yang dijual menyangkut hajat hidup orang banyak.

Monopoli secara alamiah (Monopoly by Nature). Misalnya karena perusahaan tersebut berada di lokasi yang sangat strategis dengan sumber daya yang digunakan. Sehingga mereka menguasai sumber daya tersebut. Monopoly by Nature juga biasanya terjadi secara alamiah. Misalnya karena iklim dan/atau letak geografis dari perusahaan tersebut. Sehingga menjadikan perusahaan tersebut sebagai pasar satu-satunya .

Terakhir adalah monopoli yang terjadi karena hak paten alias kekayaan intelektual (Monopoly by License). Di mana tidak ada satu pun individu lain yang boleh menggunakan (memiliki hak cipta). Secara praktis perusahaan tersebut pun menjadi pasar monopoli. Contoh dari monopoly by license adalah Microsoft Office.

Alasan Lain Munculnya Monopoli

Selain tiga di atas, monopoli juga terjadi karena beberapa hal. Berikut penjabarannya:

Jika perusahaan tersebut memiliki spesialisasi tersendiri dalam membuat produk yang dijual. Teknik tersebut tidak dikuasai oleh perusahaan mana pun.

Modal yang sangat besar juga bisa menjadikan sebuah perusahaan memonopoli pasar. Perusahaan tersebut pun akan membeli kompetitor. Sehingga tidak ada lagi kompetitor yang tersisa di pasaran.

Selain teknik untuk membuat sebuah produk. Perusahaan bisa memonopoli pasar jika memiliki teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Hal ini menjadi nilai plus yang juga bisa menyingkirkan semua pesaingnya.

Sebuah perusahaan sudah menjadi sangat besar. Sehingga tidak hanya memproduksi produk, perusahaan tersebut juga sudah menguasai hulu ke hilir dalam hal bahan baku hingga pengemasan.

Contoh Pasar Monopoli

Terdapat banyak contoh pasar monopoli yang ada di berbagai negara termasuk di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan monopoli di Indonesia yang pasti pernah Anda gunakan adalah contohnya seperti layanan kereta api dari perusahaan KAI, menikmati layanan listrik dari PLN, atau layanan pesawat telepon dari Telkom.Di luar negeri sendiri mungkin Anda akan akrab dengan Facebook, Google, atau Instagram yang memonopoli layanan media sosial, mesin pencari, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi lainnya.

Monopoli di Indonesia Diatur oleh KPPU

Bisa dibilang monopoli pasar lebih banyak memberikan kekurangan juga kemungkinan munculnya kecurangan yang membuat masyarakat terancam rugi besar. Banyaknya ketidakadilan kepada masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Membuat praktik monopoli dilarang di Indonesia. Perusahaan yang melakukan monopoli akan berhadapan dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).Selain negara, tidak ada satupun perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan hal ini. KPPU menjalankan tugasnya karena sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Aturan tersebut mengatur tentang terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan mensejahterakan rakyat.Sedangkan praktik monopoli, sangat bertentangan dengan UU tersebut. Seperti komisi perwakilan pemerintah lainnya. KPPU memiliki hak dalam melakukan penindakan dan pencegahan. Terutama kepada perusahaan yang mulai menunjukkan akan melakukan monopoli pasar.

#monopoly #pasarmonopoly

1 note · View note

slscaca-blog · 5 years

Text

Ekstrateritorialitas dalam Hukum Persaingan Usaha: Menilik Pengaturan Kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial European Commission dalam Kasus Google dan Android

Belakangan ini, European Comission pada tanggal 18 Juli 2018 memberikan sanksi atas tindakan monopoli kepada perusahaan induk dari Google, Alphabet Inc. terkait pelanggaran dalam hukum persaingan usaha Uni Eropa. Denda sebesar 4.34 milyar euro yang dikenakan kepada Google merupakan sanksi yang dikenakan atas tiga tuntutan dari European Comission terhadap Google, yaitu kewajiban dari Google kepada para produsen untuk memasang Google Search dan Google Chrome sebagai syarat untuk melisensikan toko aplikasi Play Store, melakukan pembayaran ke produsen besar dan operator jaringan seluler tertentu dengan syarat bahwa mereka secara eksklusif telah memasang aplikasi Google Search di perangkat ponsel mereka dan menghilangkan hak konsumen untuk memilih dengan memberikan insentif keuangan kepada produsen ponsel pintar dan operator seluler agar mereka membuat konsumen hanya melakukan pra-instalasi Google Search sebagai fitur mesin pencari pada ponsel.[1]

Pemberian sanksi tersebut tentunya menimbulkan berbagai reaksi dan berdampak besar bagi pasar teknologi di Uni Eropa, seperti salah satunya reaksi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menuding bahwa tindakan yang dilakukan oleh European Comission merupakan pengambilan keuntungan semata. Dari kasus Google di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan otoritas persaingan usaha secara ekstrateritorial merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa dilewatkan, oleh karena itu tulisan ini akan membahas terkait kajian perbandingan kewenangan ekstrateritorial di Uni Eropa dan Indonesia, serta membahas prospek dan problematika dari penerapan kewenangan ekstrateritorial pada otoritas persaingan usaha.

Mengenal Kewenangan Ekstrateritorial

Kewenangan ekstrateritorial pada dasarnya merupakan perluasan terhadap kewenangan mengadili KPPU dalam pelaksanaan pengawasan terhadap praktik monopoli maupun bentuk-bentuk praktik usaha lainnya yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan, berkedudukan dan melakukan aktivitas usaha di luar wilayah suatu negara yang berdampak pada kepentingan negara tersebut. Pemberlakuan kewenangan tersebut pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kasus hukum persaingan usaha tertua dan sering dianggap sebagai cause celebre dari penegakan hukum persaingan usaha, Standard Oil Company of New Jersey v.s. United States. Dalam kasus tersebut, Pengadilan di Amerika Serikat menghukum perusahaan minyak yang berbasis di Kanada, Imperial Oil, untuk mendivestasikan sahamnya di Standard Oil karena monopoli yang dilakukan Standard Oil lewat konstruksi trust-nya dianggap membahayakan perekonomian Amerika Serikat, sehingga muncul The Foreign Trade Antitrust Improvements Act pada tahun 1976 sebagai legitimasi tegas untuk hukum persaingan usaha Amerika Serikat agar dapat diterapkan pada tindakan-tindakan yang terjadi di luar Amerika Serikat namun secara langsung dan substansial mempengaruhi perdagangan di Amerika Serikat.[2] Sayangnya, Indonesia belum menerapkan kewenangan ekstrateritorial tersebut secara yuridis dalam UU Anti Monopoli, meskipun dalam beberapa kasus terdapat penerapan kewenangan ekstrateritorial tersebut.

Lantas, bagaimanakah penerapan kewenangan ekstrateritorial tersebut di Indonesia? Saat ini, kewenangan ekstrateritorial menjadi salah satu poin penting dalam rancangan undang-undang revisi dari UU №5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli. Poin revisi tersebut muncul karena definisi dari pelaku usaha sendiri hanya terbatas pada menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.[3] Apabila dicermati lebih lanjut, frasa ‘melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia’ bermakna bahwa pelaku usaha yang dimaksud dapat pula berarti pelaku usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya tidak demikian, karena pasal ini masih dianggap adanya prinsip teritorial. Padahal, dampak dari adanya kewenangan ekstrateritorial adalah berkaitan dengan berbagai kewenangan KPPU lainnya, salah satunya adalah kewenangan KPPU dalam membatalkan merger, akuisisi serta konsolidasi yang merugikan. Dalam kasus Akuisisi Wyeth (Hongkong) Holding Company Limited Nestle S.A (Swiss), KPPU tidak memiliki kewenangan apapun untuk membatalkan akuisisi yang terjadi antara Nestle S.A dan Wyeth (Hong Kong) Holding Company Limited. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU bersifat teritorial. KPPU hanya bisa mengenakan persyaratan kepada anak perusahaan kedua perusahaan tersebut, meskipun akuisisi Wyeth dan Nestle ini berpotensi menimbulkan perilaku kolusif di pasar Indonesia.[4] Ibarat macan tanpa taring, akan sulit bagi KPPU sebagai otoritas untuk menyelesaikan kasus terkait persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha asing. Terlebih, kondisi Indonesia saat ini yang sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Cetak biru MEA akan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global. Salah satu tujuan yang tercantum dalam cetak biru MEA adalah terciptanya kawasan ekonomi yang kompetitif di mana salah satu elemen pentingnya adalah kebijakan persaingan usaha.[5]Kewenangan ekstrateritorial justru akan berdampak dan berkontribusi besar pada integrasi ekonomi dalam hal penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat, melalui keberadaan perjanjian dan komitmen masing-masing negara.

Google, European Comission dan European Economic Area

Perlunya penerapan kewenangan ekstrateritorial adalah karena perkembangan dari persaingan usaha tidak sehat yang berdampak besar bagi perekonomian negara tidak hanya disebabkan oleh pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga pelaku usaha asing. Melihat dari kasus Google di tahun 2018 ini misalnya, Google sendiri memiliki pangsa pasar lebih dari 90% dalam industri teknologi di 31 negara anggota European Economic Area.[6]Selain itu, Android sebagai sistem operasi cukup berbeda dengan pesaing lainnya seperti iOS dari Apple, dimana produsen pihak ketiga yang membuat ponsel dapat melisensikan dan menjalankan sistem Android. Kewajiban bagi para produsen untuk menggunakan Google Search, Google Chrome dan Play Store dalam sistem operasi Android inilah yang kemudian dinilai oleh European Comission sebagai upaya untuk mengurangi persaingan secara sengaja. Berdasarkan hasil penelitian dari European Comission, para produsen ponsel mengakui bahwa aplikasi dari Google sudah terpasang pada ponsel tersebut dan bukan atas dasar keinginan pengguna ponsel untuk melakukan download aplikasi. Bahkan, terdapat adanya insentif bagi produsen tertentu yang dengan secara khusus memasang aplikasi milik Google dan memberikan pembayaran berbeda kepada produsen yang lainnya. Sementara itu, pasar teknologi khususnya sistem operasi pada ponsel di Eropa dikuasai oleh Apple (iOS) dan Google (Android). Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh dari otoritas yang berjalan terhadap kondisi pasar.

Di Uni Eropa sendiri, kewenangan ekstrateritorial European Comission tidak tersebut secara eksplisit. Pasal 81 dan 82 European Commision Treaty tidak menjelaskan apakah Uni Eropa menerapkan prinsip ekstrateritorial sebagai akibat dari penerapan prinsip ekstrateritorial yang telah dikembangkan dalam praktek melalui putusan komisi dan putusan pengadilan, namun yang dapat dipastikan adalah bahwa pasal 81 dan 82 European Commision berlaku di mana pun suatu usaha memiliki kantor pusat atau di mana perjanjian tersebut disepakati.[7] Hal ini dikarenakan redaksional dari kedua pasal tersebut menjelaskan secara umum tanpa memandang negara asal pelaku usaha. Contohnya seperti pada Pasal 81 ayat (3) paragraf 43, yang menjelaskan bahwa “the efficiencies generated by the restrictive agreement must be sufficient to outweigh the anti-competitive effects produced by the agreement within that same relevant market”. Terlihat jelas, tolak ukur untuk melihat perjanjian terlarang atau dalam hal ini kartel, adalah berkaitan dengan posisi pelaku usaha dalam pasar serta efek dari perjanjian tersebut dalam pasar.

Secara historis, dalam pembahasan European Comission Treaty di tahun 2004, anggota European Comission sendiri mengkhawatirkan terkait kondisi dimana perjanjian yang berdampak buruk bagi konsumen di suatu negara — dicontohkan produk A dari negara A — namun memberikan keuntungan bagi konsumen produk B di negara B.[8] Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi prinsip ekstrateritorial, menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan usaha tidak melihat negara asal pelaku usaha. Hal ini semakin dikembangkan dengan mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Persaingan Usaha milik mereka, yaitu Jaringan Persaingan Usaha Uni Eropa atau European Comission Network (ECN). Melalui ECN, alur penerimaan informasi dari otoritas-otoritas persaingan usaha negara Uni Eropa diatur dan dirawat agar koherensi dan sistem yang integratif antara negara-negara anggota Uni Eropa tetap dapat berjalan dalam penegakan hukum persaingan usaha di tingkat Uni Eropa.[9] Alhasil, European Comission dapat mengganjal pelaku usaha asing yang merugikan persaingan usaha di Uni Eropa, seperti contoh pada kasus Google saat ini.

Membandingkan dengan Uni Eropa sekilas terlihat tidak apple to apple. Namun, hanya karena Uni Eropa sendiri merupakan organisasi dari berbagai negara, bukan berarti tidak dimungkinkan kewenangan tersebut diterapkan dalam otoritas persaingan usaha suatu negara. Contohnya seperti pada negara India, yang menerapkan adanya kewenangan ekstrateritorial pada otoritas persaingan usaha karena kasus American Natural Soda Ash Corporation melawan The Alkali Manufactures Association of India. Pada kasus tersebut, muncul hambatan karena ketentuan terkait kartel asing ternyata masih berupa kekosongan hukum semata dalam India’s Monopolies and Restrictive Trade Practices 1969. Sehingga bergantilah peraturan tersebut menjadi The Competition Act 2002, dimana dalam Pasal 32 memasukkan adanya kewenangan ekstrateritorial.[10] Tentu dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, sangat dimungkinkan pula untuk mengadakan adanya agreement terkait penegakan hukum persaingan usaha yang tidak lagi berbasis teritorial, namun menembus batas hingga ekstrateritorial.

Kemudian, urgensitas dari kewenangan ekstrateritorial dapat dilihat dari bagaimanakah hubungan pelaku usaha. Dalam mencermati perusahaan holding company misalnya, salah satu pendekatan yang diterapkan dalam melihat hubungan antara induk perusahan dan anak perusahaan adalah teori Single Economic Entity Doctrine. Teori tersebut memandang hubungan induk dan anak perusahaan, dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonom.[11] Konsekuensi dari penerapan Single Economic Entity Doctrine ini adalah pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial. Melihat dari contoh kasus ekstrateritorial KPPU di Indonesia, yaitu kasus Temasek Holdings, terdapat perdebatan tersendiri dibalik kasus ini. Pengalihan kepemilikan saham Temasek Holdings terhadap PT Indosat Tbk. merupakan pelanggaran atas UU №5 tahun 1999, namun di sisi lain, terdapat independensi PT Indosat Tbk. sebagai anak perusahaan, sehingga secara teritorial yang dianggap melanggar justru PT Indosat Tbk. Langkah secara yuridis sangat diperlukan agar ide dan teori mengalir kedalam praktik pelaksanaannya.

Kewenangan ekstrateritorial akan sangat menguntungkan bagi otoritas persaingan usaha, yang dalam hal ini KPPU sendiri. Konsep tersebut merupakan bentuk upaya responsif pemerintah mengahadapi kemajuan teknologi yang telah menjadikan dunia nyaris tanpa batas (borderless).[12]Oleh karena itu, diperlukan adanya revisi UU №5 Tahun 1999 untuk mempertegas dan menambahkan kewenangan KPPU secara ekstrateritorial.

[1] Diakses dari Press Release oleh European Comission http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_en.htm pada tanggal 20 Juli 2018 10:41

[2] Takaaki Kojima, 2001, International Conflicts over The Extraterritorial Application of Competition Law in Borderless Company, Weatherhead for International Affairs, hal.31

[3] Lihat pada Pasal 1 angka 5 UU №5 Tahun 1999

[4] Ahmad Alfa Oktaviano dan Ditha Wiradiputra, 2014, Dampak Prinsip Ekstrateritorial Terhadap Regulasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 11.

[5] Departemen Luar Negeri RI, 2009, Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, hal. 3.

[6] Lihat pada Memo dalam Putusan European Comission Case №40099 Google Android, diakses dari http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1484_en.htm#_ftn1 pada tanggal 21 Juli 2018

[7] Paragraf 100 Artikel 81 dan 82, Guidelines on The Effect on Trade Concept

[8] Nicolas Petit, 2009. The Guidelines on the Application of Article 81(3) EC — A Critical Review (July 1, 2009). IEJE Working Paper №4/2009.

[9] Okeoghene Odudu, 2006. The Boundaries of EC Competition Law: The Scope of Article 81, (Oxford: Oxford University Press), hal. 44.

[10] Ahmad Alfa Oktaviano dan Ditha Wiradiputra, op.cit.

[11] Alison Jones dan Brenda Sufrin, 2016. EU Competition Law: Texts, Cases and Materials, (Oxford: Oxford University Press) hlm. 123

[12] AP Edi Atmaja, 2014, Kedaulatan Negara di Ruang Maya: “Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16 Mei-September, hlm.51

(Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan dalam program Rilis Tulisan, Divisi Riset KRD FH UNDIP di link http://krdfhundip.com/2018/08/06/ekstrateritorialitas-dalam-hukum-persaingan-usaha-menilik-pengaturan-kewenangan-yurisdiksi-ekstrateritorial-european-commission-dalam-kasus-google-dan-android/)

1 note · View note