#TPPU

[samalander01]

Detective thief podcast make brain go brrrr

#peter nureyev #juno steel #the penumbra fanart #the penumbra podcast #penumbra podcast #tpp fanart #tpp peter #tpp juno #my art #tpp #tppu

[bantennewscoid-blog]

Dokumen Kasus Pemerasan Firli Bahuri Masih Dilengkapi, Usut TPPU di Berkas Terpisah

JAKARTA – Polda Metro Jaya tengah fokus melengkapi berkas perkara kasus pemerasan tersangka Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyelidikan terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU akan dilaksanakan dalam berkas perkara…

View On WordPress

#Firli Bahuri #kasus pemerasan SYL #Polda metro jaya #TPPU

[newss-nation]

KPK Tunggu Salinan Kasasi Mardani Maming Sebelum Usut Dugaan Pencucian Uang

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Namun, KPK masih menunggu salinan kasasi Mardani Maming sebelum mengusut dugaan TPPU mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.

"Putusannya sejauh ini yang kami tanyakan ke jaksa belum dapat secara lengkapnya," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Ali mengatakan, setelah menerima salinan putusan kasasi itu maka pihaknya akan mempelajari vonis tersebut untuk memudahkan pengusutan TPPU Mardani Maming. Oleh karena itu, KPK berharap Mahkamah Agung (MA) segera mengirimksan salinan lengkap vonis kasasi mantan Bendum PBNU itu.

"Oleh karena itu nanti ketika sudah terima putusan lengkapnya kami pelajari. Oleh karena itu kami sih berharap putusan lengkapnya segera disampaikan kepada kami," kata Ali.

Diketahui, kasasi yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, terdakwa suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Ketua Umum HIPMI itu.

Hal tersebut diketahui dari putusan kasasi yang diajukan Mardani Maming dengan nomor perkara 3741/K/Pid.Sus/2023. Putusan kasasi yang diajukan oleh mantan Bendahara Umum PBNU ini diputuskan pada Selasa 1 Agustus 2023.

"Amar putusan, tolak perbaikan uang pengganti menjadi Rp.110.604.371.752, subsider 4 tahun penjara," bunyi putusan kasasi Mardani Maming seperti dikutip dari web MA, Rabu, (2/8/2023).

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Maming menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu.

Pengadillan Tinggi (PT) Banjarmasin menolak banding yang diajukan Mardani Maming lantaran perbuatannya sangat memengaruhi iklim investasi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Tak hanya itu, PT Banjarmasin juga menjatuhkan hukuman kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar.

#KPK #TPPU

[realitajayasaktigroup]

Berikut Penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri Terkait Foto di Lapangan Bulutangkis

REALITANEWS.OR.ID, JAKARTA || Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengakui sempat bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) nonaktif Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulutangkis. Pertemuan di Lapangan Bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022, dan itupun…

View On WordPress

#Firli Bahuri #Ketua KPK #Mentan ( Non aktif ) #Syahrul Yasin Limpo #TPPU

[mediaban]

KPK menetapkan mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero), Catur Prabowo (CP) sebagai tersangka TPPU atau tindak pidana pencucian uang.

#tppu

[baliwakenews]

Giliran Anak Mantan Sekda Buleleng Ditahan di Lapas Kerobokan

Giliran Anak Mantan Sekda Buleleng Ditahan di Lapas Kerobokan

Denpasar, baliwakenews.com Anakan mantan Sekda Buleleng, Dewa Gede Radhea Prana Prabawa menyusul sang ayah Dewa Ketut Puspaka ditahan di Lapas Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara. Radhea ditahan selama 20 hari kedepan. Radhea menyandang status tersangka sejak 6 bulan lalu terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan dia ditahan usai penyidik melakukan pemeriksaan pada Rabu (10/8)…

View On WordPress

#denpasar #hukum dan kriminal #Pencucian Uang #TPPU

[beritaspektrumindonesia]

Bidik TPPU Mardani Maming, KPK Tunggu Salinan Putusan Kasasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelisik tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan eks Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming. Komisi antirasuah kini tengah menunggu salinan putusan kasasi Maming untuk menelisik perkara TPPU tersebut.

"Betul (menunggu salinan kasasi)," kata Ali saat dikonfirmasi pewarta, Rabu (9/8/2023).

Ali Fikri begitu salinan putusan itu didapat, KPK akan segera mempelajari fakta hukum dugaan TPPU yang dilakukan oleh Maming tersebut. Namun demikian, dikatakan Ali, Majelis Hakim Agung dari peradilan puncak tertinggi itu belum mengirimkan dokumen tersebut ke lembaga anti rasuah.

"Sejauh ini belum dapat salinan putusan lengkapnya," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi Mardani H Maming. Sebaliknya, MA memperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin yang memvonis Mardani H Maming penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta, Selasa (1/8/2023).

Maming merupakan terpidana suap izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP-OP)

Selain itu, MA memutuskan Mardani H Maming harus membayar uang pengganti senilai Rp110,6 miliar dengan subsidair 4 tahun. Artinya, apabila tidak bisa membayar uang pengganti, maka dirinya harus mendekam 4 tahun di bui.

Langkah eksekusi Maming ke Lapas belum bisa juga dilakukan KPK. Sebab, masih menunggu juga salinan resmi dari pihak MA.

#Kasasi Mardani Maming #KPK #Pencucian Uang Mardani Maming #Putusan MA Mardani Maming #TPPU Mardani Maming

[publikkaltim]

Meski Uang dan Mobil Kasus Dugaan TPPU Telah Dikembalikan, Brigita Manohara Bakal Diperiksa Kembali 

PUBLIKKALTIM.COM – Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Presenter TV Brigita Purnawati Manohara menyatakan telah mengembalikan mobil serta uang sekitar Rp480 juta. “Mobil sudah enggak ada. Nominal yang ku balikin itu termasuk mobil. Jadi, kalau dibilang disita ya sudah dikembalikan semuanya,” kata Brigita, Selasa (21/2) dikutip dari…

View On WordPress

#Brigita Manohara #Dugaan TPPU #KPK

[sumbarlivetv]

Polri Amankan Rp 50 M Hasil TPPU Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

Polri Amankan Rp 50 M Hasil TPPU Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

JAKARTA, Sumbarlivetv.com — Polri Amankan Rp 50 M Hasil TPPU Peredaran Narkoba Jaringan Internasional. Polri melalui Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil peredaran 47 kilogram narkoba jenis sabu pada 12 April 2022 lalu. Narkoba yang berhasil ditangkap di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tersebut diketahui berasal dari Malaysia. Setelah…

View On WordPress

#polri #Dittipidnarkoba #Hasil TPPU #kapolri #narkoba #Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

[edomedia]

Ahmad Sahroni Dipanggil KPK Terkait Pencucian Uang Syahrul Limpo, Emoh Datang Ini Dalihnya

Jakarta, EDITOR.ID,- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan akan memeriksa Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mangkir alias tak mau memenuhi panggilan lembaga anti rasuah. Simak di artikel ini alasannya. “Hari ini (8/3/2024)…

View On WordPress

#ahmadsahroni #BendaharaUmumPartaiNasDem #KorupsiKementan #pencucianuang #PencucianUangHasilKorupsiMentan #syahrulyasinlimpo #WakilKetuaKomisiIIIDPR

[cakrawalaindo-news]

#hukum

[bantennewscoid-blog]

Diduga Terlibat TPPU, Keluarga Syahrul Yasin Limpo Kemungkinan Jadi Tersangka

BANTEN – Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memberikan penjelasan soal kemungkinan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) turut menjadi tersangka lantaran diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pada proses persidangan kasus korupsi SYL terungkap sejumlah aliran uang, di antaranya membeli dan membayar cicilan untuk anaknya, hingga uang sekitar…

View On WordPress

#kasus korupsi #syahrul.yasin limpo #tindak pidana pencucian uang

[baliportalnews]

DJP Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejati

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait penahanan Wajib Pajak ANBC alias IC dan IA selaku penanggung jawab PT LMIR, dapat disampaikan bahwa hal ini bukan merupakan kasus yang baru. Direktur Penyuluhan, Palayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti menjelaskan, berdasarkan data yang terdapat pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 2019 PT LMIR tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. “Terhadap fakta tersebut, telah dilakukan tahapan pengawasan berupa imbauan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tanggal 25 Agustus 2021. Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK tersebut sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan dimulai tanggal 23 Mei 2022,” tambah Dwi Astuti. Selama proses pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur, Wajib Pajak tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan disertai pelunasan kekurangan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) KUP. Selain itu juga ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan. DJP telah menyampaikan hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan ketentuan Pasal 44B KUP yang  mengatur  bahwa  penghentian  penyidikan  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan penerimaan negara sepanjang Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda, namun hal ini tetap tidak dimanfaatkan. Proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023. Penanganan proses hukum selanjutnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU). DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk mendukung proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai informasi, dapat disampaikan statistik penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang telah dilakukan DJP sebagai berikut: - Statistik Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan   Tahun Kinerja Penyelesaian 8 Ayat (3) KUP** Usul Penyidikan Total 2018 251 135 386 2019 300 205 505 2020 279 163 442 2021 434 139 573 2022 396 139 535 2023* 225 252 477 *) data sampai dengan 28 Desember 2023 **) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan disertai pelunasan utang pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda Statistik Penyelesaian Penyidikan Tahun Kinerja Penyelesaian P-21** 44B KUP*** Total 2018 124 3 127 2019 138 6 144 2020 97 3 100 2021 93 10 103 2022 98 16 114 2023* 85 23 108 *) data sampai dengan 27 Desember 2023 **) perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan ***) penghentian penyidikan karena Wajib Pajak mengakui kesalahannya dan melunasi utang pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda. (tis/bpn) Read the full article

#BaliPortalNews #DJP #Kejati #Pajak #PidanaPajak

[realitajayasaktigroup]

Berikut Penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri Terkait Foto di Lapangan Bulutangkis

REKONFUNEWS.COM, JAKARTA || Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengakui sempat bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) nonaktif Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulutangkis. Pertemuan di Lapangan Bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022, dan itupun…

View On WordPress

#Firli Bahuri #Ketua KPK #Mentan ( Non aktif ) #Syahrul Yasin Limpo #TPPU

[mediaban]

Perkara TPPU Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al Zaytun dijadwalkan gelar perkara Dittpidum Bareskrim Polri pada Rabu (16/8/2023).

#tppu

[hukrimid]

Polri Sita Aset Hasil Kasus TPPU Rp4,52 Triliun Tahun 2023 https://hukrim.id/polri-sita-aset-hasil-kasus-tppu-rp452-triliun-tahun-2023/