#ciptakerja

[keptv]

GEKANAS serahkan Berkas JR Perppu Cipta Kerja No. 2 tahun 2022 di Mahkamah Konstitusi #gekanas #keptv #spkepspsi #spsi #pekerja #ciptakerja #perppuciptakerja #perppu https://www.instagram.com/p/CocJpbmvBo0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#gekanas #keptv #spkepspsi #spsi #pekerja #ciptakerja #perppuciptakerja #perppu

[retorikadyf]

PENGHIANAT BANGSA!! Perselingkuhan HARAM Pejabat Negara Dengan Oligarki Kapitalis

Tepat 1 Mei 2023 pada peringatan hari buruh dunia menjadi momentum yang tepat memperingati hari buruh dan memperingati hari kekecewaan rakyat Indonesia, mari menggerakan masa untuk melawan ketidakadilan bagi masyarakat pekerja dan para kaum buruh. Pada hari ini menjadi salah satu sejarah penghianatan para pemimpin bangsa negara ini mereka melangsungkan perselingkuhan atas birahi politik bersama para oligarki yang merusak moral bangsa dan menciderai hati rakyat Indonesia. Meraka yang katanya pemimpin bangsa, pelindung bangsa, pengayom bangsa namun nyatanya hanya alat bagi para cukong-cukong oligarki, para pebisnis yang curang dan hina yang mengahalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang lebih.

Pemimpin Negara Hanya Petugas Partai dan Budak Oligarki

Inilah buruknya saat memilih pemimpin negara yang bekerjasama dan tunduk kepada para oligarki dan pemimpin partai. Mereka membuat kesepakatan-kesepakatan kebijakan yang hanya menguntungkan diri pribadi, partai nya dan para oligarki tersebut, bisa di sebut sebagai petugas partai dan budak oligarki, rakyat hanya menjadi bahan perasan finansial.

Pada kepemimpinan di pemerintahan pak Jokowi sebagai pemimpin negara dan Puan maharani sebagai ketua DPR-RI bersama-sama memuluskan terkait dengan dikebutnya hanya dalam waktu 7 bulan dari pengusulan hingga terjadinya pengesahan RUU CIPTAKERJA dimana rancangan undang-undang ini terlihat sekali sangat dipaksakan dan mendukung serta membela para cukong oligarki beberapa pasal sangat merugikan masyarakat pekerja dan para buruh.

Pasal-Pasal Pembela Oligarki Selingkuhan Pejabat Negara

Beberapa pasal yang penulis soroti adalah pasal 88D dan pasal baru 88F dimana pada pasal tersebut memperlancar terjadinya upah murah bagi masyarakat pekerja dan para buruh dimana pada pasal ini juga memuat pemerintah menentukan formula upah minimum ini disinyalir menjadi celah akal-akalan saja untuk untuk membela kepentingan para pemodal cukong oligarki untuk meraup keuntungan lebih dari para pekerja dan para buruh untuk memberikan upah yang rendah.

Dalam UU CIPTAKERJA ini para pekerja atau para buruh ini seperti sapi perah dimana mengalami penambahan waktu bekerja lembur yang biasa hanya 14 jam dalam seminggu namun terjadi penambahan menjadi 18 jam dalam seminggu ironisnya penambahan waktu bekerja tersebut tidak setimpal atas upah yang didapatkan hal ini ini dikarenakan upah tambahan waktu bekerja tersebut melalui penghitungan upah minimum dalam mekanisme pasar berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Para Pekerja dan Buruh Hanya Menjadi Sapi Perah Para Pemodal, Cukong, Oligarki

Bayangkan masyarakat pekerja atau buruh hanya menjadi seperti sapi perahan saja bagi para oligarki ketidakadilan dalam pemberian upah padahal waktu dan tenaga sudah diberikan dengan lebih dan upah yang didapat tidak setimpal, ingat para pekerja juga manusia membutuhkan makan untuk keluarga kecil mereka. Para pekerja dan buruh tidak meminta lebih hanya meminta keadilan dimana mereka bisa hidup dengan upah yang cukup untuk memberikan makan, tempat tinggal, sekolah bagi anak dan keluarga mereka agar hidup dengan makmur tanpa ada yang namanya pemerasan dan kecurangan pengurangan upah hal ini bedasar cita-cita bangsa ini untuk keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingat wahai para pemimpin ataupun pejabat dinegeri ini, semua yang engkau lakukan pada hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. kepemimpinanmu, kebijakanmu, sikapmu dan seluruh yang ada pada dirimu berlakulah adil dan bijaksana.

Rasulullah SAW bersabda : “Setiap  kamu  adalah  pemimpin,  dan  setiap  pemimpin  akan  mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.

(HR. Bukhari Muslim)

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah ayat 8)

Didi yusup. Palembang, 2 Mei 2023

#penghianat bangsa #indonesia #korupsi #bangsa #negara #politik #kehidupan #hidup #filsafat #buruh #hari buruh #kisah #merdeka #cerita #pengusaha #oligarki #teroris #kkb #polri #presiden ri #dpr ri #pemimpin #pemikiran #pemerintah #pemuda #perubahan #mahasiswa #kritisch #nepotism

[kbanews]

Sambut Debat Capres Malam Ini, Didin S Damanhuri: Pemerintah Kurang Komitmen Soal Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA | KBA – Pemerintahan Joko Widodo terutama pada periode ke-2 (2019-sekarang) terjebak kepada pemerintahan yang kurang komitmen kepada prinsip konstitusi-UUD’45, terutama dalam kasus Undang-undang (UU) Minerba, UU KPK, UU Omnibus Law (OL) Ciptakerja, UU OL Kesehatan hingga memperpanjang masa jabatan komisioner KPK dan pimpinan MK. Guru Besar Ekonomi Politik  Institut Pertanian Bogor Prof.…

View On WordPress

[cakrawalaindo-news]

#ekonomi #nasional

[apsny-news]

MK Diprediksi akan Banyak Menerima Permohonan Uji Materi UU Ciptaker

PEGIAT Koalisi Masyarakat Sipil Titi Anggraini memperkirakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) akan banyak digugat oleh publik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut berkaitan dengan kecacatan formil pengesahan Perppu Ciptakerja yang dilakukan oleh DPR.  Titi menjelaskan, pengesahan perppu menjadi UU Ciptaker tidak memenuhi ketentuan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam…

View On WordPress

[kupastuntas]

Gimana nih sob,kabar baik atau kabar buruk inii?? . . Pemerintah melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap karyawannya yang menikah dengan rekan satu kantor. Dikutip dari detik.com, Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pada akhir Desember 2022. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 153 mengenai Pengusaha yang dilarang melakukan PHK kepada pekerja atau buruh dengan sejumlah alasan. Salah satunya adalah karyawan yang menikah dengan teman sekantor. Dalam aturan sebelumnya, pengusaha bisa melarang karyawannya untuk menikahi rekan sekantor karena adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk berita selengkapnya, kalian bisa baca di www.kupastuntas.co dan tonton di Channel YouTube KUPASTV LAMPUNG ___________________________________ Untuk berita terbaru dan terkini seputar Lampung di linktr.ee/kupastuntas Selengkapnya, kalian juga bisa cek link di Bio @kupas_lampung __________________________________ #virallampung #beritaterkini #virallampungbandarlampung #infobandarlampung #lampung #explorelampung #tulangbawang #pesawaran #bandarlampung #beritabandarlampung #tulangbawangbarat #lampungselatan #lampungtimur #metro #pringsewulampung #tanggamus #kupaslampung #kupastuntas #BacadiKupasTuntas #nikah #menikah #uuciptaker #ciptakerja https://www.instagram.com/p/Cm7_Dl6pekj/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#virallampung #beritaterkini #virallampungbandarlampung #infobandarlampung #lampung #explorelampung #tulangbawang #pesawaran #bandarlampung #beritabandarlampung #tulangbawangbarat #lampungselatan #lampungtimur #metro #pringsewulampung #tanggamus #kupaslampung #kupastuntas #bacadikupastuntas #nikah #menikah #uuciptaker #ciptakerja

[infoseminar]

Jadwal Training Almost Running April 2021. 21 April 2021 CRM 21 April 2021 Training Akselerasi Account Receivable & Collection Management 21 April 2021 Training HORENSO Japanese Communication and Management System 21 April 2021 Pelatihan Teknik Wawancara Berbasis Kompetensi BEI 21-22 April 2021 Training Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 11-2020 Tentang Cipta Kerja Klaster #3. Ketenagakerjaan (update PP Terbaru) 23 April 2021 Training Production Planning & Inventory Control  24 April 2021 Training K3 Log Out Tag Out (LOTO) 25-26 April 2021 Strategic Planning & Control 26-27 April 2021 Certified Manpower Planner 26-27 April 2021 Competency Based HRM 28-29 April 2021 Basic Human Resources Management 29-30 April 2021 Training Need Analysis & Individual Development Plan 29-30 April 2021 Competency Based Job Analysis & Job Evaluation Info lengkap: WA: 0851-0197-2488 Training Almost Running April 2021 https://www.informasi-seminar.com/training-almost-running-april/ Jadwal training lengkap: https://www.informasi-seminar.com #accountreceivable  #collectionmanagement #managementsystem #horenso #teknikwawancara  #ciptakerja #ppic #inventorycontrol  #manpowerplanner  #basichumanresources  #hrpemula #hrforbeginner  #trainingneedanalysis #jobanalysis #jobevaluation  #finance #accounting  https://www.instagram.com/p/CNMg3jOpoqx/?igshid=w3we5y6uc1sa

#3 #accountreceivable #collectionmanagement #managementsystem #horenso #teknikwawancara #ciptakerja #ppic #inventorycontrol #manpowerplanner #basichumanresources #hrpemula #hrforbeginner #trainingneedanalysis #jobanalysis #jobevaluation #finance #accounting

[indonesia-24]

DPR dan Pemerintah Segera Revisi UU Ciptaker

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja direvisi, pemerintah dan DPR pun harus merespon putusan tersebut dengan bergerak cepat. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai tenggang waktu 2 tahun dipandang pendek, karena pasal yang dibahas juga banyak. Putusan MK final dan mengikat, untuk itu harus dipatuhi. Dalam rentang waktu 2 tahun ini pemerintah tidak boleh membuat aturan turunan dan membuat regulasi yang didasari UU Ciptaker. "Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak. Saya melihat putusan itu dari sisi positif. Dengan putusan ini, terlihat jelas independensi MK. Meskipun tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa," kata Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (26/11/2021) Menurut Ketua Fraksi Partaio Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI ini, putusan MK menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR, karena pengalaman membuat omnibus law masih sangat baru di Indonesia. Sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan. Ke depan, jika ada agenda pembahasan RUU Omnibuslaw atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan. Misalnya, sambung legislator dapil Sumut II itu, keterlibatan dan partisipasi publik harus merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain. "Saya berharap putusan MK ini tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan. Yang perlu adalah bagaimana agar pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka," tutup Saleh. Read the full article

#Buruh #CiptaKerja #MK #UUCiptaker

[pustakalewi]

Berikut 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja http://pustakalewi.com/?mod=berita&id=41355 #ciptakerja #pekerja #undangundang #kerja #cipta #labor #beritaterkini #berita #beritaterbaru #beritaviral #info #informasi #news #pustakalewi https://www.instagram.com/p/CLxiOiyFmqD/?igshid=esw2yqw9nzei

#ciptakerja #pekerja #undangundang #kerja #cipta #labor #beritaterkini #berita #beritaterbaru #beritaviral #info #informasi #news #pustakalewi

[jktinformasi]

Kamis 22 Okt 2020 • Kelompok buruh telah memulai aksi unjuk rasa penolakan undang-undang #omnibuslaw #CiptaKerja dengan menyalakan Flare . Aksi Massa berpusat di jalan medan merdeka barat atau sekitar patung kuda. . . Info tw/dorotheaagatha . . #jktinformasi #jktinfo https://www.instagram.com/p/CGowiIxJDNo/?igshid=eiqbpfatunkd

#omnibuslaw #ciptakerja #jktinformasi #jktinfo

[bpsilhk-palembang]

#Repost @bli_klhk • • • • • • #SobatHijau, diaturnya Perhutanan Sosial dalam UU Cipta Kerja juga merupakan wujud nyata penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dengan begitu masyarakat di sekitar hutan dapat bekerja dengan perlindungan hukum yang jelas dengan tetap mengedepankan kelestarian hutan. Hal ini juga sangat berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, misalnya pada petani madu, jahe, kopi yang memiliki nilai ekonomi. Perhutanan Sosial pada UU Cipta Kerja merupakan wujud nyata keadilan pada masyarakat sekitar hutan. UU Cipta Kerja juga mengakui hak dan keberadaan masyarakat hukum adat. Kawasan hutan dijaga secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan geografis DAS serta keseimbangan lingkungan hidup berkelanjutan. Seperti itu #SobatHijau, UU Cipta Kerja akan lebih memperkuat pengelolaan perhutanan social dalam kaitan dengan penciptaan lapangan kerja sehingga membawa dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan demi mewujudkan Indonesia Maju. Repost @kementerianlhk __ Follow @bli_klhk #OmnibuslawLestari #CiptaKerja #KLHK #bli_klhk (di Balai Litbang LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/CGZg2moA7cu/?igshid=1ve6gf9yfh42a

#repost #sobathijau #omnibuslawlestari #ciptakerja #klhk #bli_klhk

[hendrik18]

tempodotco Pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menyarankan agar Presiden Joko Widodo memilih menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias perpu. Cara itu dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, berpendapat perpu merupakan pilihan terbaik Presiden Jokowi untuk mengoreksi keputusan DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja, Senin pekan lalu. Ia mengatakan kondisi kegentingan memaksa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam penerbitan perpu sudah terpenuhi. "Kondisi saat ini sudah genting karena penolakan publik yang masif," kata dia, kemarin. Indikator lainnya, dia menambahkan, UU Cipta Kerja juga dianggap cacat secara prosedur lantaran perumusannya minim aspirasi publik. Omnibus law ini juga dianggap tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena judul undang-undang yang tidak mencerminkan isinya. #RUU #ciptakerja #presiden #jokowi #omibuslaw #UU #koalisi #UUCiptaKerja #BeritaUpdate #BeritaViral #beritaterkini #NewsUpdate #kabarberita #tempo https://www.instagram.com/p/CGQlD4rHT41/?igshid=13nabqemg2ma2

#ruu #ciptakerja #presiden #jokowi #omibuslaw #uu #koalisi #uuciptakerja #beritaupdate #beritaviral #beritaterkini #newsupdate #kabarberita #tempo

[surfandesign3d]

DESAIN KONSEP SERAGAM PRIA TIMOR LESTE Designer : @SURFAN_DESIGN3D ====================================== SURFAN DESIGN >>> LAYANAN DESAIN 3D MODELING PROFESSIONAL, TERPERCAYA, DAN BERKUALITAS DENGAN HARGA KOMPETITIF ====================================== SURFAN DESIGN melayani : ✅ Jasa ️Desain Produk ✅ Jasa Desain Mesin ✅ Jasa Desain BOOTH ✅ Jasa Desain Alat ✅ Jasa Desain Bangunan ✅ Jasa Desain Interior ✅ Jasa Desain Furniture ✅ Jasa Render & Visualisasi ✅ Jasa Drafter (gambar teknik 2d) ✅ Jasa Animasi desain ✅ Jasa Reverse Engineering ✅ Jasa Analisis FEA ✅ Jasa desain menggunakan software berbasis : ▶️ Jasa desain Autocad ▶️ Jasa desain SolidWorks ▶️ Jasa desain Autodesk Inventor ▶️ Jasa desain Fusion 360 ▶ ️Jasa desain SketchUP ▶️ Jasa desain 3dsMAX ▶️ Jasa desain Rhinoceros 3d ======================== Soal profesionalitas, @SURFAN_DESIGN3D sudah menangani ratusan desain dari berbagai penjuru Indonesia dengan berbagai bidang keilmuan baik skala nasional maupun internasional. Bagi anda yang sedang membutuhkan desain untuk tugas, kompetisi, tugas akhir, bisnis, industri maupun keperluan pribadi, percayakan saja pada ahlinya di hanya di @SURFAN_DESIGN3D ====================================== 💬 Pemesanan via DM/WA (fast respon) : 📱 [phone] ====================================== 🔲 LINE : [at] ved0052n (use @) ⬛ INSTAGRAM : @surfan_design3d ⬜ FACEBOOK : [at] SurfanDesign3D ====================================== #surfandesign #unjukrasa #demo #omnibuslaw #mahasiswa #tolakomnibuslaw #uuciptakerja #demomahasiswa #demonstrasi #dpr #ruuciptakerja #buruh #mositidakpercaya #ciptakerja #dprd #aksi #beritaterkini #mahasiswaindonesia #mahasiswi #uu #omnibus #demoomnibuslaw #unjukrasamahasiswa #tolakuuciptakerja #demoburuh #mahasiswabergerak #ruu #demojakarta #mahasiswademo #buruhpabrik https://www.instagram.com/p/CGHyY3uLbyP/?igshid=48ifbkiptnbc

#surfandesign #unjukrasa #demo #omnibuslaw #mahasiswa #tolakomnibuslaw #uuciptakerja #demomahasiswa #demonstrasi #dpr #ruuciptakerja #buruh #mositidakpercaya #ciptakerja #dprd #aksi #beritaterkini #mahasiswaindonesia #mahasiswi #uu #omnibus #demoomnibuslaw #unjukrasamahasiswa #tolakuuciptakerja #demoburuh #mahasiswabergerak #ruu #demojakarta #mahasiswademo #buruhpabrik

[infoseminar]

Jadwal Training Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) Berdasarkan UUCK. Info Seminar Undang Undang Cipta Kerja. Seminar Online untuk para HR update peraturan undang-undang cipta kerja. Materi yang Akan dibahas : Pengaturan PP berdasarkan UUCK dan peraturan pelaksanannya Pengaturan PP yang berubah dan tidak berubah Materi-materi yang perlu diatur dalam PP Tata cara pembuatan PP Tata cara pengesahan dan pemberlakuan PP Diskusi dan Tanya jawab Rabu, 5 Mei 2021 09.30-12.00 WIB Menggunakan aplikasi Zoom Rp 200.000,-/ orang Peserta mendapatkan Materi dan E-sertifikat Daftar online: https://www.informasi-seminar.com/seminar-online-zoom/ Info brosur lengkap WA: 0851-0197-2488 Jadwal Training lengkap: https://www.informasi-seminar.com #uuciptakerja #uuck #hrdindonesia #forumhrd #komunitashrd #seminarhrd #pelatihanhrd #traininghrd #peraturanperusahaan #ketenagakerjaan #serikatpekerja #karyawan #tenagakerja #undangundangciptakerja #ciptakerja (di Cikarang) https://www.instagram.com/p/CN6xYHzpTxL/?igshid=dug4e0h7w93e

#uuciptakerja #uuck #hrdindonesia #forumhrd #komunitashrd #seminarhrd #pelatihanhrd #traininghrd #peraturanperusahaan #ketenagakerjaan #serikatpekerja #karyawan #tenagakerja #undangundangciptakerja #ciptakerja